Pemkot Depok dan Polres Depok Razia VCD dan DVD Bajakan

DEPOK, Pasca beredarnya vidio mesum mirip artis Ariel Peterpan-Luna Maya dan Ariel Peterpan-Cut Tari, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Polres Metro Depok membentuk tim gabungan untuk merazia sejumlah pedagang VCD dan DVD bajakan di Stasiun Depok Lama. Hal tersebut dilakukan untuk mempersempit peredaran video porno, yang sekaligus merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya Pemkot Depok memblokir situs porno.
Dalam razia tersebut tidak ditemukan satu pun VCD atau DVD porno artis mirip Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Namun, tim gabungan berhasil menemukan sejumlah video yang memiliki sampul bergambar mesum yang diduga video porno atau blue film (BF).
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, razia digelar dalam rangka mempersempit peredaran vidio porno. Para pedagang yang terbukti atau kedapatan menjual cakram vidio porno bakal dikenai sanksi pidana. Ia mengingatkan para pedagang untuk tidak menjual blue film. Sebab, peredaran VCD dan DVD porno tersebut sangat berbahaya bagi para pelajar."Saya menghimbau para pedagang untuk tidak menjual dagangan yang tidak laik dan bahaya dijual secara bebas. Dalam razia kita menemukan VCD dan DVD bersampul vidio porno. Namun, kita belum lihat dan nonton isinya," kata dia kepada wartawan, Jumat (11/6).
Nur Mahmudi meminta para guru mengawasi konten telepon genggam milik siswa. Pasalnya, siswa berpotensi menyimpan video porno. Kalau para pedagang VCD, kata Nurmahmudi, akan segera ditertibkan jika tidak mengantongi izin resmi. "Dinas Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan daya tahan guru-guru dan siswa agar tidak tertarik dan menyaksikan vidio mesum. Soal pedagang, mereka yang tidak mengantongi izin akan ditertibkan," ujarnya.
Di tempat sama, Kabag Operasional Polres Depok, Kompol Dramayadi mengatakan, maraknya peredaran video porno di tengah masyarakat dapat meningkatkan potensi tindakan kriminalitas seperti pencabulan atau pun pemerkosaan. Apalagi, kata Dramayadi, jika adegan a susila tersebut ditonton kalangan pelajar. "Ada potensi didiri para pelajar untuk mempraktikan dan meniru perbuatan yang dilakukan aktor dan aktris dalam film tersebut. Harus ada pengawasan ekstra ketat dari para guru dan orang tua," ujarnya.
Dramayadi menambahkan, setiap pelaku yang terbukti melakukan tindakan pencabulan pasti setelah menyaksikan film porno. Makanya, KUHP pasal 282 menegaskan barang siapa mempertontonkan, menjual, dan mengedarkan vidio porno dapat diancam hukuman pidana. Makanya, pihak kepolisian secara rutin menggelar razia. "Kita terus melakukan razia, selama masih ada VCD dan DVD bajakan. Siapa saja yang terbukti bisa diancam pidana paling rendah enam bulan, paling lama diatas lima tahun," ucapnya.
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang turut serta dalam razia tersebut meminta para pedagang tidak menjual VCD dan DVD bajakan. Bila sampai ditemukan ada pedagang yang secara sengaja menjual barang bajakan tersebut akan ditertibkan. "Kita akan menertibkan para pedagang yang tidak memiliki izin," tuturnya.
Sariyo mengatakan, razian VCD dan DVD bajakan tidak hanya dilakukan satuannya pada momentum beredarnya vidio porno mirip artis Ariel, Luna, dan Cut Tari. Melainkan, kata dia, razia dilakukan secara rutin. "Razia dilakukan untuk mempersempit ruang gerak penjual VCD dan DVD porno," tandasnya.

Read More...

