Selasa, 08 Juni 2010

Pasar Tradisional Memprihatinkan

DEPOK,Kondisi pasar tradisional di Kota Depok dinilai memprihatinkan. Pasalnya, pasar tradisional tak lagi mampu bersaing dengan swalayan modern. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta menghentikan izin pembangunan swalayan baru. "Saya minta Pemkot menghentikan perizinan pembangunan swalayan," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Rintis Yanto, Selasa (8/6).
Rintis mengatakan, selain swalayan pemkot juga diminta menghentikan izin minimarket-minimarket yang tumbuh di perkampungan penduduk. "kalau itu tidak dilakukan pasar tradisional dan warung-warung kecil punya masyarakat menegah ke bawah bisa mati nantinya," kata dia.Saat ini Depok memiliki enam pasar tradisionalyakni Pasar Cisalak, Pasar Kemiri Muka, Pasar Tugu, Pasar Agung, Pasar Sikatani, Pasar Musi. Pasar tersebut tersebar di tiga kecamatan yakni Beji,
Cimanggis, dan Sukmajaya. Dari data APPSI, sejak 1990 hingga sekarang terjadi penurunan pengunjung ke pasartradisional Depok hingga 50 persen. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah pasar modern yang dengan modal besar yang memberikan kenyamanan dengan beragam potongan harga.
Wakil Ketua Komisi B, DPRD Depok, Siti Nurjanah mengatakan, untuk memajukan pasar tradisional, pihaknya merencanakan mengajukan Perda Perlindungan Pasar. Sebagai bahan pembanding, DPRD telah melakukan studi ke Solo untuk melihat penerapan perda perlindungan pasar di daerah tersebut. Rencananya, perda ini tak hanya berisi pelestarian pasar. Tapi juga penataan pasar. Komisi B pun merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus yang mengelola pasar. Pasalnya, selama ini Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil, Mikro dan Pasar (DKUMKMP) yang membawahi pengelolaan pasar dianggap tak mampu membenahi permasalahan pasar tradisional yang ada. "Pembahasan akan kita lakukan Juli 2010 ini," kata dia.
Achmad Drajat, Kepala UPT Cisalak mengaku pembeli ke pasarnya menurun 30 persen beberapa bulan terakhir. Padahal peningkatan kualitas fisik pasar sudah dilakukan. Hal senada juga diakui AZ, salah satu pedagang. Ia mengatakan sekarang banyak warga yang memilih berbelanja sayuran di swalayan. "Padahal sayuran yang kita jual juga tak kalah segarnya," kata pedagang sayur ini.
Indonesia memiliki sedikitnya 13.500 pasar tradisional. Berdasarkan data AC Nielsen, jumlah pasar tradisional mengalami penurunan 8,1 persen karena terdesak pasar modern yang tumbuh hingga 31,4 persen. Padahal peraturan khusus perlindungan pasar telah dibuat. Yakni Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2001 serta Peraturan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang tentang penataan dan pembinaan pasar
tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Read More...

