DEPOK, Puluhan aktivis yang terdiri dari ulama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemuda, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) meminta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengklarifikasi ucapan mantan tokoh penting Negara Islam Indonesia (NII) Imam Supriyanto. Apalagi Imam jelas-jelas mengatakan Nur Mahmudi bagian dari NII. “Kita minta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail angkat bicara soal keterlibatannya di NII. Kita tidak akan mentolerir sedikitpun keberadaan NII di Depok. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati,” tegas KH Damanhuri, salah seorang penggagas Aliansi Khusus Berangus Aliran Sesat NII, Selasa (10/5).
Damanhuri menolak Depok dijadikan basis massa NII. Ia beranggapan NII sudah sangat membahayakan Islam sebagai agama, dan Indonesia sebagai negara kesatuan. Dia berharap pemerintah pusat melakukan aksi konkrit untuk mencegah terjadinya penyusupan kader-kader NII kedalam struktur birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Sebelum hal itu terjadi, harus ada aksi konkrit untuk mencegah hal itu,” katanya.
Dia meyakini kader dan simpatisan NII di Kota Depok sudah mencapai ribuan orang. Baik itu dari kalangan masyarakat biasa, mahasiswa, maupun pelajar. Kemarin, Senin (9/5), ia kedatangan seorang mahasiwa di salah satu kampus di Depok, bernama Apri. “Apri itu datang ke saya sambil menangis tersedu-sedu karena sudah masuk menjadi bagian dari NII. Dia diajarkan melakukan penipuan. Ia juga sudah menguras uang milik orangtuanya sebanyak Rp7 juta. Dia minta saya mengembalikan dia ke dalam Islam sesungguhnya,” ujar Damanhuri.
Pernyataan senada juga dikatakan Ketua Aliansi Khusus Aliran Sesat NII, KH Abu Bakar Madris. Menurutnya, tindakan NII sudah menjurus pada penodaan nilai-nilai Islam. Mereka juga sudah berlaku makar terhadap negara kesatuan ini. “Kita tidak ingin membiarkan mereka tumbuh subur di Depok. Kita akan segera membumi hanguskan mereka sekarang juga,” tegasnya.
Abu Bakar meminta masyarakat tidak mudah terpancing dengan rayuan manis pengikut NII. Ia menyerukan agar masyarakat bahu membahu menghancurkan basis NII di Kota Depok. “Kita berharap Wali Kota Nur Mahmudi memberi tanggapan soal tudingan Imam. Jangan sampai kami memiliki pemikiran bahwa pernyataan Imam itu merupakan kebenaran yang tidak bisa dibantah,” ujarnya.
Koordinator aliansi Kasno membantah kalau aliansi yang dibentuk para aktivis se-Kota Depok hanyalah sebagai wadah untuk menjatuhkan Nur Mahmudi dari jabatannya sebagai wali kota. “Kami tidak berniat sedikitpun menjatuhkan Nur Mahmudi dari jabatannya. Kalau pun Nur Mahmudi terbukti sebagai petinggi NII, ya, dia harus menanggung segala resiko. Termasuk pencopotan jabatannya,” kata dia.
Kasno mengingatkan, dalam NKRI tidak ada ataupun tidak dibenarkan mendirikan negara dalam negara. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah secara tegas menyatakan bahwa negara kita adalah NKRI. “Jadi bukan NII,” tegasnya.
Dia meminta seluruh masyarakat Depok untuk merapatkan barisan membumi hangus keberadaan NII. Ia tidak peduli keberadaan NII sudah tergabung dalam partai ataupun belum. “Selama mereka terlibat NII harus kita bumi hanguskan. Jangan sampai kita kecolongan,” ujar Kasno.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, KH Dimiyati Badruzaman meminta warga meningkatkan kewaspadaan. Ia bahkan menuding NII sudah berseberangan dengan Islam. NII sudah berseberangan dengan Islam. Kami menghimbau agar masyarakat jangan ikut-ikutan paham yang berseberangan,” katanya.
