DEPOK, Kepala Unit (Kanit) STNK Samsat Depok, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Argo Wiyono mengatakan, pihaknya terus melakukan pengamanan di area Samsat Depok pasca penemuan bom di Serpong, Tanggerang Selatan (Tangsel). Pengamanan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di pintu masuk gerbang Samsat Depok. Setiap wajib pajak yang datang, baik itu yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat metal detector. “Kita tidak ingin kecolongan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya, Jumat (29/4).
Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pengguna kendaraan roda empat. Pengguna kendaraan roda dua pun turut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan sebelum memasuki area parkir. Tiga petugas disiapkan untuk memeriksa setiap wajib yang datang. “Petugas juga memeriksa barang bawaan wajib pajak yang menggunakan tas,” kata Argo.
Argo memastikan pemeriksaan dilakukan dengan cara sopan agar tidak mengganggu kenyamanan wajib pajak. “Sebelum wajib pajak diperiksa, kita sapa dengan ramah dan minta izin untuk diperiksa demi keamanan,” ujarnya.
Kata Argo, pihaknya akan terus melakukan peningkatan kewaspadaan di kantor ini sampai aksi teror bom yang belakangan banyak terjadi ini mereda. Seluruh anggota Samsat akan tetap waspada selama 24 jam. Menjaga dan melindungi kantor layanan ini dan para pengunjungnya. “Antisipasi ini guna menjamin kenyamanan wajib pajak. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tandas Argo.
Jumat, 29 April 2011
Samsat Depok Terus Perketat Pengamanan
Pemkot Depok Bahas Masalah Buruh
DEPOK, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok, Abdul Haris mengatakan, guna menghadapi hari buruh internasional yang jatuh pada 1 Mei, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengundang para pengusaha asal Depok dan Kapolresta Depok untuk membahas permasalahan buruh dan mencari solusinya. Menurutnya, pertamuan tersebut merupakan pertemuan rutin yang diadakan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit. “LKS Tripartit sendiri merupakan forum komunikasi dan musyawarah antara unsur pemilik kepentingan. LSK Tripartit mempunyai kedudukan strategis untuk membahas dan mengantisipasi ketenagakerjaan serta solusi pemecahannya,” katanya, Jumat (29/4).
Haris berkata, rapat diselenggarakan juga dalam rangka memberikan motovasi dan pemberdayaan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis. Disamping, kata dia, untuk persiapan menghadapi LKS Tripartit Award. “Tripartit award akan dilaksanakan LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Namun, terang Haris, fokus utama pertemuan tersebut adalah melakukan pembahasan isu strategis ketenagakerjaan serta pentingnya kamtibmas dalam kegiatan buruh atau pekerja serta dalam menghadapi hari buruh internasional. “Kita juga membahas isu strategis,” ujarnya.
Wali Kota Nur Mahmudi Ismail yang juga menjabat sebagai Ketua LKS Tripartit Kota Depok menegaskan, pembahasan isu strategis ketenagakerjaan perlu dilakukan untuk mengevalusi apa yang telah dilakukan sehingga bisa sejalan dengan isu nasional. Dan dapat memperbaikinya jika ada kekekurangan sehingga award bisa diraih. “Sebenarnya award itu tidak sulit untuk diraih, bila kita mengetahui apa saja yang menjadi indikator penilaian. Setelah kita mengetahui, kita bisa menyelaraskan program kita dengan indikator penilaian tersebut dan dijalankan dengan optimal,” ujarnya.
Nur Mahmudi mengatakan, untuk dapat meraih award diperlukan semangat dan nuansa saling memahami serta harus selalu menjaga kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Agar dapat bahu membahu bersinergi didalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. “Dengan kebersamaan award dapat diraih dengan mudah,” kata dia.