Dhttp://www.blogger.com/img/blank.gifPRD Depok Kesal Tak Dapat Adipura

DEPOK, Kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih piala Adipura sudah diprediksi sebelumnya oleh dua anggota DPRD Kota Depok yakni Selamet Riyadi dari Fraksi Gerindera-Bangsa dan Nurhasyim Fraksi Golkar. Keduanya berpandangan bahwa apa yang dilakukan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail selama ini belum menyentuh pada hal-hal subtantif, semuanya baru sebatas seremonial. "Saya melihat apa yang dilakukan wali kota selama ini hanya bersifat seremonial. Tidak mampu menggugah masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi masalah persampahan. Jangan heran kalau kemudian kita tidak meraih piala Adipura," kata Selamet Riyadi di gedung DPRD, Selasa (8/6).
Selamat mengatakan, penghargaan Adipura merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mewujudkan kota “bersih dan teduh” (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Sekarang, kata dia, yang menjadi pertanyaan dimasyarakat berapa besar biaya telah dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk meraih lambang suprermasi kebersihan tersebut. Ia mencatat setiap dinas terkait Adipura memiliki anggaran khusus, misalnya Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH) disediakan anggaran sebanyak Rp86 juta. "Dana khusus itu baru satu dinas, belum lagi dinas lainnya. Harus berapa miliar anggaran yang dikucurkan agar Depok meraih Adipura," katanya jengkel.
Selamet mengingatkan masyarakat memantau seluruh program-program Pemkot Depok terkait pengolahan sampah. Pasalnya, anggaran yang diberikan untuk program untuk mangatasi persampahan di Kota Depok jumlahnya sangat banyak; untuk TPA sebanyak Rp4 miliar, UPS 10,8 miliar, anggaran pengelolaan sampah Rp5,3 miliar, dan layanan angkutan sampah Rp8,8 miliar. "Dengan anggaran yang banyak seharusnya permasalahan sampah bisa diatasi," kata dia.
Nur Hasyim mengatakan, Pemkot Depok cukup serius untuk meraih penghargaan Adipura 2010. Hal itu dapat dilihat dengan adanya imbauan dari Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail kepada masyarakat Kota Depok untuk melakukan pemilahan sampah dan tidak membakar sampah. Selain kepada masyarakat, imbauan tersebut juga disampaikan kepada jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan instansi pusat di daerah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polres Depok, dan Kejaksaan Depok. "Yang menjadi masalah kenapa Depok tetap kotor. Saya minta dilakukan evaluasi terhadap kegagalan in i," tuturnya.
Sementara itu secara terpisah, Wakil Wali Kota Depok Yuyun Wirasaputra mengatakan Pemkot Depok telah menjalankan seluruh program yang menjadi penilaian tim Adipura. Hanya saja, kata dia, Depok masih kalah dengan wilayah lain. "Kita sudah maksimal menjalankan program Adipura, hanya saja nilainya masih kurang," kata dia.
Yuyun mengatakan, ia masih menunggu hasil evaluasi DKLH terkait kegagalan ini. Namun, secara pastinya ia akan belajar banyak dari daerah tetangga yakni Kota Bekasi dan Kota Tanggerang. "Saya akan perintahkan studi banding tidak usah jauh-jauh, cukup ke dua wilayah itu," tuturnya.
Yuyun menuturkan, dirinya menjadi wali kota, Depok memang pernah meraih piala Adipura. Hanya saja, kata Yuyun, dahulu Depok hanya memiliki tiga kecamatan, sedangkan sekarang 11 kecamatan. "Lagian banyak wilayah yang belum di benahi serta SDM yang lemah," kata dia.

Read More...

Senin, 07 Juni 2010

Dua Minggu Belajar Mengajar di Pos Kamling

DEPOK, Sudah hampir dua minggu siswa Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Husnul Khotimah melakukan kegiatan belajar-mengajar di pos kamling milik RT01/RW011, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, lantaran gedung sekolah milik SDN 13 yang biasa mereka gunakan tengah di renovasi. "Kita terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar menumpang di pos kamling ini. Tapi Dinas Pendidikan Kota Depok telah merekomendasikan sokolah yang akan kita gunakan. Kita tinggal menggambil surat rekomendasi tersebut," kata Pengelola TKBM Husnul Khotimah, Herly, Senin (7/6).
Herly mengatakan, TKBM merupakan program Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bertujuan membantu warga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan. Dinas Pendidikan Kota (Disdik) Kota Depok dan Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar) sangat membantu terselenggaranya program belajar mandiri ini. "Dengan adanya perhatian dari Disdik kita dapat menginduk langsung ke SMP 3, izasah yang dikeluarkan pun izasah SMP terbuka. Sejak berdiri 8 tahun lalu kita sudah sangat diperhatikan," ujar pengajar matematika itu.
Herly menuturkan, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar di pos kamling, siswa TKBM Husnul Khotimah juga pernah melakukan proses belajar mengajar setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu di Masjid Al Muhajirin, Jalan Salak. Sedangkan Kamis sampai Jumat mereka belajar di sekolah induk, SMPN 3. "Kami pun kembali terkendala oleh rencana masjid yang hendak di renovasi. Baru dua minggu lalu, kami pindah ke pos kamling ini. Itu pun hanya sementara," ujar wanita berjilbab itu.
Ia menambahkan, setiap ajaran baru siswa SLTP selalu terisi penuh. Padahal, awalnya siswa-siswi SLTP Husnul Khotimah diisi oleh anak-anak tongkerongan. "Wah, saya tuh sampai maksa mereka untuk sekolah. Sekarang mereka sudah banyak yang lulus," kata Herly.
Dari pantauan wartawan, proses belajar di pos kamling berukuran 3 meter x 7 meter, beratap asbes, berlantai semen. Fasilitas belajar pun hanya sekadarnya, papan tulis berukuran kecil, kursi pelastik, lemari kayu reot, satu buah meja guru, dan tanpa meja murid. "Kalau siang hari sangat panas. Makanya, warga meminjamkan kipas angin buat mereka," kata salah seorang warga yang enggan menyebutkan nama.
Sementara itu, tiga siswa TKBM SLTP Husnul Khotimah kelas VII, Ikhsan Maulana (14), Ahmad Helmi (14), dan Rangga Saputera (14) terlihat semringah saat mendatangi pos kamling yang biasa menjadi ruang kelas mereka. "Kita sedang mengikuti ujian di SMP3. Alhamdulillah semua soal telah kita pelajari di sekolah ini," kata Ahmad Helmi.
Ahmad Helmi mengatakan, proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolahnya dilakukan oleh guru-guru berpengalaman. Semua guru tinggal di kampung ini, dari mulai guru matematika, ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan PPKN. "Kita belajar di sekolah pos kamling mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu. Sedangkan Kamis dan Jumat di SLTP 3," ujarnya.
Hal senada juga diutarakan, Ikhasan Maulana. Menurutnya, sekolah pos kamling ini sudah sangat membantu keluarganya. "Saya sangat terbantu dengan adanya sekolah ini," tandasnya.

