DPRD Depok Tolak Kenaikkan Tarif PDAM Tirta Kahuripan

DEPOK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menolak secara tegas putusan Bupati Bogor nomor : 690/266/Kpts/Huk/2010, tanggal 19 Mei 2010 tentang tarif air minum dan beban pelanggan pada Perusahaan Air Minum Kabupaten Bogor, dan keputusan Direksi PDAM Tirta Kahuripan nomor : 690/SK.066-PDAM/huk/2010 tentan kenaikan tarif air. Hal tersebut dilakukan lantaran sebanyak 40 ribu pelanggan di Kota Depok menggunakan air olahan PDAM Tirta Kahuripan. "Kenaikan tarif air sebesar 30 hingga 40 persen merupakan penindasan bagi masyarakat Depok. Kami protes keras," tegas anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Acep Saepudin, Selasa (15/6).
DPRD Kota Depok, terang Acep, mengingatkan agar rencana kenaikkan tarif tidak dilakukan secara sepihak. Apalagi tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dan masyarakat secara keseluruhan. "Kalau masyarakat tidak diajak berbicara mengenai kenaikkan ini bagaimana mereka dapat menaikkan tarif hingga 30 sampai 40 persen," ujarnya.
Anggota Komisi A itu menuturkan, berdasarkan peraturan yang tertera dalam UU No 23 tahun 2006, pasal 7, disebutkan proses penghitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan kuntabel. "PDAM Tirta Kahuripan jangan sepihak menaikkan tarif, pelanggan harus diajak bicara. Di Kota Depok ini banyak pelanggan PDAM," tegasnya.
Ia mengingatkan agar PDAM Tirta Kahuripan jangan pernah melukai hati masyarakat Depok. Kenaikan tarif sepihak sama saja dengan bertindak semaunya. Apalagi, kata dia, kenaikan tarif dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. "Sangat tidak logis kenaikan tarif mencapai 30 persen lebih. Mereka jangan hanya mau memeras rakyat tanpa memberikan pelayanan secara paripurna," ujarnya.
Hal senada juga diutarakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Abdul Ghofar. Menurutnya, seharusnya terjadi komunikasi dua arah antara Pemkot Depok dengan Pekkab Bogor. "Masyarakat Depok sekarang ini menjadi korban. Ingat pemakai air terbesar ya masyarakat Depok. Kita sangat dirugikan," ujarnya.
Abdul Ghofar mengingatkan sebaiknya kenaikan tarif tersebut ditunda karena tidak melalui perhitungan matang. Seharunya, kata dia, untuk menaikkan tarif Pemkab Bogor dan Pemkot Depok melakukan komunikasi membicarakan dampak yang akan terjadi jika tarif naik. Perlu diingat, kata dia, satu komponen mengalami kenaikkan maka komponen lainnya pun ikut serta. "Income masyarakat pun harus diukur, kalau sekarang ini income masyarakat Depok belum layak untuk naik," tuturnya.

Read More...