Pesantren Tangkal Gerakan Radikalisme
DEPOK, Maraknya aksi radikalisme di Indonesia membuat para pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Kota Depok meningkatkan kewaspadaan. Apalagi tindakan radikalisme kerap dilakukan ummat Islam garis keras. Dan ponpes dituding sebagai sarang gerakan radikalisme itu sendiri. “Para pemimpin ponpes di Kota Depok tengah meningkatkan kewaspadaan agar gerakan Islam garis keras tidak menyusup kewilayah pondok,” kata Pimpinan Ponpes Al-Karimiyah, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, KH A Damanhuri, Jumat (29/4).
Menurut Damanhuri, pesantren sesungguhnya memiliki peran menjadi basis penangkal idiologi gerakan radikal. Pesantren saat ini tetap berkomitmen membentuk moral bangsa Indonesia. Tidak lebih dari itu.“Pesantren tetap eksis dengan komitmen awal dalam membentuk moral. Tentunya,dengan paham Ahlussunnah Wal Jama'ah,” tegasnya.
Damanhuri mengatakan, pesantren dapat dijadikan rujukan masyarakat dalam banyak hal, seperti: nilai agama, sosial, ekonomi, dan banyak lagi. Terlebih lagi, kata dia, sebagai problem solving permasalahan di tengah masyarakat. Cap miring terhadap pesantren sesungguhnya tidak benar. “Pesantren bukan sarang teroris,” katanya.
Dia menuturkan, pesantren di Indonesia saat ini tengah mengembangkan pemikiran dan idilogi moderat, egaliter, maupun pluralisme. Pesantren sesungguhnya mengembangkan wacana sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Serta mengadopsi tradisi kearifan masyarakat lokal. “Melalui pengembangan pemikiran moderat dan pluralisme diyakini dapat menjadi penangkal radikalisme. Apalagi, kita juga mengadopsi dan menghargai tradisi masyarakat setempat. Tentunya, yang tidak menyalahi ketentuan hukum dan agama,” terang Damanhuri.
Bila pesantren sudah menerapkan nilai-nilai agama yang moderet, kata Damanhuri, maka sebesar apapun pengaruh dari luar tidak akan berpengaruh bagi para santri di dalamnya. Mereka tidak bakal mengikuti ajaran gerakan radikal. Sebab, para santri sudah memiliki fondasi kuat. Baik dalam ideologi dan pemikiran. Dengan kata lain mereka memahami ajaran, rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). “Pesantren lah penangkal gerakan radikalisme senungguhnya,” kata dia.
Di tempat sama, peneliti Wahid Institute, Alam Syah mengatakan, masuknya paham radikalisme ke Indonesia di bawa oleh mahasiswa yang kuliah di luar negeri seperti: Mesir, Sudan, dan lainnya. Menurutnya, radikalisme di Indonesia tidak luput dari gerakan timur tengah seperti: gerakan Wahabi dan Ikhwanul Muslimin. “Radikalisme itu ada muatan ekonomi, politik, atau lainnya. Bukan sekadar gerakan agama,” ujarnya.
Jadi, kata dia, gerakan radikalisme di Indonesia tidak lah murni gerakan perlawanan ummat Islam Indonesia. Melaikan ada kepentingan di negara lain. “Semuanya bermuara pada kepentingan ekonomi dan politik,” kata Alam.
Sementara itu, anggota Forum Muda Lintas Agama (Formula) Kota Depok, Statistik Siahaan menilai gerakan radikalisme di Indonesia tidak lebih dari sikap premanisme. Sebab, tatanan yang sudah ada dicemari dengan beragam kerusuhan. Ia mengutuk setiap gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama maupun lainnya. Karena itu dapat merugikan masyarakat umum. “Kita selama ini juga telah bekerja sama dengan pemuka lintas agama untuk menjaga kedamaian. Seperti: ormas islam ataupun pesantren dalam menjaga ketentraman dan keamanan,” tandasnya.