Read More...

Sekretaris MUI Yakin Dapat Dukungan Partai

DEPOK, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok Kiai Haji (KH) Idris Abdussomad tetap mencalonkan diri menjadi bakal calon (Balon) wali kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 16 Oktober 2010 mendatang. Kendati, ia hanya didukung partai kecil dan organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummah (PKNU), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Pemuda Pancasila (PP). " Saya akan tetap maju. Peluanya masih sangat besar," katanya, Senin (7/6).
Idris menegaskan, dorongan kuat agar dirinya maju dalam gelanggang politik datang dari ulama dan keluarga besarnya di Cilodong dan Sukmajaya. Dengan dua kekuatan besar tersebut, ia meyakini dapat masuk kedalam pusaran besar perpolitikan di Kota Depok. Namun, dia berharap dapat menggunakan kendaraan partai politik untuk dapat melenggang dalam ajang Pemilukada. Sampai saat ini, kata Idris, ia sudah melakukan komunikasi secara rutin dengan DPC PPP Kota Depok. "Kalau PPP saya sudah komunikasikan langsung dengan ketuanya. Cuma jawabannya masih menunggu dari DPW, katanya sedang mengurus SK. Saya tidak tahu apakah itu dukungan atau tidak," katanya.
Idrus mengatakan, kendati Partai Demokrat (PD) sudah menetapkan kandidat calon wali kotanya, namun partai lain masih membuka peluang. Terlebih lagi, Partai Golkar dan PDIP. Menurutnya, fenomena dalam politik dapat berubah dalam waktu singkat. Untuk itu, ucap Idris, ia akan tetap menjalin komunikasi lebih lanjut dengan beberapa partai untuk bisa berkoalisi. "Saya optimis dapat menggunakan kendaraan partai," ujarnya.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah ini sesungguhnya sadar posisi, jika dikemudian hari tidak mendapatkan kendaraan politik, ia dengan besar hati kembali ke komunitasnya dunia pendidikan. Idris memberikan target, jika sampai 16 Juli belum mendapatkan kendaraan politi akan kembali sebagaimana profesinya semula. "Pahit-pahitnya, kalau tidak ada kendaraan politik sampai tanggal 16 Juli saya akan kembali ke asal," kata Idris.
Secara terpisah, bakal calon wali kota Hasbulah Rahmat merasa yakin tetap akan maju dalam bursa pemilukada. Hasbulah tetap akan maju meski belum mendapat signal dari Golkar dan PDIP. Dia mengatakan, jika sampai Golkar dan PDIP tidak mengusung dirinya dan Yuyun Wirasaputra, ia tetap akan maju. "Meskipun dari PDIP dan Golkar tidak mengusung, saya tetap akan maju. Sebab secara persyaratan sudah terpenuhi," kata dia.
Hasbulah menuturkan, sebagai Ketua DPD PAN Kota Depok ia mendapat dukungan bulat dari kadernya, ia pun telah mengantongi dukungan PPP. Terlebih lagi, sambungnya, jika digabungkan dengan partai yang tidak mendapatkan kursi parlemen sudah bisa mendaftar. Hanya saja, dirinya menginginkan adanya koalisi yang lebih besar lagi dalam menghadapi pertarungan pada Pemilukada. "Yang kita inginkan adalah kemenangan, bukan sekadar maju saja," kata dia.
Meski begitu, dirinya berharap mendapatkan titik cerah dari partai Golkar maupun PDIP. Pasalnya, jika sudah mendapatkan lampu hijau dari kedua partai tersebut, koalisi yang di bangun menjadi sempurna. "Saya tetap berpikir positif dan tidak melakukan intervensi," tandasnya.

