DEPOK, Puluhan warga Depok yang mengatasnamakan Benteng Rakjat Depok (BENTROK) melakukan aksi menolak pembangunan Stasiun Pengisian Bensin Umum (SPBU) milik Petronas di RW04, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Aksi dilakukan di depan areal pembangunan SPBU tersebut. “Kami melakukan aksi menolak pembangunan SPBU tersebut. Sebab, pembangunan dilakukan tanpa mendapat persetujuan warga. Warga merasa dirugikan,” kata tokoh masyarakat setempat, H Mahrozi, Senin (28/2).
Mahrozi menuturkan, pembangunan PT Petronas Niaga Indonesia mengesampingkan hak-hak warga. Pada zaman mantan Wakil Presiden Soedarmono, warga dihibahkan dua meter tanah untuk lalu lintas warga. Namun, PT Petronas menghilangkan jalan tersebut. “Kita minta manajemen Petronas mengembalikan jalan warga. Kita sudah memohon kepada mereka agar jalan tersebut tidak dipersempit. Kembalikan seperti sedia kala,” kata dia.
Koordinator aksi BENTROK, Akbar J Husein mengatakan, PT Petronas bersikap cuek terhadap aspirasi warga sekitar. Sikap tersebut dinilainya melanggar prinsip-prinsip kerakyatan, keadilan, keharmonisan, etika, dan transparansi. Ia melihat ada dugaan penyimpangan perizinan. “Bongkar tuntas sampai penyimpangan dan pelanggaran aturan oleh kontraktor pelaksana Petronas berkaitan dengan rencana pembangunan SPBU Petronas,” ujar Akbar.
Akbar meminta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencabut izin dan melakukan penyegelan terhadap Petronas. Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian adanya dugaan praktik suap menyuap antara pihak direksi Petronas dengan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Kita menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia menguatkan kembali rasa persatuan dan solideritas dengan menolak pembangunan SPBU asal Malaysia tersebut,” kata dia.
Secara terpisah, Ketua LPM Pondok Cina, Munir HM menyampaikan keberatan atas cara yang ditempuh pihak Petronas Indonesia dan kontraktor pelaksana yang ditunjuk. Sebab, kata dia, kontraktor belum melaksanakan pembangunan hendaknya mensosialisasikan dengan masyarakat terutama kepada RT/RW/ dan LPM. “Masyarakat berharap Petronas selaku perusahaan asing memberikan contoh tentang lingkungan dan tata letak pembangunan yang baik,” tegasnya.
Selain itu, kata Munir, masyarakat melihat rencana bentuk pagar yang akan di bangun pihak petronas tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan Dinas Tata Kota dan Pembangunan (Distarkim). Yang membuat warga semakin kecewa, kata dia, Petronas tidak bersedia menghibahkan sebagian tanah yang dikuasi untuk kepentingan masyarakat, sementara itu masyarakat sudah menghibahkan sebagaian tanah untuk kepentingan umum. “Kami berharap perusahaan asing tidak mencari keuntungan semata, tetapi dapat berguna sebagai motivator masyarakat setempat,” kata dia.
Ia menambahkan, besar harapan masyarakat agar Petronas dapat mengerti dan memenuhi permintaan tersebut agar terjalin hubungan bertetangga yang harmonis dan saling mendukung. “Warga tidak banyak menuntut. Hanya pengertian Petronas yang sesungguhnya dituntut warga,” tegas Munir.
Dari mulai aksi dilakukan pihak manajemen Petronas tidak ada satupun yang menanggapi tuntutan warga. Sehingga wartawan pun kesulitan untuk meminta klarifikasi terhadap tuntutan warga tersebut.
Senin, 28 Februari 2011
Warga Tolok Pembangunan SPBU Petronas
Minggu, 27 Februari 2011
Belimbing dan Jambu Merah Terus Dikembangkan
DEPOK, Belimbing Dewa yang dijadikan ikon Kota Depok oleh Wali Kota Nur Mahmudi Ismail terus diupayakan menjadi produk lokal olahan yang berkualitas tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Demikian pernyataan Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Kota Depok, Hj Dewi Syarifah, Minggu (27/2).
Dewi mengaku, selama ini banyak anggota Muslimat NU yang sudah mengembangkan usaha rumahan yang mengelola belimbing maupun jambu merah. Ia mencontohkan, dari buah belimbing dewa bisa diolah menjadi saos, dodol, wajid, manisan, dan jus. Pihaknya juga terus mengembangkan hasil olahan produk lokal lainnya. Selain itu, kata Dewi, yang perlu dikembangkan adalah ketrampilan kaum ibu Muslimat. “Saat ini, kita berupaya konsen pada pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi. Anggota Muslimat yang tersebar di 11 Kecamatan, ternyata telah menjalankan ketrampilan maupun usaha pengolahan belimbing maupun jambu merah. Kita tinggal membina dan mengembangkan saja,” katanya.