Kamis, 28 April 2011
NII Musuh Dalam Selimut
DEPOK, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Depok, KH Burhanuddin Marzuki khawatir melihat perkembangan gerakan Negara Islam Indonesaia (NII). Menurutnya, perakan NII sudah sangat merajalela, membahayakan bagi perkembangan berbangsa dan bernegara di Tanah Air. Ia berpesan agar para orang tua berhati-hati terhadap pendidikan anak-anak mereka. “Gerakan NII sudah menggurita dan merajalela. Dia itu musuh dalam selimut. Bagaikan angin dan baru ketahuan setelah ada korbannya. Orang tua di Depok sudah saatnya waspada pada anaknya. Sudah banyak mahasiswa di beberapa kampus perguruan tinggi masuk kedalam perangkapnya. Tidak menutup kemungkinan, kampus yang ada di Depok juga terkooptasi,” katanya, Kamis (28/4).
Menurut Burhan, sudah saatnya pihak rektorat di kampus negeri maupun swasta di Kota Depok menjalin komunikasi dengan para orang tua mahasiswa secara internsif. Pihak kampus dan orang tua, kata dia, harus memiliki kecurigaan lebih terhadap mahasiswa ataupun mahasiswi yang tidak aktif mengikuti perkuliahan. “Ketika anak malas kuliah dapat dijadikan indikasi. Anak tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus,” katanya.
Ia mengatakan, sekalipun kampus menerapkan sistem SKS, tetap saja momentum pertemuan bisa dijadikan jalinan komunikasi antar rektorat dan orang tua mahasiswa.Menurutnya, orang tua harus memiliki kekawatiran karena beberapa ternama di Indonesia sudah disusupi NII. Tidak menutup kemungkinan, kampus-kampus di Depok juga bisa dimasuki gerakan tersebut. Ddirinya juga menghimbau kepada masyarakat jika menjumpai pengajian agama yang dicurigai agar segera melaporkan diri pada ulama setempat. “Bukan kalangan kampus saja, masyarakat umum juga sudah mulai waspada. Jika dilingkungan setempat terdapat pengajian yang mencurigakan, agar segera melaporkan kepada ulama atau pihak yang berwajib,” ujarnya.
Kepala Sekretariat Pimpinan Universitas Indonesia (UI) Depok Devi Rahmawati mengaku tidak menjumpai adanya gerakan NII di kampusnya. Sebab, mahasiswa UI memiliki kegiatan aktif. Baik secara akademik maupun non akademik. Jadi, sambungnya, peluang mahasiswa sangat kecil untuk mendapatkan ajaran-ajaran aneh. Ia menambahkan, di UI terdapat dosen pembimbing akademik yang memberikan bimbingan secara langsung pada mahasiswa seperti: konsultasi dan lainnya. “Kalau di UI, peluang masuknya NII sangat kecil. Soalnya, kegiatan mahasiswa sudah padat dari akademik maupun non akademik. Terlebih lagi, ada dosen pembimbing akademik yang memberikan konseling dan bimbingan khusus dari mahasiswa,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Kemenag Kota Depok Nur Muhammad mengaku, belum mendapatkan laporan adanya korban NII di wilayah kerjanya. Namun begitu, pihaknya tetap merapatkan barisan untuk mencegah agar tidak terjadi korban di Depok.
Ia sudah menginstruksikan Kepada KUA dan penyuluh untuk menyerap informasi dari masyarakat. “Sampai saat ini, memang belum ada laporan. Tapi, kita tetap selalu waspada terhadap semua gerakan radikalisme dan NII,” tandasnya.
Angka Kecalakaan Lalu Lintas di Depok Menurun
DEPOK, Menurut Kasat Lantas Polresta Depok, Komisaris Polisi (Kompol) Slamet Widodo, Operasi Simpatik Jaya 2011 berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Depok. “Berdasarkan data yang kami miliki maka diyakini bahwa angka kecelakaan lalu lintas sejak digelas Operasi Simpatik Jaya dan sebelum digelar operasi tersebut mengalami penurunan,” katanya, Kamis (28/4).
