DEPOK, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Rabu (14/4) mendatang berencana mengumumkan tiga nama calon wali kota yang bakal mewakili PKS dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilkada) Kota Depok pada Oktober mendatang. "Rabu mendatang baru kita umumkan ketiga nama tersebut," kata Ketua DPD PKS Kota Depok, Mujtahid Rahman Yadi, Minggu (11/4).
Rahman Yadi mengatakan, ketiga nama yang nantinya akan bersaing memperebutkan mesin PKS tersebut merupakan kader internal. "Ketiga nama telah disaring dari bawah. Penyaringan dilakukan langsung oleh DPD, dan diserahkan ke DPW serta DPP," ucapnya.
Saat ini, kata Rahman Yadi, Dewan Pengurus Pusat (DPP) memerintahkan DPD Kota Depok melakukan survei terhadap ketiga nama tersebut. Survei dilakukan secara internal dan eksternal. "Untuk menghilangkan rasa penasaran teman-teman, saya sebut saja inisial ketiga nama calon wali kota itu, yakni PH, MA, dan NMI," ujarnya.
Pengusaha jual beli mobil bekas ini menambahkan, bahwa survei internal dilakukan terhadap 1768 kader PKS pimilik hak pilih, tersebar di seluruh kelurahan se-Kota Depok. Selain itu survei juga dilakukan kepada masyarakat Depok secara luas, dengan mengukur elektabilitas, popularitas, dan penerimaan kader. "Saya belum mengetahui apakah bobot penilaiannya berdasarkan survei internal atau eksternal. Namun, yang pasti DPP akan mempertimbangkan soliditas DPD," kata Rahman Yadi.
Mengenai lembaga mana pelaku survei, Rahman Yadi menegaskan, survei dilakukan lembaga internal.Penentuan bobot berapa persen nilai internal dan eksternal tetap dimiliki Dewan Syuro. "DPD sekalai lagi hanya bertugas melakukan survei, finalisasinya ada di DPP," kata dia.
Sementara itu, inisial nama yang disebut Rahman Yadi, sebenarnya bukan lah nama baru. Melainkan nama-nama yang memang telah secara santer didengang-dengungkan simpatisan PKS yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Prihandoko, anggota DPR RI Komisi VI, Mahfud Abdurahman, dan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Tapi, saat ketiga nama itu disebutkan, Rahman Yadi enggan menjawab dengan lugas. "Saya hanya menyebutkan inisial," kilahnya.
Untuk calon wakil wali kota, Rahman Yadi mengatakan, sudah banyak pelamarnya. Sampai saat ini, DPD PKS sudah banyak dikunjungi beberapa kandidat wakil wali kota. Mereka siap mendampingi kandidat wali kota dari PKS. Tapi, ia tidak dapat menyebutkan nama orang-orang yang telah mendatangi Kantor DPD PKS tersebut.
Rahman Yadi mengatakan, penentuan siapa calon wakil wali kota dilakukan setelah PKS mendapat kandidat wali kota. Ada beberapa mekanisme yang rencananya akan dilakukan PKS untuk mendapatkan calon wakil wali kota. Pertama, melalui penjaringan, konvensi, atau penunjukan langsung. "Belum ada modul final untuk melakukan penjaringan wakil wali kota," ujarnya.
PAN Solid Dukung Hasbullah Rahmat
Ditengah kerepotan PKS menentukan calon wali kota dan wakil wali kota, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Depok, telah membuat keputusan final dengan mengusung Hasbullah Rahmat sebagai calon wakil wali kota. Bahkan, restu Hasbullah menjadi jago PAN dalam Pilkada mendatang tidak hanya datang dari DPD melainkan juga disokong DPP PAN. Hal tersebut terlihat saat, Wakil Ketua Sekjen Pemenangan PAN Indonesia Timur, Ibrahim Kodir mengingatkan kader PAN untuk memenangkan Hasbulah Rahmat. "DPRT tidak usah memikirkan biaya pemenangan Hasbullah, mereka cukup konsen pada rekrutment kader dan sosialisasi sosok Hasbullah. Semuanya serahkan kepada kami. Kalau ada kader yang tidak solid itu namanya selingkuh," katanya, dalam acara pertemuan pengurus DPC PAN se-Kota Depok.