Dimyati meminta pemerintah dan pihak Kepolisian agar bekerjasama dalam mengusut pengajian yang mencurigakan. Bila perlu menumpas sejak awal para pengikut NII, jika terbukti adanya pengajian yang mengajarkan paham yang sesat. “Hendaknya sejak awal ikut menumpas, jangan sampai membesar. Perlu juga mengusut pengajian yang dicurigai sesat,” terangnya.
Selasa, 10 Mei 2011
Wali Kota Depok Diminta Angkat Bicara Soal NII
Warga Cinere Tanam Pisang di Jalan Rusak
DEPOK, Kesal menunggu realisasi janji Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang tak kunjung terwujud. Warga Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) akhirnya meletakan pohon pisang, pohon talas, dan pot bunga ditengah jalan. Mereka meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera memperbaiki Jalan Raya Cinere. Sebab Jalan Raya Cinere merupakan salah satu jalur utama di Kota Depok. "Kami sudah habis kesabaran menghadapai janji wali kota yang tak kunjung teraliasasi. Penanaman pohon pisang, talas, dan bunga di tengah jalan sebagai bentuk perlawanan warga terhadap pemerintah daerah yang tak juga memiliki simpati pada masyarakat," tegas Robino, warga RT007/RW05, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Selasa (10/5).
Robino meminta Wali Kota Depok tidak lagi melakukan pembodohan terhadap masyarakat. Caranya dengan fokus melakukan pembangunan infrastruktur Jalan Raya Cinere dan jalan lainnya yang sudah rusak parah. Ia menyadari penanaman pohon atau peletakan pohon di tengah jalan berakibat pada kemacetan. "Saya mohon para pengguna jalan tidak kesal dengan aksi yang kita lakukan. Saya merasa yakin mereka mendukung seluruh aksi kita. Aksi ini dilakukan untuk menyadarkan pemerintah daerah," ujarnya.
Di tempat sama, Rosi mengaku kesal dengan janji-janji muluk pemerintah. DIa mengingatkan, Wali Kota Nur Mahmudi sudah mengumbarjanjinya sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu. Namun, sampai saat ini janji tersebut belum teralisasi. "Wali kota berjanji akan memperbaiki jalur ekonomo Cinere. Dia dengan bangga mengatakan Jalan Raya Cinere merupakan salah satu jantung ekonomi. Nyatanya dia sengaja menyengsarakan masyarakat," tuturnya.
Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (Bimasda) Yayan Aryanto, saat ditemui di kantor Kecamatan Cinere mengatakan, tahun ini PemKot Depok telah menyiapkan anggaran Rp3 miliar untuk pembangunan Jalan Raya Cinere. "Yang jelas, jalan-jalan yang rusak pada bulan Juni tahun ini, sudah mulai kami kerjakan. Selesai proses lelang langsung kita kerjakan. Kita tidak bisa seenaknya saja. Harus tetap patuh pada aturan main," ujarnya.
Sementara itu warga Cinere memansang delapan titik pohon pisang, dan pohon talas dimulai dari depan Cinere Square hingga Mall Cinere. Warga memasang pohon tersebut pada Selasa (10/5) dinihari. Warga mengungkapkan kekesalnya setelah pemkot Depok tidak juga memperbaiki jalan yang sudah sering masuk dalam usulan Musrembang tersebut.
Minggu, 08 Mei 2011
Densus Tangkap Tiga Teroris di Depok
DEPOK, Densus 88 menangkap tiga pelaku yang diduga sebagai teroris ditiga titik berbeda. Tepatnya pada dua kecamatan berbeda yakni: Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong. Tiga pelaku ditangkap kisaran jam 18.00 sampai 21.00 WIB.
Pertama Densus menangkap Eko Ibrahim di Jalan Waru Jaya, RT006/RW022, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya. Kedua, Ferdyansyah Jalan Kemang Dua (Studia Alam) RT004/RW010 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya pada Sabtu malam sekitar pukul 22.00 WIB. Ketiga, Zulkifli Lubir alias Jaisyulhaq di Jalan Mandor Samin RT 004/RW04, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 WIB.
Menurut istri Eko, Fatmawati alias Ipit, suaminya bukan teroris. Ia hanya penjual soft gun. Bukan senjata betulan. “Suami saya bukan teroris. Palisi hanya membawa pistol mainan dari dalam rumahnya,” katanya.