Istri mantan Wakil Wali Kota Depok, Yuyun Wirasaputra itu menuturkan, pihaknya juga melakukan pembinaan secara khusus bagi anggota, dan membantu pemasaran produk yang mereka hasilkan.
Untuk mempermudah para anggota menjual produk olahan mereka, kata Dewi, Muslimat NU memberdayakan Koperasi Annisa sebagai tempat untuk memasarkan. “Dari hasil produk olahan dan kerajinan mereka itu, kita bisa memasarkannya lewat koperasi. Bisa saja, kita berikan tempat khusus untuk memajang hasil produk-produk olahan atau hasil ketrampilan,” katanya.
Pernytaan serupa juga diutarakan, Ketua Panitia Raker Muslimat Kota Depok, R Zulfatullaila. Ia mengatakan, kebanyakan anggota Muslimat NU adalah pelaku bisnis tersebut. Ia mencontohkan, anggota PAC Muslimat Pancoran Mas merupakan penghasil olahan belimbing menjadi saos.
Dirinya menambahkan, Muslimat NU Depok turut serta memberikan andil dalam pengembangan produk lokal kota Depok. “Muslimat sampai saat ini, terus berupaya dalam mengembangkan produk lokal dan unggulan kota Depok,” tegas Wakil Ketua Muslimat NU Depok ini.
Zulfah menuturkan melalui koperasi annisa banyak hal yang bisa dilakukan dalam mengembangkan perekonomian kaum ibu. Sementara itu, ketua Koperasi An-Nisa Nursi Arsirawati mengaku produk olahan dari belimbing dan jambu merah memiliki prospek cerah di masa depan. Terbukti, produk unggulan ini diminati diberbagai tempat saat melakukan pameran. Untuk itu, dirinya akan berusaha keras dalam mengembangkan koperasi tersebut. “Produk lokal Depok layak dikembangkan. Melalui koperasi An-Nisa ini kita kembangkan lebih luas lagi agar di kenal sampai luar negeri,” katanya.
Dua Kapolsek Polresta Depok Diganti
Serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek Sukmajaya dan Cimanggis dilaksanakan di rumah anggota Fraksi Golkar DPRD Depok, Juhana, Sabtu (26/2) siang. Kapolres Depok Kombes Ferry Abraham menyatakan Sertijab yang dilaksanakan di luar kantor itu merupakan sebuah cara melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Di halaman rumah Juhana, Kapolres Ferry memimpin upacara Sertijab bawahannya. Yaitu Kapolsek Sukmajaya dari Kompol Lilik Iriyanto kepada AKP Febriyansyah, mantan Wakapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lilik menggantikan Kompol Dede Yudi Ferdiansyah di Cimanggis, selanjutnya Dede Yudi dipromosikan menjadi Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, menggantikan liftingnya Kompol Tri Yulianto, yang juga mantan Kanit Regident Satlantas Polres Depok.
Menanggapi peristiwa langka karena seremonial sertijab resmi di komando tapi dilaksanakan di luar kantor, Kapolres Ferry menyatakan wajar demi bersosialisasi kepada warga. “Soal pembiayaan tetap dibiayai Polres kok,” kata dia.
Sementara itu, Juhana mengungkapkan rumahnya sebatas ketempatan saja seperti halnya acara-acara lain karena sang suami tokoh masyarakat dan dirinya sekarang ini wakil rakyat. “Tolong jangan tanya soal biaya, yang jelas saya cuma ketempatan saja,” kelitnya seraya mengenyampingkan adanya cemburu social.
Jemaah Haji Asal Depok Masih Kena Pungli
DEPOK, Kendati Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah berupaya sekuat tenaga memberantas percaloan dan pungutan liar (pungli) di dalam kegiatan ibadah haji, namun pencaloan dan pungli tetap eksis bahkan boleh dikatakan masih tumbuh subur.
Hal itu dikatakan Ridwan, jemaah haji asal Kota Depok yang menunaikan ibadah haji pada tahun 2010 lalu. Warga Kecamatan Limo, Kota Depok itu mengaku dipungut biaya kesehatan mencapai Rp2 juta. Uang sebesar itu, kata Ridwan, hanya digunakan untuk biaya uji roentgen dan laboratorium. “Biaya itu belum termasuk vaksin meningitis dan biaya kesehatan lainnya,” kata Ridwan, Minggu (27/2).
Ridwan berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan komunikasi dengan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Depok untuk mencegah biaya yang tidak perlu dikeluarkan jemaah haji menjadi keluar. “Biaya kesehatan yang besar bukan malah membuat jemaah aman, yang ada jemaah malah shock,” kata dia. Keluhan senada juga disampaikan kepala kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) di Depok.