Ibrahim mengatakan, agenda pemenangan Hasbulah sebagai wakil wali kota Merupakan keputusan DPP. Ia berharap, kader dan simpatisan PAN dapat saling bahu membahu memenangkan Hasbullah. Ibrahim mengingatkan, bahwa Ketua Umum PAN Hatta Rajasa berpesan dalam pemilkada, PAN harus dapat menang 30 persen pilkada di Indonesia. "Jadi di Depok pun kita harus menang," ujarnya.
Sementara itu, Hasbulah Rahmat meminta agar semua kader PAN Depok dapat solid agar mampu meraup suara yang banyak. "Kalau ingin sebuah perubahan kita harus solid. Kabarkan kepada seluruh rekan, kawan, saudara, tetangga, bila ingin perubahan harus solid," tandasnya.
Minggu, 11 April 2010
PKS Umumkan Inisial Tiga Kandidat Calon Wali Kota, PAN Pastikan Sokong Hasbullah
Wali Kota Minta DPRD Tidak Buru-buru Sikapi Raperda Pajak Daerah
DEPOK, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail minta DPRD tidak terburu-buru menyikapi rancanangan peraturan daerah (raperda) tentang Pajak Daerah terkait rencana kenaikan beban pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar 10 persen dari total biaya pemakaian daya listrik yang harus dibayar pelanggan PLN setiap bulannya. "Sebaiknya DPRD melakukan studi banding terlebih dahulu ke daerah-daerah sebelum mengatakan kenaikan tersebut akan mencekik warga. Setahu saya hanya Depok saja yang masih menerapkan beban pajak PJU sebesar 3 persen," katanya, Minggu (11/4).
Nur Mahmudi mengatakan, raperda Pajak Daerah terkait rencana kenaikan beban pajak PJU sebesar 10 persen belum dapat dijadikan keputusan final, masih dibutuhkan banyak kajian untuk memutuskan angka tersebut. Nur Mahmudi bahkan telah memerintahkan aparatnya, yakni BPPT, perpajakan, dan instansi lainnya melakukan kajian ke wilayah lain. "Sebaiknya DPRD dan eksektif duduk bareng membahas rencana kenaikan tersebut. Saya kok yakin hanya Depok yang masih menerapkan angka 3 persen," katanya.
Mantan Preside Partai Keadilan (PK) itu mengakui kalau pendapatan pemerintah dari pajak PJU setiap tahunnya mencapai angka Rp19 miliar. Namun, ia tidak dapat mengatakan apakah pendapatan itu cukup atau tidak. "Namun yang pasti raperda tersebut harus segera dilakukan pembahasan," kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi mengatakan, dengan dilakukan pemabahasan lebih detail maka akan lahirlan sebuah solusi rasional, berapa angka yang akan diterapkan. Selain itu, kata dia, juga akan tercipta sebuah system pembayaran yang disepakati bersama. Artinya, berapa beban yang akan disandangkan pelanggan PLN untuk rumah tangga, perusahaan, dan pelaku bisnis lainnya. "Lakukan kajian terlebih dahulu baru akan ditemukan sebuah solusi," katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi B, Fraksi Gerindra-Bangsa, Muhammad HB, mengatakan rencana pemerintah menaikan pajak PJU merupakan perbuatan berlebihan dan tidak realisitis. "Saya kira dalam mengajukan kenaikan pajak PJU yang nantinya dibebankan ke masyarakat melalui usulan pembuatan raperda harus lah realistis. Jangan sekonyong-konyong Pemkot Depok mematok pajak PJU hingga 10 persen tanpa melihat kondisi masyarakat Depok," katanya.
Jumat, 09 April 2010
Gile !!! Tanah Bahasyim di Depok 20 Hektar i
DEPOK, Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta Tujuh, Direktorat Jenderal Pajak, Bahasyim Assifie, pemilik rekening janggal bernilai Rp70 miliar, dipastikan mempunyai lahan seluas 20 hektar di RT01/RW20 dan RT03/RW19, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Tanah seluas 5 hektar yang berlokasi di RT01/RW20 difungsikan sebagai pabrik pengepakan ikan, sedangkan selebihnya merupakan lahan tidur yang dikelilingi tembok berkawat. "Semua tanah ini milik Bahasyim," kata Ketua RW20, Ujang, Jumat (9/4).
