Depok Belum Jadi Kota Nyaman Investasi

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai belum dapat menciptakan Depok sebagai sebuah kota yang nyaman untuk berivestasi, tempat tinggal, tempat berusaha, dan tempat yang ramah lingkungan. Padahal, Depok memiliki potensi besar untuk dijadikan tempat berinvestasi, tempat tinggal, dan tempat mencari pekerjaan. Potensi tersebut dimiliki Depok lantaran Depok merupakan wilayah peri-peri dari Provinsi DKI Jakarta. "Banyak teman saya sesama pengusaha enggan menanamkan saham di Depok lantaran terlalu ribet mengurus izin. Disamping itu juga akses jalan yang kerap macet," kata pengusaha property, Nursi Arsirawati (Uci), yang juga sebagai kandidat bakal calon wakil wali kota, Minggu (21/3).
Uci mencontohkan, beberapa waktu lalu dirinya pernah mengurus izin pembangunan rumah di kawasan Cimanggis. Namun, ia selalu berhadapan dengan keruetan sistem di birokrasi. Setiap dinas merasa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin. "Tidak aneh kalau kemudian ada pengusaha yang telah mendapatkan IMB tapi izin site plan tidak keluar," katanya. Seraya mengatakan, apalagi kemudian banyak kesalahan antara satu intansi dengan instansi lainnya.
Uci menambahkan, hal-hal kecil seperti ini harus cepat dibenahi agar investor berkenan menanamkan sahamnya di Depok. "Belum lama ini saya bertemu pengusaha asal Jepang, saya menanyakan mengapa mereka tidak menanamkan saham di Depok. Mereka menjawab terlalu banyak pengeluaran tidak perlu di Kota Depok. Bahkan, mereka tidak mau merekomendasikan Depok sebagai tempat usaha," ceritanya.
Selain itu, kata Uci, suasan moderen sama sekali tidak terasa di Depok, berbeda dengan wilayah lain seperti Bekasi, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Suasana moderen begitu terasa. Sebab, semua dikelola secara baik dan benar. "Masih banyak fasilitas perkotaan yang perlu dikembangkan agar warga Depok merasa memiliki Depok," kata dia.
Ia menambahkan, untuk menggeser masyarakat penglaju di Kota Depok dibutuhkan lima hal yakni percepatan peningkatan infrastrktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan SDM, dan kesehatan, serta investasi. "Dengan begitu masalah kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi," ucapnya.
Sementara secara terpisah, calon wali kota dari jalur independen Rudi Samin, berencana membidik wakilnya dari kalangan perempuan. Namun, ia menyadari bahwa satu-satunya calon wakil wali kota perempuan saat ini hanya lah Nursi Arsirawati. Dan, kemungkinannya sangat tipis. Makanya ia mencoba menggandeng artis kawakan Yeny Rachman sebagai wakilnya. "Ide ini muncul atas desakan warga dari kecamatan Sawangan-Depok agar Yeny Rachman dapat mendampinginya. Sampai saat ini prosesnya sudah 50-50," kata dia.

Read More...