Salah satu keluhan mereka adalah masalah pemondokan haji yang masih saja terlampau jauh bagi para jamaah. “Soal pungutan liar yang berkedok biaya kesehatan baru saya dengar dari jamaah, setelah sampai di Mekkah. Selain itu pada masa lalu pemondokan paling jauh dua kilometer dari Ka’bah, sekarang paling dekat 2 kilometer. Harusnya seperti masa Presiden Soeharto sewa pemondokan langsung lima tahun, bukan tiap tahun,” kata Idrus Al Gadhri pemilik KBIH di Pancoran Mas, Depok. Menurut Idrus, tak seluruh jamaah haji memiliki uang berlebih untuk membayar semua pungutan.
Banyak pula diantara jemaah haji yang hanya memiliki keterbatasan biaya untuk menunaikan ibadah tersebut. “Saya berharap jangan ada lagi pungutan liar di tahun 2011 ini,” kata dia. Kepala Seksi Bidang Haji Departemen Agama Depok, Ujang Supriatna membantah adanya pungli. Namun, ia tidak membantah kalau jamaah mendapatkan makanan catering basi di tanah suci. Hal itu memang terus dievaluasi oleh pemerintah setiap tahun. “Sama sekali tidak ada pungli,” kata dia.
Hingga kini masih ada tujuh ribu jamaah haji di Depok yang mengantre kuota untuk menunaikan ibadah haji tahun 2011. Tahun lalu, hanya terdapat 1872 kuota jamaah haji yang juga warga Depok.
Jumat, 25 Februari 2011
Petani Padi di Kota Depok Panen Raya
DEPOK, Petani padi di Kota Depok kini tengah memetik kebahagiaan. Setelah bersusah payah selama tiga bulan lamanya, akhirnya para petani di Jalan Sasak Raya RT001/RW08, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, berhasil melakukan panen raya. Kebahagian petani menjadi berlipat-lipat kala mereka mendapatkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. “Kami bahagia dapat melakukan panen raya. Kebahagian kami menjadi berlipat-lipat kala Pemerintah Pusat peduli terhadap kebutuhan para petani,” kata ujang (28) salah seorang petani, Jumat (25/2).
Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad memberikan secara simbolis bantuan dari Kementerian Pertanian RI berupa alat pertanian, yaitu: delapan traktor dan enam pompa air. Di Depok sendiri terdapat 932 hektar sawah, terdiri atas sawah irigasi teknis, non teknis, dan tadah hujan. Luas sawah irigasi teknis mencapai 357 hektar, sedangkan sisanya sawah non teknis dan sawah tadah hujan. “Untuk luas persawahan di Limo mencapai 1 hektar, dengan total padi yang dihasilkan mencapai 5,8 ton,” kata Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Perikanan, Widyawati, Jumat (25/2).
Widya mengatakan, kendati Depok merupakan kota namun potensi pertaniannya masih cukup banyak. Potensi pertanian tidak hanya padi saja tetapi ada ikan hias dan belimbing dengan jumlah petani sebanyak 677 orang. Ia mengatakan, panen bersama diadakan atas dasar UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan mempunyai kewajiban melindungi keberadaan lahan tersebut baik melalui kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan melalui program-program yang mendukung eksistensi maupun dalam pemanfaatannya atau pengelolaannya,” kata dia. Widya mengatakan, hal itu dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mempermudah melindungi para petani.
“Kami akan memasukan lahan pertanian kedalam ruang terbuka hijau,” kata Widya. Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad memaparkan bahwa pemerintah dalam penyusunan RT RW, berkewajiban menetapkan kawasan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung lahan untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan. “Selain itu, adanya lahan pertanian dapat meningkatakan sinergitas dan keterpautan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan meningkatkan kelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta mengendalikan alih fungsi lahan agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan,” kata dia.
Ia mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir atau mendorong pengembangan energi terbarukan serta meningkatkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. “Nasib para petani harus kita perhatikan,” ujar Idris. Sementara itu, Camat Limo Dudi Mi’raz mengatakan, petani merupakan ujung tombak dalam produktivitas pangan, untuk itu pihaknya berjanji akan melindungi para petani agar tetap bisa berproduksi. “Kita berkewajiban melindungi para petani,” katanya.
Dana BOS di Kota Depok Belum Cair
DEPOK, Terlambatnya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Depok sangat berpengaruh terhadap aktivitas sekolah penerima dana tersebut. Kepala sekolah dipaksa berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan sekolah. “Tahun ini merupakan tahun pertama dana BOS dari Pemerintah Pusat dikelola langsung sekolah. Hal itu dilakukan memperpendek jalur birokrasi, dan mempercepat pencairan. Namun karena belum bisa dicairkan kita terpaksa putar otak untuk memenuhi kebutuhan sekolah,” kata Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mampang I, Yeni Mulyani, Jumat (25/2).