Menurut Ujang,pabrik pengepakan ikan milik Bahasyim belum lama beroperasi. Seingatnya pabrik tersebut baru tiga tahun beroperasi. Namun, tanah tempat pabrik berdiri telah menjadi kepunyaan Bahasyim sejak lama. Ia memperkirakan, Bahasyim membeli tanah tersebut saat harga tanah di Jalan Kebayunan, Kampung Lewi Nanggung masih dihargai Rp800 ribu per meter. "Pabrik pengepakan ikan baru berdiri tahun 2007," katanya yakin.
Ujang mengatakan, konsumen dari pabrik, umumnya orang yang akan melakukan hajatan dan membutuhkan ikan tongkol dalam jumlah banyak. Para pembeli umumnya datang sendiri ke pabrik dengan menggunakan mobil atau motor. Para pembeli tersebut datang baik pada siang, sore, maupun, malam hari. "Di dalam lahan seluas lima hektar tersebut hanya di bangun ruangan kantor yang tidak terlalu besar, gudang penyimpanan ikan, dan masjid," katanya.
Ia menambahkan, bahwa mantan Inspektur Kinerja Kelembagaan Bappenas tersebut memiliki tipikal yang kurang bersahabat dengan masyarakat sekitar. Ia merupakan sosok orang kaya yang kurang ramah terhadap penduduk setempat. "Bahasyim orangnya kurang peduli terhadap masyarakat sekitar," katanya.
Hal senada juga diutarakan, Siska (20) tahun, warga RT03/RW19, hampir setiap malam Jumat, masjid di dalam pabrik rutin mengadakan pengajian. Hanya saja, yang diundang dalam pengajian tersebut bukanlah warga sekitar pabrik melainkan kelompok pengajian dari pesantren. "Kita nggak pernah diundang sama sekali," katanya.
Mantan Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Kecamatan Cimanggis, Deden Wisnu (45) mengatakan, Bahasyim membeli tahan yang sekarang dijadikan pabrik pengepakan ikan sejak tahun 1998. Pada tahun 2002 tanah tersebut diserahkan kepada salah seorang putranya. "Saya masih ingat Bahasyim membeli tahan tersebut tahun 1998, dan beberapa waktu kemudian tanah tersebut diserahkan kepada salah seorang putranya, saya lupa namanya," kata dia.
Deden mengatakan, sedangkan tanah di RT03/RW19 dibeli Bahasyim sekitar tahun 2002, lokasinya percis di depan pintu masuk pabrik pengepakan ikan, atau bersebelahan dengan SDN Lewi Nanggung. Luas tanahnya, kata dia, kalau tidak salah mencapai 5 hektar. Beberapa tahun berikutnya dia beli lagi disampingnya seluas enam hektar," ujarnya.
Mantan Kepala Desa Tapos, Nihin, yang mengaku mengakhiri jabatannya pada tahun 1998 juga pernah berurusan dengan Bahasyim. Menurutnya, Bahasyim tidak membeli lahan sekaligus melainkan secara dicicil. "Kalau ada warga yang mau jual tanah maka Bahasyim dengan cepat membeli tanah tersebut," katanya.
Namun, Nihin, tidak mengenal kepribadian Bahasyim. "Saya berurusan sama dia hanya sekali sewaktu dia beli tanah, selebihnya tidak pernah lagi berurusan dengan dia," katanya.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, bangunan pabrik dipagari dengan tembok semen yang dipenuhi tanaman merambat. Tinggi tembok sekitar 2,5 meter. Di atas tembok juga terpasang kawat berduri. Baik pintu gerbang utama maupun pintu gerbang samping memiliki tinggi sekitar 2 meter, terbuat dari besi baja, dan bercat biru. Bahkan pintu samping yang berbatasan langsung dengan jalan raya Tapos terbagi atas dua lapis. Untuk melihat kedalam pabrik, para pencari berita harus menggunakan kendaraan mereka untuk dijadikan pinjakan.
Salah seorang pekerja pabrik yang sempat keluar gerbang mengatakan bahwa bangunan tersebut bukanlah tempat tinggal Bahasyim. "Ini hanya pabrik pengepakan ikan, bukan rumahnya," kata pria yang enggan menyebutkan namanya.