Menurutnya, sebelum digelar Operasi Simpatik Jaya pada tanggal 7 sampai 27 Maret, angka kecelakaan lalu lintas mencapai 43 kasus. Dengan rincian: tujuh korban meninggal, 25 orang mengalami luka berat, dan luka ringan 23 orang. Jumlah total korban mencapai 55 korban. Sedangkan setelah digelarnya Operasi Simpatik Jaya, pada 28 Maret hingga 17 April 2011, jumlah kasus kecelakan menurun menjadi 29 kasus. Dengan jumlah korban lebih sedikit, dengan rincian: korban meninggal enam orang, luka berat 21 orang, luka ringan 14 orang. Total korban laka lantas sebanyak 40 orang. “Intinya operasi tersebut mampu mengurangi jumlah kecelakaan,” kata Slamet.
Menurut Slamet, dari hasil identifikasi Operasi Simpatik Jaya, Satlantas Polres Depok juga berhasil mensosialisasikan dan mengubah prilaku serta karakter pengendara lalu lintas di Kota Depok. Hal itu terlihat dari menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas dan beberapa jenis pelanggaran lainnya. Untuk itu, ia mengimbau kepada pengguna jalan agar selalu bersikap tertib dan mentaati aturan lalu lintas meskipun tidak ada program Operasi Simpatik Jaya. “Operasi sifatnya tertentu, jadi walaupun tidak ada operasi diharapkan pengguna jalan tetap menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,” tegasnya.
Pernyataan Kasat Lantas Polresta Depok, dikuatkan Kanit Regident AKP Sri Widodo. Menurutnya, pasca selesainya Operasi Simpatik Jaya, tingkat kesadaran pengedara kendaraan bermotor di Kota Depok semakin tinggi. “Mereka sudah mengerti bahayanya berkendara tanpa mengindahkan rambu-rambu lalu lintas,” katanya.
Untuk lebih menertibkan perilaku masyarakat, kata Sri Widodo, petugas Satlantas Polres Depok akan tetap berupaya mengimbau para pengguna jalan di jajaran wilayah hukum Polres Depok agar tetap mentaati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. “Hati-hatilah saat berkendara, utamakan keselamatan dengan mentaati peraturan lalu lintas. Ingat yang menderita bukan hanya pengendara tapi juga para pengguna jalan,” tandas Sri.
PKL Stasiun Depok Lama Resah
DEPOK, Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Stasiun Depok Lama resah. Pasalnya, terhitung mulai tanggal 01 Mei 2011 mereka tidak diperkenankan berjualan di area stasiun. Baik itu di sekitar peron, pintu masuk dan pintu keluar stasiun, area parkir, area portir, dan hall ruang tunggu. “Kami baru dikasih selebaran hari ini oleh petugas keamanan. Kami akan melakukan perlawanan jika tidak diizinkan berdagang,” tegas Edi Zunaidi,46, pedagang batu cincin di depan pintu masuk, Kamis (28/4).
Edi mengaku telah berdagang selama 25 tahun di Stasiun Depok lama. Dari hanya menggunakan alas koran sampai memiliki etalase. Semua itu membutuhkan proses panjang. Dan itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. “Kepala stasiun tidak dapat berlaku seenaknya. Sebelum membuat keputusan sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan para pedagang,” ujarnya.
Menurut Edi, penggusuran PKL diseputar Stasiun Depok Lama ini pasti terkait keberadaan mini market Indomart. Kepala Stasiun, kata dia, sengaja menyingkirkan PKL untuk memberi ruang Indomart merebut pasar mereka. “Kalau tidak ada perjanjian, mana mungkin PKL digusur,” katanya.
Di tempat sama, Wari,48, pedagang jam tangan mengamini pernyataan Edi. Menurutnya, sampai detik ini para pedagang masih menunggu undangan kepala stasiun untuk membicarakan nasib mereka. Ia menjamin ratusan pedagang akan mempertahankan keberadaan mereka sampai kapan pun. “Kami semua rela mati kalau sudah bicara perut. Dengan cara berdagang di stasiun kita dapat menghidupi keluarga kita,” tegasnya.