Mensos : Jalanan Bukan Tempat untuk Anak-anak

Mensos : Jalanan Bukan Tempat untuk Anak-anak
DEPOK, Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Aljufri menegaskan bahwa jalanan bukan tempat untuk anak-anak. Tempat yang baik bagi anak-anak adalah sekolah dan taman pendidikan. "Jalanan bukan lah tempat yang baik bagi anak-anak," tegas Salim usai memberikan bantuan ke Yayasan Bina Insan Mandiri, di terminal Depok, Jumat (19/3).
Menurut Salim, seluruh anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Tanpa terkecuali. Pasalnya, dengan bersekolah mereka pun memiliki kesempatan untuk menjadi menteri, wali kota, bahkan presiden. "Yang terpenting kalau sudah memegang jabatan ya amanah," kata dia.
Mantan duta besar (dubes) Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan Oman itu mengatakan, pemerintah pada tahun 2010 ini memiliki program menggiring anak jalanan kembali ke bangku sekolah. "Secara bertahap aktivitas anak di jalanan akan kita kurangi. Aktivitas mereka akan lebih banyak di sekolah," ujar Salim.
Salim berkata, kedatanganya ke Yayasan Bina Insan Mandiri adalah untuk menyerahkan bantuan sebesar Rp45 juta untuk pengembangan yayasan. Yayasan ini, kata dia, di bangun oleh rasa kepedulian terhadap kemiskinan, keterbelekangan, ketakberdayaan masyarakat marjinal. "Ini juga merupakan suatu bukti bahwa pemerintah selalu memperhatikan masyarakat terpinggirkan," katanya.
Pria berkacamata itu menambahkan, bahwa pemerintah sesuai Undang-undang diwajibkan membantu kaum marjinal. Namun, pemerintah juga tidak ingin membantu memarjinalkan masyarakat. Artinya, kata dia, pemerintah berupaya sekuat tenaga membantu masyarakatnya menjauh dari wilayah kemiskinan. "Dengan bersekolah mereka dapat mengangkat status mereka sendiri," ucap Salim.
Salim menambahkan, bahkan dapat membantu rekan-rekannya untuk keluar dari jalanan dan menikmati sekolah. "Kita terus mendukung yayasan yang mencoba mengangkat dan mengupayakan anak jalanan untuk tidak kembali ke jalan," ujarnya.
Yayasan Bina Insan Mandiri, terbentuk pada 4 Februari 1993, memiliki tujuan yakni peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Baik itu, bagi dirinya sendiri mau pun bagi orang lain, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat, serta mengembangkan dan membangun manusia yang utuh yang selaras, seimbang dan serasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Bidang dan bentuk kegiatan: bidang kegiatan utama lembaga ini adalah pendidikan, usaha kecil, dan perkoperasian, sektor informal serta buruh atau tenaga kerja. Sedangkan kegiatan penunjangnya adalah bidang pertanian, peternakan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. Kegiatan tersebut direalisasikan dalam bentuk pengembangan dan pendampingan masyarakat, advokasi dan perkreditan.

Read More...

Kapolres Kukuhkan Kasat

DEPOK, Kapolres Metro Depok, Komisaris Polisi (Kombes) Saidal Mursalin kukuhkan Komisaris Polisi (Kompol) Slamet Widodo sebagai Kasat Lantas Polres Depok menggantikan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) purnawirawan Djamin Budi Utomo yang telah pensiun sejak 1 Maret lalu. "Seluruh anggota satlantas Polres Depok memiliki kewajiban melakukan sosialisasi Undang-undang lalu lintas yang baru yaitu UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan," kata Saidal usai melakukah pengukuhan aula Atmani Adhi Wedhana, Jum'at (19/3).
Saidal mengatakan, sosialisasi UU No.22 tahun 2009 perlu dilakukan secara terus menerus agar tidak ada masyarakat yang komplain saat UU tersebut diterapkan. Ia meminta jajarannya melakukan sosialisasi secara santun, ramah, dan detail. Tujuannya, kata dia, agar masyarakat terutama para pengguna jalan memahami dan mengerti UU baru. "Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat kita memiliki kewajiban memberi pemahaman kepada para pengguna jalan," ucapnya.
Mantan Wakapolres Kota Depok ini berharap anggotanya mampu menghindari pungli. Pasalnya, pungli dapat merusak citra kepolisian. Ia menambahkan, harapan ini tidak hanya dikhusus kan kepada jajaran satlantas yang bersentuhan langsung dengan pengguna jalan. Melainkan seluruh jajarannya. "Saya yakin kehadiran Kompol Slamet Widodo dapat mewarnai tugas barunya di jajaran satlantas. Ide-ide barunya dapat memajukan Satlantas," kata Saidal.
Selain itu, Saidal mengatakan, ada lima kegiatan kepolisian yang saat ini masuk menjadi skala prioritas, dan perhatian dari jajaran Polres Metro Depok.Yakni, pertama masalah belum tuntasnya kasus bank century. Kedua, kunjungan Presiden Amerika, Barack Obama pada 23-25 Maret 2010. Ketiga, belum tertangkapnya teroris. Keempat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada 22-24 Maret. Dan kelima, pelaksanaan pilkada kota Depok 2010. "Seluruh jajaran Polres Metro Depok harus berperan aktif memberantas teroris sesuai intruksi Kapolri," kata dia.
Dalam acara tersebut juga turut hadir Wakapolres Depok AKBP Ahmad Subarkah, kabagops Kompol Dramayadi, para kasat, serta Kapolsek Polres Metro Depok.

Read More...