BPS Depok Masih Terkendala Perumahan Elite

DEPOK, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Tata Djumantara memastikan setiap penduduk Depok harus disensus. Untuk itu pihaknya masih terus mengejar sejumlah data warga yang hingga saat ini belum tersensus. Sebab, masih banyak warga yang sangat sulit ditemui petugas. Kendati petugas telah berulang kali mendatangi kediamannya. "Pada prinsipnya setiap warga negara itu harus dihitung. Oleh karena itu, kami masih menindaklanjuti adanya laporan warga yang mengaku belum tersensus petugas," ucap Tata di kantornya Selasa (15/6).
Perpanjangan waktu yang diberikan hingga 15 Juni 2010, lanjut Tata, dilakukan BPS Pusat untuk melengkapi kekurangan dan kelengkapan data yang dinilai belum valid. Selain itu, tuturnya, kendati pencacahan lapangan telah melewati batas waktunya pada 31 Mei 2010, namun pihaknya harus tetap melakukan pengecekan kembali. "Cek lagi supaya tidak ada kesalahan. Karena minggu ini data akan kami kirim ke Bandung dan dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini beberapa kelurahan dinyatakan sudah lengkap, diantaranya Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis dan Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya," ujarnya.
Untuk mengejar data penduduk yang belum dusensus, ungkap Tata, pihaknya menitipkan formulir C1 kepada Ketua RT setempat. Dia menyebutkan, warga yang belum terdata berada di perumahan elit. "Kami sampai harus menitipkan formulir kepada Ketua RT. Karena kami memegang prinsip bahwa setiap warga harus dipastikan terhitung. Kesulitan tertinggi ya ada di perumahan elite tersebut," ucapnya.
Dijelaskan Tata, petugasnya kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pencacahan di lapangan. Mulai dari sulitnya kondisi lapangan hingga perlakukan responden yang kurang bersahabat. "Saya bangga petugas kami meresponnya tanpa emosi. Memang diperlukan mental yang kuat untuk menjadi Petugas Cacah Lapangan (PCL)," kata dia.
Dari data sementara yang masuk, Tata mengungkapkan, pertumbuhan penduduk di Depok bertambah 2 juta jiwa. "Data data penduduk Depok saat ini tercatat 1,5 juta jiwa. Sekarang bertambah menjadi 1,7 juta jiwa. Dan ratio penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding jumlah perempuan," katanya.
Namun tata belum dapat menyebutkan secara rinci mengenai jumlah kecacatan yang dialami warga Depok. Demikian halnya dengan jumlah perkembangan bangunan fisik yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ini. "Sementara ini kami masih menggunakan sistem sms gateaway atau yang lebih dikenal dengan sistem quick count. Kalau untuk data rincinya kami belum dapat memastikan," kata dia.
Dipastikan Tata, pada Juli nanti seluruh data yang ada akan dikirimkan ke tingkat provinsi. "Karena hasilnya akan diumumkan oleh presiden pada 17 Agustus nanti," tandasnya. Dalam pencacahan, BPS Kota Depok dibantu oleh 3.289 petugas yang terdiri atas 2.406 PCL, 802 Kordinator Tim (Kortim) dan 81 Kordinator Lapangan (Korlap).

Read More...

DPD PKS Depok Lirik Wakil Wali Kota dari Perempuan

DEPOK, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok lirik calon wakil wali kota dari kalangan perempuan. Hal itu ditegaskan anggota Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Komisi Kaderisasi Kewanitaan, Sri Rahayu Sembiring, usai melakukan pertemuan dengan bakal calon (balon) wakil wali kota Nursyi Arsirawati di kantor DPD PKS.
Menurut Yayu, ia lebih setuju jika wanita maju menjadi kandidat Wakil Wali Kota Depok priode 2011-2016. Keterwakilan wanita menjadi sangat penting untuk menampung seluruh aspirasi kaum perempuan. "Saya setuju kalau calonnya dari perempuan," kata istri Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI, Selasa (15/6).
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok, Mustajhid Rachman Yadi mengatakan, hingga kini PKS belum membuka penjaringan untuk calon wakil wali kota. Pasalnya, DPD masih menunggu keputusan calon wali kota. Namun, ia menyadari bahwa tenggat waktu pendaftaran kandidat wali kota dan wakil wali kota hanya tinggal sebulan. "Saya yakin keputusan itu akan keluar setelah munas. Mengenai calon wakil wali kota keputusan dikembalikan ke DPP. Yang pasti kader wanita PKS menginginkan wanita masuk menjadi kandidat wakil wali kota," ujarnya.
Yadi menuturkan, beberapa waktu lalu dirinya pernah mewacanakan akan membuka konvensi calon wakil wali kota. Akan tetapi, urainya, hal itu hanya dapat dilakukan jika rentang waktu pendaftaran yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok masih panjang. "Kami akan mengusulkan agar nama-nama yang telah datang ke DPD PKS diutamakan untuk diseleksi menjadi calon wakil wali kota. Yang perlu diingat keputusan tetap ada di DPP," ucapnya.
Yadi mengatakan, kedatangan Nursyi biasa disapa Uci ke DPD PKS merupakan ajang silaturahmi sekaligus menyamakan visi dan misi dalam membangun Kota Depok ke depan. "Saya kira hasil pertemuan ini dapat menjadi pertimbangan. Apalagi Ibu Uci memiliki dukungan massa dari Ormas FBR," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD yang sekaligus kandidat balon wali kota dari PKS Prihandoko menyambut baik pertemuan antara DPD PKS dan Nursyi. Menurutnya, ada beberapa hal yang didapat dari pertemuan itu. Pertama, telah terjadi kesamaan pandangan untuk membangun Kota Depok menjadi lebih baik. Kedua, keduanya memiliki basis massa yang jelas, sehingga dapat disinergikan lebih baik lagi. Ketiga, kedua elemen berharap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Depok berjalan damai. "Saya kira pertemuan kali ini berjalan dengan baik," ujarnya.
Hal senada juga diutarakan Uci. Menurutnya, silaturahmi yang dilakukan dirinya dengan elite DPD PKS merupakan rangkaian proses berdemokrasi. Ia tidak dapat memastikan dirinya akan dipinang DPD PKS untuk menjadi wakil wali kota, karena sesungguhnya PSK belum memutuskan mekanisme penjariangan seperti apa yang akan dilakukan. "Kalau kaum perempuan PKS menyetujui kaum perempuan lainnya maju menjadi wakil wali kota, itu merupakan kegembiraan. Apalagi kan tadi Ketua DPD PKS telah mengatakan dari seluruh kandidat yang telah melakukan pertemuan dengan PKS belum ada yang mewakili kalangan perempuan," tuturnya.
Uci mengatakan, lirik melirik dalam politik itu biasa. "Saya dahulu bersama Agung Witjaksono melamar ke Partai Demokrat. Agung adalah teman baik saya. Toh, sampai hari ini belum ada keputusan final untuk maju menjadi calon wakil wali kota," ucapnya.
Ketua FBR Kota Depok, Muhammad Kanta berharap koalisi antara FBR dan PKS dapat terwujud. Seperti apa yang pernah terjadi di DKI Jakarta. "Uci merupakan kader FBR, saya akan menjual produk berkualitas ini ke seluruh partai. beruntung kalau dia dicalonkan menjadi wakil wali kota dari PKS," kata dia.