Wari mengingatkan, jumlah PKL di stasiun Depok Lama mencapai 150 pedagang. Tediri atas: pedagang peron, pedagang pintu masuk dan pintu keluar, serta pedagang di tempat parkir. “Mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada siapa pun yang mengambil hak mereka. kami akan melakukan rapat untuk menentang rencana penggusuran ini. Kami bayar per bulan Rp100 ribu,” tegasnya.
Wari melihat keberadaan Indomart merupakan pemicu utama digusurnya PKL di Stasiun Depok Lama. “Sejak ada Indomart, kepala stasiun mulai membuat ancang-ancang menggusur PKL. Yang kami ingin tanyakan apa solusi buat kami,” tannyanya.
Secara terpisah, Kepala Stasiun Depok Lama, Rohman membantah tudingan para pedagang. Menurut Rohman, penggusaruan PKL tidak ada kaitannya dengan keberadaan Indomart. Penggusuran tersebut murni intruksi langsung dari Executiv Vice President Daop 1 Jakarta, bernomor: 31/SM-PEL/IV/2001. “Lagian keberadaan Indomart bukan atas izin kepala stasiun melainkan pusat,” katanya.
Rohman mengatakan, penggusuran PKL untuk mengoptimalkan angkutan kereta rel listrik (KRL), serta memberikan pelayanan kepada penumpang secara optimal. “Penumpang kereta dari Depok Lama setiap harinya mencapai angka 45 ribu sampai 50 ribu penumpang,” ujarnya.
Menurut Rohman penertiban tidak hanya berlaku pada PKL. Melainkan juga pedagang yang memiliki kontrak agar tidak memperluas area dagang melebihi kontrak. “Yang punya kontrak pun kita tertibkan,” tegasnya.
Rabu, 27 April 2011
Uforia PAN Jangan Diartikan Sebagai Perpecahan
DEPOK, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok, Tondo Wiyono menyambut baik uforia kader dan simpatisan partai berlambang matahari putih tersebut dalam menyambut Musyawarah Daerah (Musda) DPD PAN yang akan berlangsung pada Minggu (8/5). “Kami para pengurus menyambut baik uforia tersebut. Kami menghargai pujian dan masukkan yang diberikan kader dan simpatisan PAN. Semuanya itu untuk kemajuan partai,” katanya, Rabu (27/4).
Namun, Tondo meminta masyarakat tidak melihat perbedaan pandangan dan persepsi di lingkup PAN sebagai sebuah perpecahan. Akan tetapi sebuah kematangan dalam berpolitik. “Semua yang memberi masukkan adalah kader terbaik PAN,” katanya.
Tondo mengingatkan, Ketua Sistem Manajemen Partai Politik (Simpatik) TB Toto Sugiarto sudah dinonaktifkan dari jabatannya sejak April 2009. Hal itu dilakukan karena Toto memiliki permasalahan pribadi. “Kita tidak mau mengatakan Toto dipecat, karena dalam PAN tidak ada istilah dipecat. Tapi di non aktifkan,” katanya.
Menurutnya, Ketua DPD Hasbullah Rahmat dan Sekretaris DPD Heru melalui rapat harian telah menunjuk Irwan Nasution sebagai pejabat sementara, dengan didampingi Uci Sanusi sebagai pengurus harian. “Kita sudah sampaikan itu langsung kepada Toto. Namun, secara pribadi dia tetap anggota PAN,” kata Tondo.
Sementara itu, Plt Ketua Simpatik, Irwan Nasution mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui apakah keputusan rapat harian sudah disampaikan langsung oleh para pengurus DPD PAN kepada Toto. “Saya sama sekali tidak tahu. Tapi pergantian itu untuk memudahkan Toto mengurusi persoalannya,” kata dia.Dia meyakini, ketua dan sekretaris sudah menyampaikan keputusan tertulis pada Toto. “Saya yakin sudaha ada surat tertulis,” katanya.
Irwan mengatakan, siapa pun berhak mendukung dan mengusung calon yang didukung. Sebab, PAN merupakan partai reformis yang terlahir dari rahim deokrasi. “Toto boleh menyampaikan pendapatnya karena dia merupakan kader PAN,” katanya.