Konfrensi Internasional Komisi HAM Islam Bahas Facebook

DEPOK, Konfrensi Internasional untuk Jaringan Keadilan Universal yang dilangsungkan di Hotel Makara Universitas Indonesia (UI) pada Sabtu (20/2) dan Minggu (21/2) soroti pengaruh buruk situs jejaring sosial. Pengaruh buruk situs jejaring sosial seperti Facebook dan yahoo tidak hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara muslim lainnya.Terutama negara muslim yang tergabung dalam Komisi Hak Azasi Islam atau Islamic Human Rights Commision.
Para delegasi yang mewakili 15 negara itu mengakui pengaruh facebook harus terus diwaspadai. Dampaknya sangat terasa pada generasi muslim di negara masing-masing. Hingga butuh model situs jejaraing yang lebih islami. "Facebook dan yahoo perlu diperhatikan pengaruhnya. Tak dipungkiri kalau pengaruh tersebut terjadi diseluruh anggota kami," kata Massoud Shadjareh, delegasi asal United Kingdom dalam Konfrensi Internasional untuk Jaringan Keadilan Univesal, Minggu (21/2).
Selain membahas pengaruh situs jejaring sosial, pertemuan tahunan Komisi HAM Islam ini juga membahas beberapa agenda lainnya. Antara lain perkembangan Islam di negara anggota, tingkat kesejahteraan umat Islam sampai pada pengaruh kebijakan negara terhadap Islam.
Materi yang juga hangat dibicarakan para peserta adalah konflik Palestina dan Israel. Beberapa pendapat bermuculan dalam mengurai persoalan tersebut. Namun lebih menekankan pada upaya mengembankgna jaringan Islam lebih kuat sebagai bagian penyelesaiannya.
Heru Susteyo, delelgasi asal Indonesia mengakui pembahasan tentang Palestina dan Israel sangat tajam. Beragam pendapat dilontarkan peserta untuk mencari solusi. Konfik dua negara itu telah menimbulkan pelanggaran HAM sangat berat. "Pertemuan ini memang membahas berbagai agenda. Intinya lebih dahulu mendengarkan perkembangan Islam di negara anggota," kata Heru disela acara.
Lebih lanjut dikatakan Heru, perlu diingat hasil konfrensi tidak selalu berbentuk kesepakatan. Karena pada prinsipnya persoalan setiap Negara tentang Islam berbeda-beda. Artinya langkah terbaik adalah mengembangkan terus jaringan ini.Tujuannya, sambung dia, jaringan dapat lebih memperkuat dan meningkatkan peran negara Islam. Sekaligus melindungi umat-umat Islam yang dibeberapa negara mendapat tekanan politik dan sosial.
Berkaitan isu facebook, Heru menambahkan kedepannya diharapkan ada model situs jejaraing sosial yang lebih islami. Situs itu dapat mengontrol pengaruh buruk dari facebook yang saat ini kian terasa. "Beroperasinya pun harus dinegara Islam. Agar secara kontent situs lebih didominasi budaya dan karater islam Negara setempat," kata dia.
Rencananya, lanjut dia, kegiatan komisi HAM Islam ini bakal ditingkatkan. Menjadi organisasi internasional yang lebih kuat. Agar segala keputusan dalam lembaga ini menjadi bernilai berpengaruh secara luas. Adapun negara peserta konfrensi internasional adalah Malaysia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Iran, Nigeria, Kmaboja, Srilangka, Turki, Libanon, Inggris, Tahiland, India dan sejumlah organisais perwakilan Indonesia.

Read More...