Read More...
Menurut Ujang,pabrik pengepakan ikan milik Bahasyim belum lama beroperasi. Seingatnya pabrik tersebut baru tiga tahun beroperasi. Namun, tanah tempat pabrik berdiri telah menjadi kepunyaan Bahasyim sejak lama. Ia memperkirakan, Bahasyim membeli tanah tersebut saat harga tanah di Jalan Kebayunan, Kampung Lewi Nanggung masih dihargai Rp800 ribu per meter. "Pabrik pengepakan ikan baru berdiri tahun 2007," katanya yakin.
Ujang mengatakan, konsumen dari pabrik, umumnya orang yang akan melakukan hajatan dan membutuhkan ikan tongkol dalam jumlah banyak. Para pembeli umumnya datang sendiri ke pabrik dengan menggunakan mobil atau motor. Para pembeli tersebut datang baik pada siang, sore, maupun, malam hari. "Di dalam lahan seluas lima hektar tersebut hanya di bangun ruangan kantor yang tidak terlalu besar, gudang penyimpanan ikan, dan masjid," katanya.
Ia menambahkan, bahwa mantan Inspektur Kinerja Kelembagaan Bappenas tersebut memiliki tipikal yang kurang bersahabat dengan masyarakat sekitar. Ia merupakan sosok orang kaya yang kurang ramah terhadap penduduk setempat. "Bahasyim orangnya kurang peduli terhadap masyarakat sekitar," katanya.
Hal senada juga diutarakan, Siska (20) tahun, warga RT03/RW19, hampir setiap malam Jumat, masjid di dalam pabrik rutin mengadakan pengajian. Hanya saja, yang diundang dalam pengajian tersebut bukanlah warga sekitar pabrik melainkan kelompok pengajian dari pesantren. "Kita nggak pernah diundang sama sekali," katanya.
Mantan Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Kecamatan Cimanggis, Deden Wisnu (45) mengatakan, Bahasyim membeli tahan yang sekarang dijadikan pabrik pengepakan ikan sejak tahun 1998. Pada tahun 2002 tanah tersebut diserahkan kepada salah seorang putranya. "Saya masih ingat Bahasyim membeli tahan tersebut tahun 1998, dan beberapa waktu kemudian tanah tersebut diserahkan kepada salah seorang putranya, saya lupa namanya," kata dia.
Deden mengatakan, sedangkan tanah di RT03/RW19 dibeli Bahasyim sekitar tahun 2002, lokasinya percis di depan pintu masuk pabrik pengepakan ikan, atau bersebelahan dengan SDN Lewi Nanggung. Luas tanahnya, kata dia, kalau tidak salah mencapai 5 hektar. Beberapa tahun berikutnya dia beli lagi disampingnya seluas enam hektar," ujarnya.
Mantan Kepala Desa Tapos, Nihin, yang mengaku mengakhiri jabatannya pada tahun 1998 juga pernah berurusan dengan Bahasyim. Menurutnya, Bahasyim tidak membeli lahan sekaligus melainkan secara dicicil. "Kalau ada warga yang mau jual tanah maka Bahasyim dengan cepat membeli tanah tersebut," katanya.
Namun, Nihin, tidak mengenal kepribadian Bahasyim. "Saya berurusan sama dia hanya sekali sewaktu dia beli tanah, selebihnya tidak pernah lagi berurusan dengan dia," katanya.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, bangunan pabrik dipagari dengan tembok semen yang dipenuhi tanaman merambat. Tinggi tembok sekitar 2,5 meter. Di atas tembok juga terpasang kawat berduri. Baik pintu gerbang utama maupun pintu gerbang samping memiliki tinggi sekitar 2 meter, terbuat dari besi baja, dan bercat biru. Bahkan pintu samping yang berbatasan langsung dengan jalan raya Tapos terbagi atas dua lapis. Untuk melihat kedalam pabrik, para pencari berita harus menggunakan kendaraan mereka untuk dijadikan pinjakan.
Salah seorang pekerja pabrik yang sempat keluar gerbang mengatakan bahwa bangunan tersebut bukanlah tempat tinggal Bahasyim. "Ini hanya pabrik pengepakan ikan, bukan rumahnya," kata pria yang enggan menyebutkan namanya.