Read More...

Seorang Tahanan Kasus Penipuan Melahirkan di Ruang Tahanan

DEPOK, Seorang tahanan wanita kasus penipuan dan penggelapan bernama Yaya Rahmawati (29) menghebohkan Kepolisian Polres Metro Depok pada Senin (7/6) pagi, pukul 10.00 WIB lantaran melahirkan dibalik jeruji besi. Menurut Kasat Reskrim Kota Depok, Ade Rahmat Idnal, Yaya merupakan tahanan kasus penipuan dan penggelapan tambak udang, saat masuk sel kandungannya berumur 6 bulan lebih. "Yaya sebelumnya mendapat pemeriksaan intensif dari dokter dan perkiraannya baru minggu depan. Cuma, sewaktu di tinggal dokter, ia melahirkan duluan," katanya.
Rahmat menuturkan, Yaya masuk sel tahanan Polres Metro Depok sejak bulan April 2010. Setelah polisi mendapat laporan dari salah seorang korban. Total keseluruah korban penipuan yang dilakukan tercatat sebanyak 15 orang. Dengan penipuan sebanyak Rp 350 juta. Awalnya, kata Ade, para korban percaya dengan usaha yang ditawarkan Yaya berupa tambak udang. Namun, setelah para korban menanamkan modalnya, ternyata tambak tersebut tak kunjung jadi. Saat dilakukan kroscek ke lapangan ternyata fiktif. "Salah satu korban penipuan melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Depok. Sedangkan 14 korban lainnya menjadi saksi. Penahanan yang dilakukan polisi terhadap Yaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sengaja tersangka di tempatkan dalam sel," kata dia.
Rahmat mengungkapkan, selama Yaya dalam tahanan, pihak keluarga tersangka kerap mengunjunginya. Polisi pun tidak pernah melarang keluarganya melakukan kunjungan. Bahkan, kata dia, dokter kepolisian secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap kehamilan Yaya. Hanya saja, dokter menganalisis kelahiran jabang bayi di rahim Yaya sekitar satu minggu lagi. Sayangnya perkiraan dokter meleset. Bayi lebih awal keluar. "Saat ini ibu dan anak dalam keadaan sehat dan berada pada tempat yang berbeda. Bayi memiliki berat 3,1 Kg dan panjang 45 cm. Sekarang bayinya masih dalam inkubator di RS Mitra," kata dia.
Bayi berjenis kelamin perempuan itu, lanjutnya, saat ini tengah berada dalam perawatan dokter RS Mitra Depok secara intensif. Sedangkan ibunya, kata dia, rencananya akan dipindahkan ke RS Kramat Jati. Nantinya, terang dia, Yaya akan di tempat kan dalam ruangan khusus. "Tahanan nanti akan kita pindahkan ke RS Kramat Jati," ucap Ade.
Ia menambahkan, selama proses perawatan, biaya tidak dibebankan kepada tahanan. Hanya saja, pihaknya akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk tidak dilakukan penahanan. Rahmat menegaskan, penempatan Yaya di dalam kamar khusus di atur dalam perundang-undangan. Meski begitu, kamar tersebut terdapat satu pintu dan jendela ber jeruji. "Yaya tetap berada dalam penahanan Polres Metro Depok," ucapnya.

Read More...