Read More...

Puluhan Kader dan Simpatisan Golkar Menolak Putusan DPP Golkar

DEPOK, Puluhan kader dan simpatisan Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Depok lakukan demostrasi menolak secara tegas keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terkait calon wali kota yang akan diusung partai berlambang beringin itu. Apalagi, isu yang santer beredar di tengah masyarakat DPP Golkar akan mencalonkan Badrul Kamal (BK) sebagai calon wali kota. "Kami menolak calon yang diputuskan DPP apa pun alasannya. Kita hanya mau menerima jika DPP mengusulkan nama Naming D Bhotin sebagai calon wali kota dari Golkar, karena itu merupakan keputusan rakerda," kata koordinator aksi Eka Ridwansyah di depan DPRD Kota Depok, Senin (14/6).
Sebelum diterima Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Depok, Babai Suheami, yang sekaligus sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD, puluhan kader dan simpatisan tersebut mendatangi ruang fraksi. Mereka meminta Ketua DPD Golkar tidak sembunyi di ruang fraksi. "Babai keluar dan pertanggungjawabkan perbuatan mu sekarang," kata salah seorang pendemo. Mereka juga menuding Babai biang kerok kerusakan di tubuh internal partai. "Kami menyesal memilih dia, dasar tukang rusak," cetus pendemo lainnya.
Saat utusan Babai meminta perwakilan pendemo masuk keruangan, dengan suara lantang para pendemo menolak ajakan tersebut. Mereka minta Babai Suhaemi keluar dari ruang fraksi dan menemui mereka di depan gedung DPRD. "Kita tidak ingin perwakilan, suruh Babai keluar," kata pendemo bersaut-sautan.
Untuk meredakan kemarahan para pendemo, Babai akhirnya memenuhi keinginan para pendemo. Babai mengatakan, yang membuat keputusan siapa calon wali kota dari Golkar bukan lah dirinya, melainkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. "Saya hanya menjalankan keputusan DPP. Mekanisme penetapan calon pun semuanya kewenangan DPP. Saya sebagai kader Golkar di Depok telah memperjuangakan Naming D Bhotin sebagai calon wali kota," ujarnya di depan puluhan massa yang tidak mempercayai segala ucapannya.
Babai bersedia menjadi fasilitator antara para pendemo dengan DPD tingkat Provinsi. "Kalau kalian mau bertemu dengan Ketua DPD Jawa Barat kita bisa saya bisa memfasilitasi," ucapnya.
Mendengar ajakan Babai, para pendemo malah semakin marah. Mereka membuka kaos berlambang beringin dan melemparkannya ke arah Babai. Mereka pun melempar telor dan batu-batu kecil ke Ketua DPD Golkar itu. Salah satu batu bahkan mengenai tubuhnya. Beruntung batu tersebut tidak melukai tubuhnya "Kami tidak percaya dengan dia. Kami akan menurunkan massa lebih banyak lagi jika DPP tidak menarik keputusannya. Kami hanya menerima Naming sebagai calon wali kota," kata Eka.
Usai memberi penjelasan, Babai meninggalkan massa yang telah naik pitam. Ia kembali mengikuti sidang paripurna yang tengah di gelar di gedung DPRD.
Para pendemo pun membakar atribut Partai Golkar, dan menyatakan mereka akan keluar dari Golkar jika DPP tidak membuat keputusan baru. "Kami akan keluar dari partai ini," ucap salah satu pendemo.
Babai Suhaemi akan memanggil dan memberi sanksi para kader yang membakar atribut parpol. Babai menambahkan, aspirasi kader akan ditampung dan disampaikan kepada DPD tingkat II provinsi Jawa Barat.
Menanggapi adanya pembakaran atribut partai Babai mengatakan,"Silahkan saja kalau mereka ancam ingin mundur misalnya, itu hak mereka, tapi pembakaran atribut parpol sudah mencederai partai Golkar, dan akan kita kaji masalah ini. "