Yeni menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belaja mengajar yang mendesak, ia terpaksa ngebon (ngutang) terlebih dahulu di toko bangunan terdekat. Setelah dana BOS dapat dicairkan baru seluruh hutang dilunasi. “Kalau belum cair ya sepintar-pintarnya kita saja,” katanya.
Tahun 2011, terang Yeni, sekolahnya belum mendapatkan bantuan dana BOS. Padahal, di tahun sebelumnya dana BOS sudah turun pada bulan Januari. Ia menambahkan, Kota Depok menjadi salah satu kota percontohan BOS dengan sistem informasi pelaporan. “Kalau tahun lalu kita dapat dana langsung dari pusat ke rekening, sekarang harus ajukan anggarannya terlebih dahulu baru mendapatkan dana,” ujarnya.
Dia mengatakan, akibat keterlambatan ini pihaknya terpaksa menyiasati biaya perbaikan sekolah dengan cara mengutang terlebih dahulu. Meski bisa memahami keadaan, ia berharap agar dana BOS dapat cair lebih cepat. “Sekolah perlu pintar-pintar dalam menyiasati penggunaan dana BOS. Bahkan untuk beberapa perbaikan sekolah biayanya harus mengutang terlebih dahulu,” kata Yeni.
Hal serupa juga diutarakan Kepala SDN Pondok Cina III, Ade Komalasari. Ade menilai, sistem pengajuan rencana kegiatan sekolah (RKS) menjadi salah satu faktor terhambatnya pencairan dana BOS. ”Kemarin pembuatan RKS dilakukan beberapa kali karena salah format. Padahal kalau salah satu SD belum selesai dana mengajukan RKS, maka SD lainnya juga menjadi terhambat untuk proses pencairan BOS nya,” kata dia.
Ade berharap ada perubahan mekanisme pencairan dana BOS agar tidak mempersulit pencairan. Ia sepakat bahwa mekanisme yang dipilih sudah pasti telah dikaji dengan baik. Dan hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana BOS. “Namun, tidak menutup kemungkinan dicari lagi sebuah mekanisme baru yang dapat mempermudah, dan melindungi dana tersebut agar tidak terjadi penyimpangan,” kata dia.
Di lokasi berbeda, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Farah Mulyati mengatakan, tahun ini Kota Depok mulai menggunakan Sistem Informasi Pelaporan bantuan Operasional Sekolah (SIP BOS). Dengan demikian dana BOS tidak lagu diolah secara manual melainkan melalui sistem elektronik. “Kita harus memasukkan datanya satu persatu terlebih dahulu, hal itu yang membutuhkan proses. Saya berharap semuanya dapat selesai,” kata dia.
Ia menargetkan dana BOS dapat cair pada bulan Maret 2011. Ia menambahkan, dana BOS akan diberikan setiap tiga bulan sekali ke rekening masing-masing sekolah. Bantuan tersebut, lanjutnya, akan diberikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Farah menuturkan, berdasarkan data Dinas Pendidikan Depok penerima dana BOS sebanyak 394 SD dan 154 Sekolah Menengah Pertama.
Dosen Univ Lampung Tewas Tenggelam
DEPOK, Dosen Universitas Lampung tewas tenggelam di kolam renang komplek Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (25/2) siang. Keluarga korban meminta pihak kampus UI mengotopsi untuk memastikan penyebab kematian anggota keluarganya.
Cintya Riyanti (25) warga Lampung, itu ditemukan karyawan kolam renang tenggelam sudah mengambang dengan pakaian renang lengkap berupa jilbab, baju kaus, celana training, dan kaus kaki.
Pihak keamanan kampus segera melarikan ke Pusat Kesehatan Mahasiswa (PKM) UI namun mengembuskan nafas terakhir di perjalanan dan dilaporkan ke kepolisian setempat.
Kasubdit Bina Lingkungan Kampus UI, Dadan Herwandi, menyatakan korban ditemukan tenggelam dan sewaktu diangkat masih bernafas lalu dilarikan ke PKM-UI. “Sebelumnya, korban minta ijin renang kepada karyawan sehabis jogging sekitar pukul 10:00. Korban juga tercatat sebagai mahasiswi S-2 Material Science Fakultas MIPA-UI, tugas belajar dari Unila Lampung,” jelas Dadan yang menduga korban mengalami kecelakaan.
Namun begitu, ia mengakui telah memberitahu civitas akademika Unila dan diteruskan kepada keluarga korban tentang kematian korban yang diduga akibat kecelakaan yaitu mengalami kejang (kram) perut dan kaki. “Pihak keluarga meminta kami untuk mem-visum (et repertum) dan kami bawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan.”