DEPOK, Seluruh pasar tradisional di Kota Depok diindikasikan menjual dendeng campuran daging babi dan abon bersertifikasi halal asal Kota Malang, Jawa Timur (Jatim). "Kita telah melakukan sweeping ke lima pasar berbeda, hasilnya ditemukan dua jinis dendeng mengandung daging babi," kata Sekretaris Dinas Pertanian Kota Depok, Widiati Riyandani, Jumat (17/4).
Menurutnya, sweeping dilakukan tim gabungan yang terdiri atas Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan perdagangan, dan Dinas Kesehatan, ke lima pasar berbeda. Diantaranya, kata dia, Pasar Kemiri Muka, Pasar Agung, dan Pasar Cisalak. "Dari lima pasar tersebut terdapati pedagang yang menjual dendeng Kitran dan dendeng Bronggolo," ucap Widiati.
Widiati mengungkapkan, dalam melakukan sweeping Dinas Pertanian merujuk pada surat edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yakni dendeng cap kepala sapi 250 gram dengan produsen tidak diketahui, abon dan dendeng sapi cap Limas 100 gram dengan produsen fiktif, abon dan dendeng rasa sapi asli cap A.C.C yang produsennya tidak diketahui, dendeng sapi Istimewa merek Beef Jerky Lezaaat diproduksi oleh MDC Food Surabaya. (berlabel halal), dan dendeng sapi Istimewa No. 1 cap 999 diproduksi S Hendropurnomo Malang. "Kita juga menemukan dendeng jenis baru. Untuk kasus seperti itu, kita mengambil sample mark dendeng dan abon tersebut," katanya.
Hasilnya, kata Widiati, ditemukan dua merk dendeng sapi dan abon sapi yang mengandung campuran daging babi. Uniknya lagi, kata dia, tidak ada satu pun merk dendeng dan abon yang asli olahan industri rumah tangga Depok. "Kebanyakan daging sebagian besar merupakan produk dari Malang, Jatim," ucapnya.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Utuh Karang Tapanesa mengatakan, dendeng dan abon mengandung daging babi diminati masyarakat karena harganya relatif lebih murah. "Hasil sweeping ditemukan harganya Rp6000 hingga Rp8000 per bungkus," kata dia.
Utuh mengatakan, masyarakat bisa membedakan antara daging sapi dan dging babi. "Daging babi lebih lembut dan lembab, sedangkan sapi lebih berserat," tandasnya. Iskandar Hadji
Jumat, 17 April 2009
Seluruh Pasar Tradisional Depok Diindikasikan Menjual Dendeng dan Abon Campuran Daging Babi
PD Unggul Mutlak di Depok
DEPOK, Hasil penghitungan suara Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok yang didasari pada folmulir C1 didapati Partai Demokrat (PD) menggungguli partai peserta pemilu lainnya. "PKS menyelenggarakan perhitungan berdasarkan data-data dari para saksi PKS di seluruh TPS, dengan merujuk pada folmulir C1.Hasilnya sangat luar biasa. Ditingkat DPRD Kota Depok, PKS meraih 11 kursi dan PD meraih 16 kursi," kata Ketua DPD PKS Kota Depok, Mujtahid Rahman Yadi, Jumat (17/4).
Menurut Mujtahid Rahaman Yadi, dari 87,92 persen suara sah yang telah masuk ke panita pemilihan kecamatan (PPK), dapat dihitung secara matematis bahwa PKS meraih 1 kursi untuk DPRD tingkat provinsi, 2 kursi di DPR RI, dan 11 kursi untuk DPRD tingkat dua. "Dari data diatas dapat dilihat bahwa PKS Kota Depok mendapat dukungan relatif stabil. Tidak terjadi pengurangan dukungan signifikan," katanya.