Read More...

170 Mahasiswa Dapat Kucuran Dana Untuk Usaha

DEPOK, Universitas Indonesia (UI) mengucurkan dana sebanyak Rp1 miliar lebih untuk usaha mahasiswa dalam program Young Entrepreneur 2010 kepada 170 mahasiswa. "Dana Young Entrepreneur tahap kedua di dapat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan UI. Jumlahnya Rp1 miliar 50 juta. Tahun lalu dananya hibah, tahun ini dananya bergulir," kata Kepala Kemitraan Non Akademik UI Aris Yunanto, di sela-sela Grand Opening Program Young Entrepreneur II 2010, di Balai Sidang, UI, Senin (14/6).
Menurut Aris, jumlah peserta yang mendaftar program Young Entrepreneur mencapai 900 mahasiswa. Setelah dilakukan seleksi ternyata mahasiswa yang memiliki jiwa usaha sebanyak 380 orang. Kemudian mereka akan diseleksi lagi. Untuk itu 380 mahasiswa itu harus magang pada UKM. Mereka magang bukan sebagai karyawan, namun magang bagaimana menjalankan usaha. Setelah itu mereka pun harus membuat proposal bisnis. Mereka yang lolos seleksi akan mendapatkan kucuran dana per kelompoknya Rp 40 juta. Satu kelompok beranggotakan lima orang. "Seleksi dilakukan cukup ketat. Kucuran dana diberikan kepada mahasiswa semester lima yang memiliki jiwa entrepreneur. Jenis usahanya bisa jasa dan produksi. Usaha yang dikembangkan harus memiliki inovasi," kata dia.
Aris mengatakan, tujuan pemberian dana kepada kelompok usaha mahasiswa itu sekali lagi ditekankan untuk memupuk jiwa kewirausahaan. Programnya pun bersifat bergulir, agar para mahasiswa bekerja keras mengembangkan usahanya. Pengembalian dananya dapat dicicil hingga 12 bulan. Kemudian juga agar para mahasiswa UI lainnya dapat merasakan dana tersebut. "Kami yakin akhir tahun ini dananya dapat kembali sebesar Rp 1 miliar lebih. Dana ini akan dipergunakan kembali karena kami tidak akan meminta dana lagi," ujarnya.
Dikatakan Aris, pada tahap pertama, sebanyak 230 mahasiswa mendapatkan dana hibah Young Entrpreneur. Hasil evaluasi menunjukan pada umumnya usaha mereka berjalan dengan baik. Ada juga yang bangkrut karena salah strategi. Kebanyakan mahasiswa itu omzet usahanya mencapai Rp 24 juta per bulan dengan jumlah karyawan dua sampai lima orang. Contohnya usaha mahasiswa itu di antaranya adalah kuliner, desain grafis, obat herbal, dan pembuatan alat konversi bahan bakar kendaraan.