Pencuri Bersenjata Kembali Beraksi di Depok

DEPOK, Puluhan warga yang tinggal di Gang Haji Yahya, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, dikejutkan dengan bunyi suara teriakan minta tolong yang datangnya dari tempat kost-kostan mahasiswa. Suara tersebut datang dari kost Antiq, setelah salah satu penghuni kost menyaksikan orang tak dikenal tengah mencongkel motor Suzuki bernopol B6711 ENK milik temannya. "Waktu saya tanya mas lagi ngapain, orang itu malah mengeluarkan senjata berbentuk pistol dan menembakannya ke arah saya. Suara tembakannya tidak terlalu keras, mungkin ada peredamnya," kata Melgi Manurung, Jumat (11/6).
Melgi mengatakan, dirinya beruntung selamat dari muntahan peluru panas yang ditembakan pelaku pencurian. Teman-temannya, yang pada saat itu tengah berada di dalam kamar masing-masing langsung ke luar dari kamar setelah mendengar sura mencurigakan. "Setelah teman-teman saya keluar pelakunya kabur.
Polisi saat ini tengah mengambil proyektil yang menancap di dinding. Proyektil tersebut, terang salah seorang polisi dapat dijadikan barang bukti. "Kalau tidak salah kejadiannya sekitar pukul 22.00 WIB. Pelaku langsung kabur dengan temannya yang tengah menunggu di persimpangan jalan," tuturnya.
Kapolsek Beji AKP TH Simatupang mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui jenis senjata yang digunakan oleh pelaku. Pihaknya, kata Simatupang, masih melakukan pengejaran terhadap tersangka dan meningkatkan patrol anggota terhadap titik – titik rawan curanmor. "Beji memang tertinggi tingkat curanmor di Depok, kami terus siagakan anggota, kami masih belum tahu apakah jenis senjata rakitan atau bukan, masih dalam penyelidikan," ujar Simpatupang.

Read More...

Kader Siaga Diminta Mampu Tanggulangi Bencana

DEPOK, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengingatkan Kader Siaga di tingkat RW, kelurhan. dan kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan serta meningkatkan kegiatan yang dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. "Saya atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih pada para kader yang bersedia menjadi relawan yang bersedia membantu pemerintah menjalankan program-program siaga di Kota Depo," katanya, Kamis (10/7) pagi, dalam rapat koordinasi (rakor) RW Siaga Tingkat Kota Depok.
Menurut Nur Mahmudi, konsep RW Siaga adalah RW yang memiliki sumberdaya mumpuni, kemampuan dan kemauan. RW Siaga diharapkan mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat, bencana alam, kegawat daruratan di wilayah secara mandiri.RW Siaga terbentuk berdasar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No 564/2006, Peraturan Daerah (Perda) No 2 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, serta Surat Keputusan (SK) Wali Kota No 821.29/148/kpts/kesra/huk/2007. "Keberadaan RW Siaga merupakan wujud untuk menuju Kota Depok yang melayani dan mensejahterakan serta dapat menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat, aman, dan bersih," kata dia.
Menurutnya, saat ini Kota Depok memiliki 6 Satgas di tingkat Kecamatan Siaga, 63 Satgas Kelurahan Siaga, dan 840 RW Siaga. Rakor ini, terang Nur Mahmudi Ismail, membahas konsep pengembangan Kelurahan Siaga. Pasalnya, salah satu faktor indeks pembangunan manusia ada kesehatan. Untuk mewujudkan hal itu, kata dia, ada delapan item yang harus dilakukan yaitu forum masyarakat kelurahan/RW, adanya sarana/fasilitas pelayanan kesehatan keluarga, adanya UKBM yang dikembangkan, adanya sistem pengamatan penyakit dan faktor resiko, adanya sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana, adanya upaya menciptakan lingkungan sehat, adanya upaya menciptakan terwujudnya PHBS, dan adanya upaya menciptakan terwujudnya kader gizi. "Dengan adanya RW Siaga dan kader siaga maka upaya pemerintah akan segera terwujud," tutur Nur Mahmudi.
Hal senada juga diutarakan Wakil Wali Kota Yuyun Wirasaputra. Menurut Yuyun, rakor ini diharapkan dapat menciptakan kader siaga, yang dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, serta dapat meningkatkan kegiatan yang mampu menurukan angka kematian ibu dan bayi. "Saya berharap kegiatan ini dapat mengembangkan pengetahuan kader siaga," tuturnya.
Yuyun bangga dengan kinerja para kader dan aparat pemerintahan, karena mereka telah berhasil menurunkan tingkat kematian ibu dan anak. Pada tahun 2008 sebanyak 68 ibu dan anak meninggal dunia. Tahun 2009 angka kematian ibu-anak menurun menjadi 13 orang. "Semoga di Tahun 2010 bisa turun lagi bahkan mencapai 0% untuk kematian ibu dan anak," harapnya.