Selasa, 01 Juni 2010

Ketua DPRD Minta Pola Pembinaan PNS Tidak Bersifat Politis

DEPOK, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto meminta Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan evaluasi menyeluruh terkait pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Evaluasi tersebut diperlukan setelah melihat kasus tewasnya dua PNS Depok di Hotel Parunk Transit, Kamar A-30, Bogor, beberapa waktu lalu. "Pola Pembinaan PNS dilingkungan Pemkot Depok tidak perlu ditambah atau di kurang. Cukup mengikuti PP No.30 tahun 1980, karena disana diatur semuanya," tegasnya, Selasa (1/6).
Meninggalnya SP (48) yang merupakan sekretaris Dishub Kota Depok. Sedangkan sang wanita bernama IY (41), guru PNS yang menetap di Sawangan, sesungguhnya diakibatkan dari tidak dijalankannya PP No. 30 tahun 1980 yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi. Apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Jenis pelanggarannya adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS, baik yang dilakukan di dalam mau pun di luar jam kerja. "Saya kira evaluasi sebuah harga mati. Jangan sampai peristiwa seperti itu terulang kembali," kata dia.
Sekretaris DPC PD mengatakan, langkah pembinaan yang dilakukan Pemkot Depok selama ini cenderung membuat birokrat memiliki kecenderungan menjalankannya dengan terpaksa. Sebab, mereka tidak diajak memahami aturan main yang berlaku di negara ini, melainkan dibuat pola baru dengan menambah pemahaman spritual. "Saya akui itu bagus, sayangnya semua yang ikut kegiatan tersebut memiliki keterpaksaan, karena yang punya acara ya Pemkot Depok," kata Rintis.
Rintis bahkan melihat sejak peristiwa meninggalnya dua PNS di jam kerja, harus dijadikan titik tolok perbaikan seluruh PNS. "Jangan juga pola pembinaan bersifat politis," kata dia.
Hal senada juga diutarakan Direktur Eksekutif Forum Riset Ekonomi Sosial dan Humanika(Fresh), Murthada Sinuraya. Menurutnya, pola pembinaan yang selama ini dilakukan Pemkot Depok terhadap PNS keluar dari jalur umum. Ia menjadi tidak heran kalau kemudian ada kesan keterpaksaan melekat didiri PNS. "Tidak mungkin PNS melakukan penyimpangan kalau dirinya tidak dalam tekanan. Kasus dua orang tersebut contoh teranyar pola pembinaan salah," tuturnya.
Murtrhada mengingatkan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail untuk melakukan pembinaan sesuai PP No. 30 tahun 1980. "Jangan perna pembinaan PNS dilakukan dengan tekanan politis," ucapnya.

Read More...

Truk Terguling

DEPOK, Sebuah truk pengangkut kelapa terguling di depan pusat perbelanjaan Depok Town Square (Detos), Jalan Margonda Raya, Depok. Truk bermuatan ribuan butir kelapa tersebut mengangkut kelapa dari Lampung untuk didistribusikan ke Pasar Kemirimuka, Beji, Depok. Akibat kelelahan, sang sopir pun tidak kuasa menahan kantuk hingga truk yang dikendarainya terguling. Akibat kejadian ini, arus lalulintas pun tersendat dan mengakibatkan kemacetan di jalur yang menuju arah Jakarta tersebut. Kemacetan sepanjang tiga kilometer pun tak terelakkan lagi. Salah seorang penumpang dalam truk juga mengalami luka.
M. Kujang, sang sopir mengaku dirinya tidak menguasai peta wilayah Depok hingga dirinya tersasar. Awalnya, Kujang ingin mengantar ribuan butir kelapa tersebut ke Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji. Namun, entah mengapa dia justru tersasar hingga ke Detos. Kedua kenek Kujang pun ada di dalam truk saat terguling. "Saya nyasar. Kenek saya juga nggak tahu dimana Pasar Kemirimuka sampai nyasar ke sini (Detos,red)," kata Kujang ditemui di lokasi kejadian, kemarin.
Baik Kujang dan kedua keneknya yaitu Jufron dan Roy mengaku tidak menguasai jalanan di daerah Depok. Dari patokan arah yang diketahui Kujang, Pasar Kemirimuka terletak di belakang pusat perbelanjaan. "Saya pikir ya di belakang sini (Detos), ternyata saya salah. Seorang satpam menegur saya karena saya salah masuk," ucapnya.
Kujang pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari area tersebut dengan cara mundur perlahan. Saat itulah truk dengan nopol BE 9026 UF terguling. "Karena salah masuk, akhirnya saya keluar lagi, tetapi memang belum sampai masuk area parker dalam. Jadi saya mundur perlahan. Saat itulah truk saya terguling. Jalanan ini kan agak menanjak," tandasnya.
Diakui Kujang, selain mengantuk, truk yang dikendarainya dari Lampung itu memang kelebihan muatan. Sehingga saat mundur tersebut truknya tidak dapat megimbangi kuota yang ada. "Di dalam truk juga ada saya dan dua kenek saya. Kelapa dalam truk juga kelebihan muatan," akunya.
Satuan Lalulintas Polres Depok pun akhirnya turun tangan. Ditemui di lokasi, Kasat Lantas Polres Depok, Kompol Slamet Widodo mengatakan, insiden tersebut murni karena factor kelelahan. Pihaknya tidak menemukan adanya minuman keras di truk tersebut. "Murni karena kelelahan karena sopir berkendara dalam jarak jauh," ujar Slamet.
Kasus ini, lanjutnya, sedang dalam proses lebih lanjut. Pihaknya juga telah mengamankan STNK yang bersangkutan. "Kami sudah menahan STNK yang bersangkutan," pungkasnya.

Read More...