Kerja keras dan kerja cerdas
Acara grand opening Young Entrepreneur 2010, Chairul Tanjung pemilik Para Group didaulat menjadi pembicara. Pada kesempatan itu Chairul mengatakan, untuk menjadi pengusaha sukses itu tidaklah instan. Namun membutuhkan proses yang cukup panjang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi kaum muda. Pertama adalah niat baik. Kedua bekerja keras, ketiga adalah bekerja cerdas, dan berdoa. "Kerja keras dan kerja cerdas merupakan hal utama agar usaha menjadi maju. Namun hasil akhirnya yang menentukan adalah Tuhan YME. Saya yakin Tuhan itu Maha Adil, hanya orang yang bekerja keras dan bekerja cerdas lah yang akan mendapatkan kesuksesan," ujarnya.
Selain hal tersebut, lanjutnya, jaringan dan pertemanan juga menjadi faktor penting untuk memajukan usaha.Chairul mengatakan, memulai suatu usaha itu lebih sulit dibanding mendapatkan uang Rp1 juta untuk kedua kali setelah menjalankan usaha. Seperti halnya, ketika ia memulai usaha.
Saat menjadi mahasiswa kedokteran gigi UI, ia susah untuk memulai usaha. Namun karena pertemanan akhirnya ia bisa memulai usaha membuat paper. Di tempat foto copi membuat paper itu Rp 500. Setelah ia survei, ternyata modal membuat paper itu hanya Rp 150. Akhirnya ia pun menawarkan kepada teman-teman agar membuat paper kepadanya dengan harga Rp 300. Kontan seluruh teman-temannya membuat paper kepada Chairul. "Saat mau memulai itu susah, tapi kalau sudah berjalan pasti bisa. Bila diibaratkan seperti bola salju," tutur pemilik TransTv sekaligus Carafour.

Read More...

DPRD Depok Minta RSBI Dikaji Ulang

DEPOK, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok Sri Rahayu Sembiring meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melakukan evaluasi terhadap program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Kota Depok. Pasalnya, RSBI dinilai terlalu eksklusif bagi masyarakat Depok. "Kita harus memberi kuota kepada sekolah negeri yang ingin berubah menjadi RSBI. Tujuannya agar tidak semua sekolah berlomba-lomba menggunakan standar RSBI," katanya saat di temui di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (14/6).
Sri Rahayu--biasa disapa Yayu-- mengatakan, keberadaan RSBI masih dapat diperdebatkan, apakah masyarakat Depok sudah sangat membutuhkan RSBI atau tidak. Ia mengatakan, pengkajian lebih jauh terhadap RSBI sangat dibutuhkan saat ini. Dengan mengukur pada tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Depok dan jumlah penduduk Kota Depok. "Pendapatan rata-rata per kapita masyarakat Depok saja hanya Rp600 ribu, bagaimana dapat menyekolahkan anak di sebuah sekolah yang melakukan pungutan biaya sangat besar," terang Istri Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Tifatul Sembiring.
Yayu mengatakan, untuk menyekolah kan anak di RSBI dibutuhak biaya tidak sedikit. Belum lagi biaya per bulannya yang mencapai nilai cukup tinggi. Ia mencontohkan, biaya bulanan untuk RSBI tingkat SLTP mencapai Rp300 ribu. Ia mengingatkan, RSBI sebetulnya dibuat sebagai upaya meningkatkan SDM anak didik untuk bersaing ditingkat nasional dan internasional. "Tidak benar kalau sekolah berlomba-lomba mengikuti program RSBI," tuturnya.
Dari pada memperbanyak RSBI, kata Yayu, ia berharap Pemkot Depok memperbanyak sekolah negeri. Selama ini, terangnya, Depok hanya memiliki 16 SMP, dan 8 SMU, serta 1 SMK. Sebaiknya, setiap dua kelurahan terdapat satu sekolah SMPN dan SMUN. "Ingat, trand jumlah penduduk di Kota Depok mengalami kecenderungan naik. Jadi lebih baik diperbanyak SMPN, SMUN, dan SMKN," tuturnya.
Mengenai RSBI yang telah ada, kata dia, Disdik dan komite sekolah harus melakukan pembicaraan ulang. Sebab, selama ini aturan RSBI tidak dijalankan pihak sekolah. Misalnya saja, kata dia, mengenai jumlah siswa miskin yang harus mencapai kuota 20%. "Sampai saat ini tidak ada sekolah RSBI yang memenuhi kouta tersebut," ujar Yayu.
Secara terpisah, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan RSBI akan dimasukan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya akan dibuat. Mengenai biaya, kata dia, semuanya tergantung pada Kementerian Pendidikan. "Kita akan masukkan RSBI ke dalam Perda Pendidikan," kata dia.