Read More...

ICW Bentuk Tim Monitoring PSB

DEPOK, Selain membuka posko pengaduan orang tua murid yang dihambat dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun 2010/2011 di sejumlah daerah di Tanah Air. Indonesia Corruption Watch (ICW) membentuk tim monitoring yang bekerja di beberapa kota penyangga Jakarta, yakni Depok, Bekasi, Tanggerang, dan Bogor.
Menurut Ketua Divisi Pemantau Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, posko pengaduan PSB sudah berjalan. Seluruh keluhan masyarakat terkait pelayanan PSB dapat dilaporkan melalui posko tersebut. Untuk masyarakat Depok, kata Ade, dapat secara langsung mendatangi posko pengaduan PSB ICW di Jakarta Selatan. Dapat pula menghubungi saluran telepon 24 jam. "Hal ini dilakukan agar koordinasinya lebih mudah. Makanya di Depok hanya dibentuk tim monitoring yang bekerja secara mobile," terang Ade Irawan, Kamis (10/6).
Metode tersebut, kata dia, dirasa lebih tepat untuk karakter Kota Depok yang secara geografis dekat dengan Jakarta. Tetapi juga dapat diakomodir dengan tim monitoring yang selalu melakukan observasi
terhadap lokasi-lokasi sekolah PSB. Ade menegaskan tim monitoring ini merupakan kepanjangan tangan dari posko pengaduan PSB yang sudah ada. Segala prosedur penanganannya pun sama. Hanya perlu berkoordinasi dengan Posko Pengaduan PSB di Jakarta. "Agar lebih jelas saja pola tindakannya. Kita bentuk tim monitoring kan bertujuan membantu masyarakat. Maknya harus jelas upay apencapaiannya," terang Ade.
Ade mengatakan, dalam proses PSB, sekolah wajib menjalankan beberapa prinsip mendasar seperti obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, serta tidak ada penolakan. Kecuali daya tampung terbatas dan waktu tidak memungkinkan. Namun nyatanya, kata dia, dalam pelaksanaannya, PSB selalu diwarnai oleh berbagai masalah. Masyarakat kerap dihambat berbagai persyaratan baik administratif maupun biaya. "Data ICW membuktikan PSB tahun ajaran 2007/2008, 2008/2009, dan
2009/2010 orang tua calon siswa baru mengeluhkan banyaknya uang yang mesti mereka keluarkan dan ketertutupan sekolah dalam proses penerimaan siswa," kata dia.
Ade menegaskan pembentuakn tim monitoring PSB ini sekaligus memantu aksi jual-beli bangku kosong. Sekolah pun kadang mewajibkan untuk membeli formulir pendaftaran, mengikuti test masuk.

Read More...