Mujtahid Rahman Yadi mengatakan, DPD PKS tak hanya menghitung perolehan suara partai berlambang bulan sabit kembar ini saja, namun juga menghitung suara partai lain. Untuk tingkat DPR RI, PD meraih 2 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 1 kursi, dan Partai Golongan Karya (Golkar) 1 kursi. Tingkat DPRD provinsi PD mendapat 2 kursi, Golkar 1 kursi, PDIP 1 kursi. Sedangkan Untuk DPRD Kota Depok dibagai berdasarkan daerah pemilihan yakni Kecamatan Beji, PKS 1 kursi, PD 1 kursi, Golkar 1 kursi, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 1 kursi. Kecamatan Cimanggis, PKS 3 kursi, PD 5 kursi, Golkar 1, PDIP 1, PAN 1, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 kursi. Kecamatan Sukmajaya, PKS 3 kursi, PD 3 kursi, Golkar 1 kursi, PDIP 1 kursi, PAN 1 kursi, Gerindra 1 kursi, dan Partai Damai Sejahtara (PDS) 1 kursi. Kecamatan Pancoranmas, PKS 2 kursi, PD 3 kursi, Golkar 1 kursi, PDIP 1 kursi, PAN 1 kursi, Gerindra 1 kursi, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1 kursi. Kecamatan Sawangan, PKS 1 kursi, PD 2 kursi, Golkar 1 kursi, PAN 1 kursi, dan PDIP 1 kursi. Kecamatan Limo, PKS 1 kursi, PD 2 kursi, Golkar 1 kursi, PDIP 1 kursi dan Gerindra 1 kursi. Total keseluruhan PKS mendapat 11 kursi, PD 16 kursi, PDIP 5 kursi, PAN 5 kursi, Golkar 6 kursi, PDS 1 kursi, PPP 1 kursi dan Gerindra 4 kursi. "Perhitungan masih bisa bergeser karena masih ada caleg yang perolehan suaranya saling bekejaran," kata dia.
Mujtahid Rahman Yadi menambahkan, kendati kursi PKS berkurang 1 di DPRD Kota Depok jika dibandingkan 2004 lalu, namun ada kabar cukup menggembirakan. Dari 11 caleg yang diprediksi terpilih menjadi anggota DPRD priode 2009-2014, empat diantaranya adalah perempuan. Dengan demikian PKS mencapai 36, 4 persen keterwakilan perempuan di Dewan, melebihi kuota keterwakilan perempuan 30 persen yang diamanatkan Undang-undang. "Kita berterimakasih atas kerja keras yang telah dilakukan kader dan simpatisan PKS dari tingkat DPD sampai tingkat terbawah," tuturnya.
Sementara Salah satu caleg perempuan PKS yang diprediksi duduk di DPRD Kota Depok, Sri Rahayu Purwatiningsih memantapkan komitmennya untuk membangun Depok sebagai tempat yang cocok untuk ruang tumbuh anak. Raihan ini kontradiktif dengan hasil survei yang dilakukan pengamat politik UI Miftah Sabri Mangkudun pada para pemilih. "Sekitar 78, 1 persen pemilih memilih caleg laki-laki, lalu 17,1 persen memilih caleg perempuan, sisanya tak bersedia menyebutkan pilihannya," katanya kemarin.
Wakil Ketua DPRD Dan Ketua Fraksi PD Penuhi Panggilan BKD
DEPOK, Badan Kehormatan Daerah (BKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok penuhi janjinya memanggil Wakil Ketua DPRD Agung Witcaksono dan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Rintis Yanto. Dalam rapat klarifikasi kasus penipuan yang dilakukan Tuti Mulayani terhadap CPNS Rachmat Mulya. "RY dan AW datang, sedangkan (T) dari Fraksi Kesatuan Bangsa tidak hadir. Rapat sendiri dilakukan secara tertutup," ujar anggota BKD Imam Budi Hartono dari Fraksi PKS, Jumat (20/3).
Menurut Imam, dalam klarifikasinya kepada BKD RY dan AW membantah keterlibatan mereka dalam kasus penipuan yang dilakukan Tuti pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok."Keduanya membantah terlibat dan tidak mengetahui segala aktivitas Tuti. Ini menjadi masukan buat kami," imbuhnya.
Imam mengatakan, dalam keteranganya AW merasa terpanggil membantu menyelesaikan masalah Rachmat. Pasalnya, Rachmat merupakan anak calon wali kota Depok yang akan diusung Partai Demokrat dalam pilkada lalu. Imam menambahkan, selain dua anggota Dewan, korban Rachmat Mulya juga dipanggil untuk memberikan keterangannya.
Dalam penjelasannya Rachmat menyatakan telah memberikan uang kepada Tuti sebesar Rp 55 juta dan sisanya akan dibayarkan setelah diterima menjadi PNS. Namun ternyata janji Tuti itu palsu. "Dia menjelaskan bahwa dia tidak menghubungi dewan untuk dapat menjadi PNS melainkan Tuti yang dihubungi. Begitu pun ketika transaksi tidak ada anggota dewan. Dia mengatakan juga bahwa anggota Dewan itu adalah orangnya Tuti," ujarnya.
Lebih lanjut Budi menjelaskan, hasil pemanggilan beberapa anggota dewan dan Rachmat Mulya belum dapat dijadikan kesimpulan oleh BKD. Pihaknya masih memerlukan keterangan beberapa pihak untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya dan untuk membuat kasimpulan.