Terpilihnya Megawati Menyisahkan Dua Tantangan Berat Bagi PDIP
DEPOK, Terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2010-2015, secara aklamasi, dalam kongres ke-3 PDIP yang berlangsung di Sanur, Denpasar, Kamis (8/4) kemarin, sudah dapat diprediksi. Pasalnya, tidak ada kader PDI Perjuangan yang mampu menyaingi ketenarang Megawati. Hanya saja, menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Abdul Gafur Sangadji, terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan menyisahkan dua tantangan barat di masa mendatang, dalam menghadapi peta perpolitikan di Indonesia. "PDI Perjuangan menyisahkan dua tantangan terberat dalam peta perpolitikan di Indonesia," katanya, Jumat (9/4).
Tantangan pertama, PDI Perjuangan akan berhadapan dengan kompetisi politik ketat dalam Pemilu 2014, dimana hampir seluruh partai politik besar telah melakukan pergantian kepemimpinan alias miliki ketua umum baru. "Faktor ketua umum merupakan salah satu magnet politik. Permasalahannya PDIP masih bersandar pada ketokohan Megawati," terang Abdul Gafur Sangadji.
Tantangan kedua, adalah untuk pemilihan presiden, kompetisi makin ketat dengan hadirnya kandidat-kandidat baru. Apalagi SBY sudah pasti tidak maju lagi ke gelanggang politik sesuai ketentuan konstitusi. Untuk mendongkrak perolehan suara, PDI Perjuangan harus mencari figur calon presiden selain Megawati. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Megawati legowo melepas peluang calon presiden begitu saja. "Berat bagi PDI Perjuangan jika masih mengusung Mega sebagai calon presiden,"katanya.
Lebih lanjut Abdul Gafur Sangadji mengatakan, seharusnya momentum Kongres dapat melahirkan hal baru. Sayangnya hal itu sama sekali tidak terjadi. Ketua umum partai tidak bergeser. Dinasti Megwati masih cukup kuat. Yang kemudian akan menanggung kerugian itu adalah PDIP sendiri. "Saya sama sekali tidak melihat adanya perubahan pada PDI Perjuangan jika masih bersandar pada Megawati," katanya.
Ia mengatakan, tidah seharusnya PDI Perjuangan bergantung pada kepemimpinan Megawati. Padahal untuk melakukan pertarungan di medan perpolitikan Indonesia kedepannya mutlak dibutuhkan regenerasi politik sehingga akan memunculkan figur-figur alternatif.
Abdul Gafur Sangadji menegaskan, terpilihnya Megawati sama halnya terjadi dinasti politik. Yang menjadi pertanyaan, apakah partai ini milik orang per orang atau seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Kalau pun jawabannya adalah milik seluruh kader dan simpatisan, seharusnya rotasi kepemimpinan dilakukan secara regular. "Tidak seperti sekarang. Kok dari mulai berdiri sampai saat ini, Ketua Umum PDIP masih dipegang Megawati," katanya.
Padahal jika kader dan simpatisan PDI Perjuangan mau melakukan evaluasi, lanjut Abdul Gafur Sangadji, kepemimpinan Megawati pada Pemilu 2009 tidak berhasil mempertahankan suara PDIP dan posisi PDIP. Suaranya malah menurun dan posisinya saat ini nomor tiga setelah Demokrat dan Golkar.
Read More...
Tantangan pertama, PDI Perjuangan akan berhadapan dengan kompetisi politik ketat dalam Pemilu 2014, dimana hampir seluruh partai politik besar telah melakukan pergantian kepemimpinan alias miliki ketua umum baru. "Faktor ketua umum merupakan salah satu magnet politik. Permasalahannya PDIP masih bersandar pada ketokohan Megawati," terang Abdul Gafur Sangadji.
Tantangan kedua, adalah untuk pemilihan presiden, kompetisi makin ketat dengan hadirnya kandidat-kandidat baru. Apalagi SBY sudah pasti tidak maju lagi ke gelanggang politik sesuai ketentuan konstitusi. Untuk mendongkrak perolehan suara, PDI Perjuangan harus mencari figur calon presiden selain Megawati. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Megawati legowo melepas peluang calon presiden begitu saja. "Berat bagi PDI Perjuangan jika masih mengusung Mega sebagai calon presiden,"katanya.