Pemkot Depok Akan Tindak Pembuang Sampah

DEPOK, Usai tak mendapat piala Adipura, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana memenjarakan warga yang membuang sampah sembarangan di seluruh wilayah Kota Depok. "Kedepannya kita akan menerapkan tindak pidana ringan bagi mereka pembuang sampah sembarangan," kata Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, Kamis (10/6).
Kegagalan Depok meraih piala Adipura, kata Nur Mahmudi Ismail, tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Bahkan, ia menerima banyak laporan masih banyak warga membakar sampah. "Kita belum tahu persis dimana titik lemahnya, tapi menurut laporan masih ada warga yang membakar sampah. Namun, pada penilaian tahun ini sudah mulai meningkat, tahun ini nilai Depok mencapai 67 poin. Jadi bukan kota terjorok lagi, kategorinya sedang," ucapnya.
Nur Mahmudi menuturkan, saat ini Pemkot Depok tengah membahas secara intensif penerapan sanksi bagi pembuang sampah. Menurut dia, prinsip penerapan sanksi tersebut diberikan untuk menertibkan dan mengubah kebiasaan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. "Tekadnya bukan untuk memenjarakan warga tapi untuk menertibkan. Saat ini aturannya masih digodok," kata dia.
Nur Mahmudi Ismail melanjutkan, meskipun sudah tidak lagi dalam masa penilaian Adipura semua perangkat daerah diminta untuk terus menjaga dan mengingatkan warga untuk terus kebersihan lingkungan. Ditegaskan dia, dalam menjaga kebersihan, para perangkat daerah tidak hanya berteori tentang kebersihan, tetapi harus ditunjukkan dengan tindakan. "Sekalipun sudah tidak lagi (dalam masa penilaian) Adipura, tapi harus terus menjaga kebersihan. Ke depan kita akan mengadakan lomba RW bersih se kota Depok, untuk menstimulasi warga agar terus menjaga kebersihannya," kata dia.
Secara terpisah, anggota Komisi C Fraksi Partai Demokrat (FPD) Sutopo menyambut baik rencana Pemkot Depok membuat peraturan daerah (Perda) persampahan yang mengatur aturan main, sanksi dan larangan. "Perda persampahan harus dibuat agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembaranga. baik itu membuang sampah di sungai, kali, dan jalan," kata dia.
Sutopo menyayangkan keterlabatan Pemkot Depok dalam menanggulangi permasalah sampah di Kota Depok. Pemkot lebih banyak terjebak pada pengerjaan proyek fisik pembangunan gerai UPS. Sehingga, kata dia, masyarakat kurang memahami pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. "Logika berpikir masyarakat tentang sampah harus mulai berubah. Jangan sampai masyarakat menyerahkan masalah persampahan hanya kepada pemerintah. Mereka tidak diajak untuk berpartisipasi mengatasi masalah sampah," kata dia.
Ia mengakatan, langkah ini seharusnya diambil dari dahulu sehingga tidak terkesan terlambat. "Perda harus segera dibuat," ucapnya.

Read More...

Pengusaha Kecil Keluhkan Lemahnya Perhatian Pemkot Depok

DEPOK, Pengusaha kecil di Kota Depok mengeluhkan kurangnya perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terhadap pelaku usaha kecil dan petani. Hal itu terjadi lantaran Pemkot Depok menggambungkan (memfusi) tiga intansi menjadi satu yaitu Dinas Koperasi, UMKM, dan Dinas Pasar menjadi Dinas Pasar. Sehingga tidak fokus menangani masalah pengusaha kecil dan petani. "Pemberdayaan ekonomi kecil dirasakan pelaku usaha jalan di tempat," kata Ketua Audisi Miskin Merdeka (AMMER) Kota Depok, Samadikun, Kamis (10/6).
Samadikun mengatakan, bantuan pemkot kepada pelaku ekonomi dan pertanian boleh dikatakan hampir tidak ada. Padahal, pengusaha dan petani sangat membutuhkan perhatian pemerintah untuk menggerakan roda usahanya. Pelaku usaha bermodal pas-pasan akan bangkrut dengan sendirinya karena tidak adanya perhatian dari pemerintah. "Yang dibutuhkan saat ini tidak hanya modal melaikan pendampingan dan perhatian. Jangan lah pemkot memberikan pengusaha kecil bunga-bunga harapan," ucapnya.
Untuk menggelorakan semangat wirausaha di masyarakat Depok, kata Samadikun, pemkot harus memulainya dengan membangun jiwa pengusaha dalam diri pengusaha pemula. Tujuannya, agar mereka tidak cepat kandas di tengah jalan sewaktu diterjang badai persaingan usaha. "Pemkot harus fokus terhadap pembangunan jiwa kewirausahaan kepada para pengusaha pemula," tuturnya.
Menurutnya, ada beragam cara yang dapat dilakukan pemkot. Salah satunya ialah dengan adanya pelatihan tentang pemberdayaan ekonomi kalangan masyarakat bawah. Ia pun menekankan setelah adanya pelatihan diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. "Jangan hanya seremonial saja yang dibesarkan. Pelatihan peternakan bebek saja selesai begitu saja tanpa mampu membeli beli satu ekor bebek pun untuk dipelihara," ujar Samadikun.
Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Depok Yuyun Wirasaputra menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi kinerja Dinas Pasar. Dia berharap, Dinas Pasar mampu mengatasi keluhan dan hambatan para pengusaha pemula dan petani. "Besar atau pun kecil bantuan dari pemerintah harus tetap optimis. Kita akan lakukan evaluasi terhadap keberadaan dinas tersebut," kata Yuyun.
Menurut Yuyun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok saat ini mencapai angka Rp115 miliar. Sedangkan APBD sebanyak Rp1,1 triliun. Untuk pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana sebanyak Rp 300 miliar. Jadi, kata dia, Kota Depok tidak dapat dibandingkan dengan kota lainnnya di luar Depok. Ia berharap, pengusaha-pengusaha pemula menjelma menjadi pengusaha besar yang mampu membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. "Kita akan perhatinak segala keluhan pengusaha kecil dan pemula itu," kata dia.