Oleh karena itu, lanjut Budi, BKD akan meminta keterangan dari Tuti yang kini ditahan di Polres Depok. Kemudian juga meminta keterangan seorang anggota polisi Polres Depok berinisial D yang diduga terlibat."Rencananya kami akan mengunjungi Tuti di tahanan. Waktunya Rabu depan. Kami juga akan menanyai polisinya," katanya.
Imam Mengatakan, tugas BKD belum selesai sampai disini. "Kita akan terus meminta keterangan dari pelbagai pihak yang diduga terlibat," terangnya. Sebelumnya Tuti ditangkap jajaran Polsek Cimanggis pada bulan awal Maret 2009. Dia ditangkap karena menipu Rachmat warga Sukmajaya, Depok. Tuti menjanjikan Rachmat dapat menjadi PNS di Pemkab Bogor dengan uang muka Rp 55 juta.
Kamis, 16 April 2009
Mega Diramal Tetap Ngotot Melawan SBY Pada Pilpres Mendatang
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri diramal tetap ngotot maju dalam pemilihan presiden mendatang untuk melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) calon presiden usungan Partai Demokrat (PD). "Meski pun suara PDIP mengalami penurunan, tetap saja PDIP mengajukan Mega sebagai capres karena PDIP yakin Mega adalah capres terkuat selain SBY," kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Raud dalam diskusi bertajuk "Analisis Hasil Awal Pemilu Legislatif 2009 : Pergeseran Konstilasi Politik da Wajah Parlemen", Kamis (16/4).
Menurut Maswadi, kendati saat ini elite partai politik (parpol) tengah gencar menjalankan komunikasi politik, ia tetap saja meyakini akan terbentuk dua koalisi partai dengan dua pasangan capres-cawapres, yakni koalisi pemerintah dan koalisi oposisi. "Dua koalisi ini menghasilkan sistem presidensial ideal karena didukung sebuah koalisi partai pemerintah yang berhadapan dengan koalisi oposisi," katanya.
Bila itu terjadi, kata Maswadi, Pemilu 2009 ini menghasilkan pemerintahan presidensial yang sehat, efektif, dan efisien jika dibandingakan pemerintahan priode 2004-2009. Hanya saja, terang Maswadi, parpol yang melakukan koalisi dipemerintahan harus menandatangani kontrak politik. Artinya, semua kebijakan pemerintah harus didukung. "Saya setuju dengan apa yang direncanakan SBY," katanya. Dia melanjutkan, namun pemerintah dalam hal ini presiden juga memiliki kewajibannya mengkomunikasikan seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan kepada seluruh anggota koalisi."Kebijakan presiden harus diketahui partai koalisi," katanya.
Maswadi mengatakan, kecil kemungkinan dua capres mengambil cawapres dari kalangan profesional. Pasalnya, mereka membutuhkan mesin politik untuk mendulang suara. "Kalau tidak bagi-bagi kekuasaan parpol bisa lari," katanya.
Sementara pengamat politik lainnya, Eep Saifullah Fatah dengan tegas menyatakan tidak mungkin capres mengambil cawapres dari kalangan profesional atau non partisan. "Sumua ini bicara sharing power, kecil kemungkinan calon wakil presiden tidak diisi orang partai," katanya.
Ia juga membantah isu kalau Megawati akan legowo menyerahkan kekuasaan kepada putrinya Puan Maharani. Artinya, menduetkan Prabowo dengan Puan. "Ini politik, tidak mungkin partai sebesar PDIP menyerahkan kemenangannya kepada partai yang perolehan suaranya lebih kecil," tuturnya.
Sementara pengamat politik dari Pusat Kajian Politik FISIP UI, Sri Budi Eko Wardani menerangkan format koalisi terbagi dua yakni koalisi kuat dan koalisi pelangi. Koalisi kuat yaitu koalisi pemerintahan dan koalisi oposisi. Maksudnya, pemenang pilpres mendatang menjadi koalisi pemerintah dan yang kalah menjadi koalisi oposisi.
"PD sangat berambisi membangun koalisi pemerintahan karena mereka menang. PD sangat menginginkan Golkar, PKS, PKB, PAN, dan PPP masuk dalam koalisi," katanya.
Yang menjadi pertanyaan saat ini, kata dia, apakah Golkar bersedia diajak koalisi, apakah Golkar tetap mengajukan JK sebagai cawapres. "Kita akan menunggujawaban ini dari Rapimsus Golkar," tutur dia.