Ipit mengaku pada saat suaminya ditangkap Densus, ia tengah meniduri anak ketiganya yang masih bayi. Namun, anak keduanya yang tengah asik nonton televisi teriak. “Mamah..mamah papah di bawa orang. Anak saya itu menyaksikan secara langsung papahnya di bawa. Dia sampai sekarang masih terauma,” katanya.
Ipit menjelaskan, pada saat dibawa pihak Densus, suaminya menggunakan yukensi dan celana pendek. Sama sekali belum ganti pakaian. “Densus juga menggeledah rumah saya, membawa kaset VCD, dan membawa barang-barang lainnya,” ujar Ipit kalem.
Saksi mata pihak Densus, Ketua RT006/RW022, Endang Suhendar mengatakan, ia dan sekretarisnya diminta pihak kepolisian menjadi saksi penggeledahan rumah Ipit. “Saya dijemput tiga orang polisi yang mengaku dari Polda Jawa Barat. Mereka minta saya menjadi saksi penggeledahan. Namun, tidak perlu diketahui orang banyak,” katanya.
Endang mengatakan, dari kediaman Eko Ibrahim, polisi menyita empat senjata laras panjang jenis M16. Selain itu juga menyita 69 buah peluru yang biasa dikenakan dipinggang, dan juga 249 peluru dalam dus, dan 27 peluru jenis lainnya yang masih aktif. Juga turut disita dua buah telepon genggam. “Ibu Ipik ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi. Bahkan ibu Ipik menunjukan dimana telak penyimpanan senjata,” katanya.
Menurut Endang jumlah polisi pada saat itu lebih dari 20 orang. Seluruhnya menggunakan pakaian preman. Ia mengatakan Ibrahim sudah tinggal didaerah tersebut sekitar 4 tahun lamanya, dalam keseharianya pria tersebut dikenal tertutup dan tidak bergaul dengan warga sekitarnya. “Keluarga Ibrahim dan Ipik sangat tertutup. Tidak pernah mengikuti kegiatan lingkungan. Walaupun sudah empat tahun mereka tinggal di lingkungan ini,” katanya.
Sementara itu dilokasi Jalan Kemang Dua (Studia Alam) RR004/RW010 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya tempat tersangka teroris Ferdiansyah tinggal Densus hanya menyita hardisk, buku-buku yang berisi tafsir Al-quran, dan koper jinjing. ”Suami saya ngga pernah kemana-mana dan ngga pernah ikut pengajian ekslusif,” terang isteri Ferdiasyah, Asma Nadia, ketika ditemui dikediamannya.
Menurut pengakuan Nadia, ia bersama suaminya ditangkap Densus pada Sabtu sekitar pukul 18.00 WIB dan dibawa ke Mako Brimob kemudian rumahnya digeladah pukul 22.00 WIB.
Ketua RT setempat, Ahmad Fauzi mengatakan dirinya tidak menyaksikan langsung penggeladahan oleh Densus jadi tidak tau apa-apa. “Saya lagi keluar rumah, ketika diberi tahu ternyata penggeladahan telah usai.”
Fauzi mengatakan Ferdiansyah telah tinggal ditempatnya selama satu tahun, dan pembawaan kesehariannya memang tertutup. “Dia tidak pernah bergaul dan sangat tertutup,” katanya.
Ditempat ketiga di Jalan Mandor Samin RT 04 RW 04 Kelurahan Kalibaru, Cilodong, Densus menyita sebuah pistol dan satu kotak peluru. Ketua RT setempat, Andi Mawardi mengatakan, pada Minggu dinihari ia diminta polisi untuk menjadi saksi pengeledahan rumah tersebut.“Petugas menemukan pistol jenis FN dan peluru di plafon bagian belakang rumah, dibungkus plastik, selain itu satu buah CPU komputer juga disita. Mereka juga sudah terlebih dahulu mengamankan pemiliknya,” ujar Mawardi.
Hasbullah Kembali Pimpin DPD PAN Depok
DEPOK, Suksesi politik ditubuh Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Depok berjalan dengan mulus. Tanpa sedikitpun halangan berarti. Dua kandidat yang sempat bertarung sengit yakni: Hasbullah Rahmat dan Kaharudin Bando (Aco) menunjukan kedewasaan berpolitik. Aco membuat geberakan politik manis. Ia mengundurkan diri dari pencalonan karena menganggap dirinya belum layak. Sehingga praktis kandidat tunggal yang terjadi.