Lebih lanjut Abdul Gafur Sangadji mengatakan, seharusnya momentum Kongres dapat melahirkan hal baru. Sayangnya hal itu sama sekali tidak terjadi. Ketua umum partai tidak bergeser. Dinasti Megwati masih cukup kuat. Yang kemudian akan menanggung kerugian itu adalah PDIP sendiri. "Saya sama sekali tidak melihat adanya perubahan pada PDI Perjuangan jika masih bersandar pada Megawati," katanya.
Ia mengatakan, tidah seharusnya PDI Perjuangan bergantung pada kepemimpinan Megawati. Padahal untuk melakukan pertarungan di medan perpolitikan Indonesia kedepannya mutlak dibutuhkan regenerasi politik sehingga akan memunculkan figur-figur alternatif.
Abdul Gafur Sangadji menegaskan, terpilihnya Megawati sama halnya terjadi dinasti politik. Yang menjadi pertanyaan, apakah partai ini milik orang per orang atau seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Kalau pun jawabannya adalah milik seluruh kader dan simpatisan, seharusnya rotasi kepemimpinan dilakukan secara regular. "Tidak seperti sekarang. Kok dari mulai berdiri sampai saat ini, Ketua Umum PDIP masih dipegang Megawati," katanya.
Padahal jika kader dan simpatisan PDI Perjuangan mau melakukan evaluasi, lanjut Abdul Gafur Sangadji, kepemimpinan Megawati pada Pemilu 2009 tidak berhasil mempertahankan suara PDIP dan posisi PDIP. Suaranya malah menurun dan posisinya saat ini nomor tiga setelah Demokrat dan Golkar.
DPP Golkar Diminta Tidak Jadikan Hasil Survai Sebagai Tolok Ukur
DEPOK, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Depok, Ervan Tauladan meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak hanya menjadikan hasil survai sebagai tolok ukur penentuan seseorang dicalonkan menjadi wali kota atau tidak. "Survai jangan dijadikan satu-satunya tolok ukur penentu seseorang dicalonkan menjadi calon wali kota atau tidak. Saya lebih setuju jika survai hanya lah dijadikan salah satu faktor penentu saja," katanya, Jumat (8/4).
Ervan mengingatkan, DPP tidak bisa menolak atau meremehkan hasil musyawarah daerah (musda) DPD Partai Golkar pada 16 Januari 2010 lalu. Pasalnya, musda secara mufakat mencalonkan H Naming D Bhotin sebagai calon wali kota dari Golkar. "Keinginan kader, simpatisan, dan pengurus partai seharusnya dijadikan bahan pertimbangan," katanya.
Ketua Komisi B, DPRD Kota Depok itu lebih jauh mengatakan, bahwa dirinya tidak menampik bila dalam juklak dan juklik partai No.2 tahun 2009 mengisyaratkan bahwa siapa pun kader Golkar dapat dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi wali kota. "Namun DPP juga tidak dapat menapikan dan melupakan begitu saja keinginan masyarakat beringin," ujar Ervan.
Ervan menambahkan, saat ini sudah ada lima nama yang dikantongi partai berlambang pohon beringin yang bakal didaulat menjadi calon wali kota mewakli partai yakni Naming D Bhotin, Badrul Kamal, Yuyun Wirasaputra, Babai Suhemi, dan Pradi Supriatna. "Sudah pasti kita akan menerima segala keputusan DPP, sekali pun DPP memutuskan kader eksternal yang akan diusung partai. Kita siap memenangkan keputusan partai. Kita akan lebih senang jika kader internal menapat restu," tegasnya.
Ervan mengingatkan DPP agar lebih mengedepankan loyalitas, didikasi, militansi, dan prestasi seseorang dalam menentukan siapa calon yang layak menggunakan kendaraan Golkar. "Saya kira hanya satu orang yang memiliki itu semua yakni H Naming," tandasnya.
Wakil Ketua 3, DPD Partai Golkar, Nurhasyim mengingatkan siapa pun berhak mencalonkan diri menjadi calon wali kota. Hanya saja, kata dia, musda Golkar mencalonkan H Naming D Bhotin sebagai calon wali kota. "Sesuai hasil musda kita mencalonkan H Naming. Tapi kita tetap menerima apa pun putusan DPP," ujarnya.