Read More...

Pemkot Depok dan Polres Depok Razia VCD dan DVD Bajakan

DEPOK, Pasca beredarnya vidio mesum mirip artis Ariel Peterpan-Luna Maya dan Ariel Peterpan-Cut Tari, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Polres Metro Depok membentuk tim gabungan untuk merazia sejumlah pedagang VCD dan DVD bajakan di Stasiun Depok Lama. Hal tersebut dilakukan untuk mempersempit peredaran video porno, yang sekaligus merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya Pemkot Depok memblokir situs porno.
Dalam razia tersebut tidak ditemukan satu pun VCD atau DVD porno artis mirip Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Namun, tim gabungan berhasil menemukan sejumlah video yang memiliki sampul bergambar mesum yang diduga video porno atau blue film (BF).
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, razia digelar dalam rangka mempersempit peredaran vidio porno. Para pedagang yang terbukti atau kedapatan menjual cakram vidio porno bakal dikenai sanksi pidana. Ia mengingatkan para pedagang untuk tidak menjual blue film. Sebab, peredaran VCD dan DVD porno tersebut sangat berbahaya bagi para pelajar."Saya menghimbau para pedagang untuk tidak menjual dagangan yang tidak laik dan bahaya dijual secara bebas. Dalam razia kita menemukan VCD dan DVD bersampul vidio porno. Namun, kita belum lihat dan nonton isinya," kata dia kepada wartawan, Jumat (11/6).
Nur Mahmudi meminta para guru mengawasi konten telepon genggam milik siswa. Pasalnya, siswa berpotensi menyimpan video porno. Kalau para pedagang VCD, kata Nurmahmudi, akan segera ditertibkan jika tidak mengantongi izin resmi. "Dinas Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan daya tahan guru-guru dan siswa agar tidak tertarik dan menyaksikan vidio mesum. Soal pedagang, mereka yang tidak mengantongi izin akan ditertibkan," ujarnya.
Di tempat sama, Kabag Operasional Polres Depok, Kompol Dramayadi mengatakan, maraknya peredaran video porno di tengah masyarakat dapat meningkatkan potensi tindakan kriminalitas seperti pencabulan atau pun pemerkosaan. Apalagi, kata Dramayadi, jika adegan a susila tersebut ditonton kalangan pelajar. "Ada potensi didiri para pelajar untuk mempraktikan dan meniru perbuatan yang dilakukan aktor dan aktris dalam film tersebut. Harus ada pengawasan ekstra ketat dari para guru dan orang tua," ujarnya.
Dramayadi menambahkan, setiap pelaku yang terbukti melakukan tindakan pencabulan pasti setelah menyaksikan film porno. Makanya, KUHP pasal 282 menegaskan barang siapa mempertontonkan, menjual, dan mengedarkan vidio porno dapat diancam hukuman pidana. Makanya, pihak kepolisian secara rutin menggelar razia. "Kita terus melakukan razia, selama masih ada VCD dan DVD bajakan. Siapa saja yang terbukti bisa diancam pidana paling rendah enam bulan, paling lama diatas lima tahun," ucapnya.
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang turut serta dalam razia tersebut meminta para pedagang tidak menjual VCD dan DVD bajakan. Bila sampai ditemukan ada pedagang yang secara sengaja menjual barang bajakan tersebut akan ditertibkan. "Kita akan menertibkan para pedagang yang tidak memiliki izin," tuturnya.
Sariyo mengatakan, razian VCD dan DVD bajakan tidak hanya dilakukan satuannya pada momentum beredarnya vidio porno mirip artis Ariel, Luna, dan Cut Tari. Melainkan, kata dia, razia dilakukan secara rutin. "Razia dilakukan untuk mempersempit ruang gerak penjual VCD dan DVD porno," tandasnya.

Read More...