Hasbullah Rahmat pun digadang langsung sebagai ketau DPD PAN Kota Depok periode 2011-2016. ”Dengan mundurnya kandidat, Kaharudin Bando, maka tidak ada pilihan lain. Hasbullah Rahmat dapat dinyatakan sebagai ketua DPD PAN,” tegas ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Heru Suyanto dalam Musyawarah Daerah (Musda) PAN ke-3 Kota Depok, Sabtu (7/5).
Diterangkan Heru mundurnya kandidat yang sempat maju itu tak berarti proses pemilihan ini batal. Karena dalam AD/ART partai pun memungkinkan terpilihan kandidat melalui proses aklamasi. Yakni dinyatakannya terpilih melalui kesepakatan forum.
Lebih lanjut, Heru menambahkan terpilihnya Hasbullah itu menujukan pula dukungan penuh dari para kader partai. Tidak ada yang menolak. Bahkan seluruh suara yang turut dalam pemilihan itu menyatakan penuh dukungannya. ”Pemilihan ini sah. Tidak ada yang berbenturan dengan aturan partai. Hasbullah Rahmat berhak menjadi ketua DPD PAN periode berikutnya,” katanya.
Aksi mundurnya, Aco itu pun cukup mendapat perhatian kader PAN lain. Dengan memberikan aplause yang cukup terhadap sikap tersebut. Bahkan beberap kader mengelukan nama kader muda PAN ini. Dalam kesempatan itu, Aco menyatakan mundurnya sebagai kandidatb lebih didasari pada kepentingan partai. Apalagi prestasi yang dicapai PAN selama ini cukup baik. Itu mengindikasikan program kepengurusan partai sebelumnya harus terus didukung. Kaharudin pun menyatakan tetap memberikan dukungan penuh bagi ketua DPD PAN Kota Depok terpilih. Sekaligus berupaya mendukung seluruh program yang bakal dilakukan kepengurusan DPD PAN periode mendatang.
Dia mengakui rival politiknya Hasbullah Rahmat yang juga calon incumbent itu cukup popular. Prestasinya pun diakui banyak kader PAN. Sehingga pantas untuk menduduki kembali jabatan politik itu. ”Saya sudah cukup bangga bisa menjadi rival politik dari Bang Hasbullah. Ini pengalaman menarik bagi saya,” ujarnya.
Selasa, 03 Mei 2011
Jangan Klaim Menang Secara Aklamasi
DEPOK, Wakil Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok, Urip Santoso menegaskan tidak ada satu pun pihak tim sukses calon ketua atau pun calon ketua itu sendiri yang bisa mengklaim akan menanang secara aklamasi dalam Musda, 7 Mei 2011 di Hotel Bumiwiyata. “Yang bisa memutuskan itu semua hanya Dewan Pimpinan Pusat PAN. Saya saja sebagai SC tidak bisa mengklaim hal itu,” katanya, Selasa (3/5).
Urip mengingatkan, secara administratif dua pasangan dinyatakan lolos, yakni: Hasbullah Rahmat dan Kaharudin Bado (Aco). Dua nama ini, kata dia, sudah dikirim ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Barat (Jabar). “Tunggu saja hasilnya,” kata dia.
Urip tidak sepakat kalau Aco dinyatakan tidak lolos persyaratan secara administratif. Lantaran, kata dia, tidak lolos peraturan organisasi (PO) pasal 27. Namun, Urip mengingatkan, kemungkinan besar saingan Aco lupa kalau dalam Po terdapat pasal peralihan. Dimana DPP PAN memiliki kewenangan khusus mengenai calon ketua DPD PAN. “Kalau DPP menganggap Aco memiliki kualitas dan kemampuan untuk memimpin PAN maka keputusan tersebut tidak dapat dibantah. Maka dua calon tersebut dapat bersaing di Musda,” katanya.