Balon Wali Kota Gerah Dituding Kemplang Pajak

DEPOK, Bakal calon (Balon) Wali Kota Depok gerah dengan tudingan melakukan pengemplangan pajak. Tudingan tersebut terkait pemasangan spanduk balon di beberapa ruas jalan di Kota Depok. Mereka justru menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak proaktif. Terutama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sama sekali tidak memiliki inisiatif mensoasialisasikan aturan tentang pemasangan baliho di pinggir -pinggir jalan. "Seharusnya BPPT proaktif memberikan teguran," kata Rudi Samin, salah satu Balon Wali Kota Depok yang akan berangkat dari jalur independen, Minggu (21/2).
Yang terjadi saat ini, terang Rudi, pihak pemkot seolah tidak tahu menahu masalah pemasangan baliho di Depok. Bahkan, dirinya mengaku sudah pernah menyampaikan informasi tentang rencana pemasangan baliho tentang iklan dirinya. Namun, kata Rudi, pihak pemkot hanya mengiyakan saja, dan tidak berusaha menjelaskan aturan pemasangan baliho. "Saya pribadi sudah bilang ke Bu Nila, di badan perizinan," ucapnya.
Kendati demikian, dirinya akan siap mengikuti aturan pemerintah jika perlu membayar tarif pajak pemasangan baliho tersebut. Namun, dia meminta agar semua baliho dikenakan biaya yang sama. "Kalau aturannya jelas, saya ikut," katanya. Dia pun berharap apabila nantinya betul-betul diminta tarif pajak, hendaknya, uang dari penarikan pajak tersebut betul-betul digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi saja. "Uangnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi," kata Rudi.
Senada dengan Rudi adalah pengakuan dari Nursi Arsirawati, Balon Wali Kota Depok lainnya. Ia menegaskan dirinya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Asalkan kebijakan tersebut dilakukan secara adil. "Apa pun kebijakan pemerintah kita support, asalkan tidak pilih kasih," kata Nursi.
Ia menambahkan, pemasangan baliho itu merupakan media sosialisasi pencalonan dirinya. Lagi pula, menurutnya, dalam Perda No.2 tidak ada peraturannya parpol harus bayar pajak, apalagi saat ini adalah masa-masa sosialisasi. "Dalam perda tidak ada aturan parpol bayar pajak," terangnya. Meskipun demikian, ia siap menerima semua konsekuensi seperti penurunan asalkan sesuai prosedur dan diperlakukan semua calon. Mengenai pemampangan foto incumbent yang terdapat logo pemda, ia tidak berani berkomentar banyak. "Kalau itu incumbent lebih paham dari kita," tandasnya.

Read More...

Depok Berencana Buang Sampah ke TPA Kabupaten Bogor

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana membuang sampah ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Tahun 2012 mendatang. Sebab, TPA Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Tahun 2011 diperkirakan sudah tidak mampu lagi menampung sampah warga Depok. Program tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) antar daerah itu melibatkan tiga daerah yakni Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemkot Bogor dan Pemkot Depok. "TPST rencananya berada di Kabupaten Bogor. Lahanya sangat luas yang melibatkan tiga pemerintah daerah," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Sri Utomo, Minggu (14/2) siang.
Menurut Sri Utomo, program TPST hanya diperuntukan bagi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Nota kesepakatan kerjasamanya pun sudah ditandatangani dengan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Konsep TPST, tambah Sri Utomo, lebih modern dan baik. Karena sampah yang dikelola dilokasi tersebut nantinya tidak lagi tersisa. Semuanya dapat dimanfaatkan dan tanpa dampak lingkungan.Menurut Sri Utomo, program TPST antar daerah ini masih terus digodok terutama terkait investasi daerah yang ikut dalam program itu. Sekaligus mengatur nilai pendapatan yang didapat dari sampah bagi daerah yang terlibat. "Prinsipnya kita membayar teeping fee sampah. Tapi dapat keuntungan dari pengelolaan itu dan diharapkan tahun 2012 sudah siap," kata dia.
Sedangkan untuk investasinya, kata dia, belum ada keputusan. "Beberapa waktu lalu ada usulan agar investasi itu juga melibatkan pemerintah Provinsi Jabar. Karena memang mekanismenya nanti pun melibatkan pemerintah propinsi," tambahnya.
Sampai saat ini, tiga pemeritnah daerah yang terlibat optimis dan serius dengan TPST antardaerah ini. Karena nilai manfaatnya sangat banyak. Mekanisme kontrolnya pun jadi lebih baik. Sehingga masalah sampah di tiga daerah itu nanti tidak ada lagi.Lahan TPA Cipayung, tambah Sri Utomo, saat ini tersisa tinggal satu hektare lebih. Lahan seluas itu, kata dia, tak cukup menampung volume sampah sebesar 3.400 meter kubik per hari. Namun dengan pembangunan unit pengelolaan sampah (UPS) yang sudah beroperasi di Kota Depok, diharapkan dapat mengurangi beban TPA Cipayung.
Sementara itu, pembangunan puluhan UPS di Kota Depok yang sudah menelan biaya pembangunan puluhan miliar rupiah, hingga kini belum semua beroperasi secara optimal. Pasalnya, UPS sedianya berfungsi untuk mengelola sampah menjadi pupuk kompos berubah menjadi tempat pembuangan sampah.Sebagai contoh pembangunan UPS 1 di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, hingga kini belum melakukan kegiatan pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos. Bahkan fungsinya berubah menjadi tempat pembuangan sampah dari berbagai lokasi permukiman.Sudah sejak seminggu terakhir ini, tumpukan sampah yang dibuang kedalam UPS Jalan Merdeka meluber hingga keluar pintu. Akibatnya, bau aroma yang tak sedap sampai mengganggu ketenangan warga setempat. "Kami sudah tidak tahan lagi mencium bau busuk yang berasal dari tumpukan sampah itu," ujar Ardiansyah (45), warga lingkungan Kelurahan Abadijaya.
Menanggapi sejumlah UPS di Kota Depok yang belum beroperasi, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Andyarini mengatakan, perlu optimalisasi kesungguhan dan kebersamaan seluruh unsur terkait baik warga dan pihak DKP. "Kenapa pembangunan UPS yang sudah menelan biaya besar, tidak dapat dioperasikan untuk mengelola sampah menjadi pupuk kompos. Pihak DKP harus lebih optimal turun ke bawah untuk mencari solusinya," kata Andyarini.