Read More...

Wali Kota Depok Perintahkan PNS Tidak Mengakses Situs Porno

DEPOK, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memerintahkan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok menutup seluruh akses jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait beredarnya gambar porno dan film porno artis mirip Ariel Paterpan-Luna Maya dan Ariel-Cut Tari. "Saya sudah memerintahkan Diskominfo memblog akses internet vidio porno dan foto porno. Jangan sampai ada PNS kesempatan mengunduh film porno tersebut," kata Nur Mahmudi di ruang kerjanya, Rabu (9/6).
Nur Mahmudi Ismail berharap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Depok dapat menjaga diri untuk tidak menikmati adegan a susila tersebut. Ia juga telah memerintahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pengawasan di lingkunganya masing-masing. "Menurut teori komunikasi semakin banyak orang membicarakan maka akan semakin banyak orang penasaran. Saat ini adegan film porno mirip artis tersebut menjadi buah bibir. Makanya harus dilakukan pengawasan serta penyaringan dengan ketat agar akses internet di lingkungan pemkot tidak dimanfaatkan untuk melihat hal itu," kata mantan Menteri Kehutanan era Gus Dur itu.
Selain memberikan himbauan kepada PNS, Nur Mahmudi Ismail, juga mengingatkan para pelajar se-Kota Depok untuk tidak membuka situs porno tersebut. Baik itu melalui komputer di warung internet (warnet), telepon genggam (handphone), atau pun media lainnya. "Para guru perlu melakukan pengawasan secara priodik dan sistemik agar para pelajar terawasi serta terbimbing," kata mantan Presiden Partai Keadilan (PK).
Nur Mahmudi Ismail mengatakan menyaksikan adegan porno dapat mengganggu kosentrasi belajar, menurunkan daya juang, dan dapat merendahkan motivasi siswa itu sendiri dalam mengejar target-target yang sudah direncakan. "Saya mengajak para ulama untuk turut serta mengingatkan pelajar dan masyarakat secara umum untuk memanfaatkan teknologi secara benar," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Kota Depok, Herry Pansila mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok dan dinas-dinas lainnya untuk memblog akses film porno serta gambar-gambar porno. "Untuk lingkungan Pemkot Depok sudah dilakukan penutupan jaringan untuk mengunduh film porno dan foto porno. Hal itu sesuai intruksi wali kota," kata dia.
Herry mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki program internet sehat yang bertujuan menyehatkan masyarakat. Program ini, kata dia, dapat dilaksanakan sekarang ini untuk mencegah sekaligus mengajak masyarakat agar tidak mengakses situs porno. "Kalau di Cina untuk memblog jaringan yang tidak diinginkan tersedia 300 ribu ahli. Kalau di Indonesia belum banyak ahli-nya. Makanya ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menghilangkan keinginan mengakses situs porno," tuturnya.
Secara terpisah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok KH Idris Abdus Somad mengecam keras beredarnya film mesum mirip Ariel Paterpan-Luna Maya dan Ariel-Cut Tari. "Kita mengecam perbuatan mereka. Ternyata selama ini mereka yang telah difigurkan malah melakukan prilaku kebinatangan. Bahkan, telah merusak citra bangsa yang terkenal santun, kental dengan budaya ketimuran dan religius," katanya.
Idris menuturkan, tindakan yang mereka lakukan tidak bisa dibenarkan baik secara hukum mau pun agama. Dari segi agama, sambungnya, perbuatan tersebut merupakan perzihanahan yang sangat berat sanksinya. Untuk itu, Idris meminta, para pelaku diberikan sanksi dan diproses secara hukum.

Read More...