Urip meyakini DPP PAN dapat melihat potensi yang dimiliki Aco sebagai calon ketua DPD PAN. Sosok Aco tidak hanya memiliki kualitas intelektual, melainkan memiliki kemampuan membesarkan partai. “DPP akan memilih orang yang secara intelektual mupuni, keuangan mapan, memiliki kemauan membesarkan partai, serta memiliki kemampuan loby. Semua itu ada pada sosok Aco,” ujarnya.
Ia menyarankan semua pihak untuk menyerahkan seluruh keputusan kepada DPP PAN. Tidak ada spekulasi terhadap permasalahan ini. “Saya saja tidak tahu keputusan apa yang akan dikeluarkan DPP PAN. Makanya saya sarankan semua pihak untuk menunggu. Jangan pernah mengira-ngira hal-hal yang sama sekali kita tidak ketahui,” kata Urip.
Secara terpisah, Ketua Sistem Manajemen Partai Politik (Simpatik) yang tidak diakui DPD PAN, TB Toto Sugiarto berencana mendatangi kantor DPP PAN untuk menyampaikan aspirasi kader dan simpatisan Kota Depok. “Kita akan ke DPP PAN untuk menyampaikan aspirasi kader dan simpatisan. Mereka meminta dilakukan penyaringan ulang,” katanya.
Toto melihat penyaringan calon ketua tidak dilakukan secara profesional. Dimana kata dia, para calon pemilik uang saja yang diperkenankan mengikuti pencalonan. Sedangkan kader lain yang lebih mumpuni dari Ketua DPD sekarang tidak dapat ikut dalam pertandingan lantaran tidak memiliki uang. “Banyak kader dan simpatisan yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki uang. Mereka tidak dapat mengikuti pertandingan ini,” tegasnya.
Sebanyak 116 Jemaah Dipastikan Batal Berangkat Haji
DEPOK, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok Nur Muhammad menegaskan, telah menetapkan jumlah kuota haji tahun 2011 sebanyak 1765. Padahal, jumlah kuota tahun lalu mencapai 1872. Dipastikan 116 Jamaah haji tidak bisa berangkat ke tanah suci tahun ini. “Pengurangan jumlah kuota merupakan ketetapan dari propinsi Jawa Barat berdasarkan asas keadilan. Jumlah kuota haji Kota Depok tahun ini sebanyak 1756. Keputusan pengurangan hanya terjadi pada Jawa Barat, dan sebanyak tujuh kota dan kabupaten,” katanya, Selasa (3/5).
Menurut Nur, jumlah kuota haji tahun 2011 di provinsi Jawa Barat mencapai 36.636. Menurutnya, pengurangan kuota haji berdasarkan prinsip keadilan. Apalagi, kata dia, banyak warga dari luar daerah masuk dalam kuota Jabar. Dirinya mencontohkan, rumus asas keadilan berdasarkan jumlah penduduk muslim di Depok per jumlah pendaftar dan dibagi kuota provinsi. “Resiko penerapan asas keadilan ini, ada pengurangan kuota seperti Depok. Keputusan ini juga sudah dihadiri dari perwakilan kota atau kabupaten se-jabar. Padahal selama tiga tahun ini Jabar mendapatkan kuota paling banyak,” katanya.
Ia menambahkan, ketetapan tersebut masih tentatif karena pihaknya belum menerima SK dari Gubernur. Dengan regulasi pemerintah tersebut, dirinya, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja, dia memastikan, tidak adanya jual beli kuota haji. Apalagi, ia ingin menepis anggapan bahwa dengan memiliki banyak uang dapat berangkat haji kapan saja.
Mengenai pengurangan kuota, Nur sudah berkoordinasi dan mensosialisasikannya pada Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FKKBIH). Hanya saja, lanjutnya, sosialisasi pada masayarakat belum dilakukan. “Kita akan perketat persyaratan Jamaah yang akan berangkat pada tahun ini. Seperti dengan surat keterangan domisili dari lurah dan diketahui camat. Tujuannya, agar orang dari daerah luar Depok berangkat dari sini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh (KBIH), Kampung Lio, Kelurahan Depokjaya, Kecamatan Pancoranmas, Depok Habib Idrus Al-Gadri menyayangkan adanya pemotongan kuota. Seharusnya, informasi pemotongan kuota haji sudah dilakukan dari jauh hari. Dirinya meminta Kemenag Kota Depok agar bisa mempertahankan jumlah kuota seperti di tahun sebelumnya. Menurutnya, penambahan masih bisa dilakukan seperti: memindahkan kuota jamaah haji dari daerah lain yang belum melunasi pembayaran. “Saya menyayangkan adanya pemotongan ini, tentunya sebanyak 116 jamaah tidak bisa berangkat tahun ini. Saya sendiri belum memberikan informasi ke jamaah, karena tugas dari Kemenag. Dengan permasalahan ini, kayaknya pemerintah mencari-cari masalah saja,” kata dia.