Read More...

Pemkot Depok Diminta Perhatikkan Daerah Perbatasan

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta perhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan. Misalnya, antara Depok dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi. Pasalnya, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan masih seringkali dikeluhkan warga. "Dewan seringkali menerima keluhan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Terutama terkait pembangunan infrastruktur," kata Hj Enthy Sukarti, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Minggu ( 14/2).
Menurut Enthy, secara geografis Kota Depok berbatasan langsung dengan wilayah lain yakni: sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tanggerang dan Provinsi DKI Jakarta. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Bogor. "Di wilayah perbatasan pembangunan sama sekali belum merata. Kita berharap pemerataan pembangunan segera terrealisasi," katanya.
Kendati begitu penduduk Kota Depok dapat dikatakan bersifat hetrogen, dan sebagain besar masyarakatnya merupakan masyarakat urban yang bekerja di wilayah lain. Namun, bukan berarti wilayah perbatasan di anak tirikan. "Sebagai pemilik wilayah, Pemkot Depok harus dapat bersikap adil. Warga perbatasan merupakan warga Depok juga," katanya.
Enthy mengatakan, topografi bagian utara Kota Depok berbentuk dataran rendah, bagian selatan berbentuk daerah perbukitan bergelombang dengan ketinggian 40 meter sampai 140 meter dari permukaan laut. Sedangkan aliran sungai yang melintas di Kota Depok adalah Sungai Ciliwung dan Cisadane. "Dengan topografi seperti Itu, sebaiknya pembangunan dilakukan dengan mengikuti kontur tanah. Sehingga pembangunan jalan tidak cepat rusak," ucapnya.
Pernyataan Enthy diamini anggota Komisi C, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Sutopo. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan agak sedikit tertinggal di bandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Kota Depok. Ia mencontohkan, jalan menuju perkampungan warga Tionghoa di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, dibeberapa bagian hancur. Padahal jalan itu merupakan jalan utama. "Pembangunan harus dilakukan secara merata. Pembangunan jangan dilakukan terpusat di kota," ucapnya.
Ia berharap, masukkan yang diberikannya tidak disikapi secara reaktif melainkan disikapi secara positif. Caranya, Pemkot Depok melalui dinas terkait mendata kebutuhan pembangunan warga di perbatasan. "Jangan asal membangun, yang di bangun harus lah yang prioritas," ucapnya.
Salah seorang warga asal Tanggerang, Noviantoro, yang bekerja di Kota Depok mengaku bahwa selama melintas di perbatasan Tanggerang-Depok, ia kerap menemukan jalan berlubang dan hancur. "Saya sih berharap ada koordinasi antara dua pemerintah lokal tersebut, dalam hal ini Pemkot Tanggerang dan Pemkot Depok," katanya.
Ia menambahkan, kurang etis rasanya kalau pembangunan wilayah perbatasan hanya diserahkan ke satu pemerintah kota. Padahal,tanggungjawab seharusnya diserahkan kedua pemerintahan itu. "Jangan saling lempar tanggungjawab.," pintanya.

Read More...