Dalam Empat Bulan 26 Korban Berjatuhan
DEPOK, Dalam empat bulan ini Jalan Margonda sudah menelan 26 korban jiwa para pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka meninggal lantaran menyeberang jalan tidak di jembatan penyeberangan orang (JPO). Melainkan menerobos taman dan pagar besi pembatas. Hal itu dapat dipahami lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hingga kini tak jua menyediakan JPO bagi pejalan kaki. “Dalam empat bulan Jalan Margonda sudah menelan korban jiwa sebanyak 26 pejalan kaki,” kata Kanit Lakalantas Polresta Depok AKP Supriyono, Selasa (3/5).
Menurut Supariyono, kebanyakan dari mereka mengalami kecelakaan lantaran terpaksa menerobos pagar pembatas jalan. “Karena buru-buru, akhirnya para pengguna jalan tidak melihat kendaraan yang ngebut. Sehingga menyebabkan kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan terjadi antara para pejalan kaki dan pengendara motor,”katanya.
Akibat minimnya JPO, terang Suparyono, jumlah angka kecelakaan lalulintas (lakalantas) di sepanjang Jalan Margonda Raya dalam tiga bulan terus meningkat. Peningkatan korban lakalantas juga dipengaruhi minimnya rambu-rambu lalulintas. Dari data yang ada, angka lakalantas pada Januari 2011 terjadi 7 kejadian, Pebruari 5, Maret meningkat menjadi 12 kejadian. Sedangkan April 2 kejadian.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Didin Zainuddin mengatakan, pembangunan JPO dan halte bus direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2013. Tahun 2011 ini, Dishub baru melakukan tahap perencanaan dan tahun 2012 adalah pembebasan tanah untuk kaki JPO dan areal halte bus. “Perencanaan pembangunan JPO dan halte bus baru dapat dilaksanakan, karena pembangunan pelebaran sepanjang Jalan Margonda Raya baru selesai tahun 2010 lalu,” kilahnya.
Dikatakan, untuk mengurangi tingkat lakalantas di sepanjang Jalan Margonda Raya, tahun 2011 Dishub akan memasang rambu-rambu lalulintas di titik-titik rawan. Dibantu tenaga pengaturan lalulintas dari Dishub serta Polisi. Ia menambahkan, rencana pembangunan JPO dilakukan di lima titik padat penyeberang jalan yakni di Gang Kober, Universitas Gunadarma, depan Kantor Wali Kota, Terminal Depok, dan depan Halte Jalan Siliwangi.
Salah seorang mahasiswi Universitas Gunadarma, Yunita Rahmawai,20, mengaku kesal dengan ulah melihat ulah Pemkot Depok yang tidak segera menyediakan JPO bagi para pejalan kaki. “Sejak ada pelebaran Jalan Margonda Raya, JPO dan halte yang lama dibongkar. Saya pikir akan dibangun kembali, tapi sampai sekarang tidak dibangun,” katanya.Pemkot Depok, kata dia, diminta tidak menyalahkan warga yang memilih untuk menerobos taman yang telah ber pagar. “Mereka harus bertanggungjawab bila ada pejalan kaki yang mengalami kecelakaan,” katanya.
Menurut Rahmawati, seharusnya dalam pembangunan disertakan pula sarana kebutuhan umum. JPO dan halte bus sangat diperlukan di sepanjang Jalan Margonda Raya. Karena banyak orang yang menunggu bus cukup lama. “Warga sangat membutuhkan halte kalau lagi hujan atau panas untuk tempat berteduh,” ujarnya.