Read More...
Ervan mengingatkan, DPP tidak bisa menolak atau meremehkan hasil musyawarah daerah (musda) DPD Partai Golkar pada 16 Januari 2010 lalu. Pasalnya, musda secara mufakat mencalonkan H Naming D Bhotin sebagai calon wali kota dari Golkar. "Keinginan kader, simpatisan, dan pengurus partai seharusnya dijadikan bahan pertimbangan," katanya.
Ketua Komisi B, DPRD Kota Depok itu lebih jauh mengatakan, bahwa dirinya tidak menampik bila dalam juklak dan juklik partai No.2 tahun 2009 mengisyaratkan bahwa siapa pun kader Golkar dapat dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi wali kota. "Namun DPP juga tidak dapat menapikan dan melupakan begitu saja keinginan masyarakat beringin," ujar Ervan.
Ervan menambahkan, saat ini sudah ada lima nama yang dikantongi partai berlambang pohon beringin yang bakal didaulat menjadi calon wali kota mewakli partai yakni Naming D Bhotin, Badrul Kamal, Yuyun Wirasaputra, Babai Suhemi, dan Pradi Supriatna. "Sudah pasti kita akan menerima segala keputusan DPP, sekali pun DPP memutuskan kader eksternal yang akan diusung partai. Kita siap memenangkan keputusan partai. Kita akan lebih senang jika kader internal menapat restu," tegasnya.
Ervan mengingatkan DPP agar lebih mengedepankan loyalitas, didikasi, militansi, dan prestasi seseorang dalam menentukan siapa calon yang layak menggunakan kendaraan Golkar. "Saya kira hanya satu orang yang memiliki itu semua yakni H Naming," tandasnya.
Wakil Ketua 3, DPD Partai Golkar, Nurhasyim mengingatkan siapa pun berhak mencalonkan diri menjadi calon wali kota. Hanya saja, kata dia, musda Golkar mencalonkan H Naming D Bhotin sebagai calon wali kota. "Sesuai hasil musda kita mencalonkan H Naming. Tapi kita tetap menerima apa pun putusan DPP," ujarnya.
Kamis, 08 April 2010
Depok Belum Siap Gunakan E-Voting
DEPOK, Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Depok mulai mendapat banyak tanggapan. Wakil ketua DPRD Kota Depok, Prihandoko menyatakan penggunaan e-voting di Pilkada Depok secara teknologi dapat dilakukan. Meski butuh persyaratan lainnya yang harus mendukung. Agar system e-voting itu dapat berjalan. "Kalau penggunaan system e-voting dalam pilkada saat ini saya kira Depok belum siap," katanya, Kamis (8/4).
Kecuali, kata Prihandoko, teknologi e-voting di Pilkada Depok dapat menggunakan sarana mesin anjungan tunai mandiri (ATM) sebagai medium transaksi. Artinya, warga diperbolehkan menggunakan mesin ATM sebagai sarana untuk memilih. "Kartu ATM sekarang ini bukan hanya akses perbankan. Untuk bayar listrik dan lainnya sudah bisa. Itu berarti teknologinya juga bisa diguankan untuk pemungutan suara," katanya.
Pria yang menyandang gelar magister teknologi informasi itu mengatakan, system ATM yang ada sangat terjaga dan aman. Jumlah ATM pun sangat banyak. Di Kota Depok sudah tersebara merata. Masyarakat pun sudah biasa menggunakan ATM. Dengan memanfaatkan system ATM, tambah Prihandoko, masyarakat akan dipermudah. Meski harus diatur lagi beberapa persoalan lainnya. Sehingga KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat memastikan hasilnya. "Prinsip e-voting itu adalah memudahkan pemilih untuk menyampaikan hak pilihnya. Nah, system yang ada di ATM itu bisa dimanfaatkan. Karena teknologinya tidak jauh berbeda," kata Prihandoko.
Prihandoko lebih lanjut mengatakan, pemanfaatan data perbankan sebagai pemilik hak suara dapat diseleksi. Dengan merujuk pada data pemilih resmi dari KPU Kota Depok. Sehingga dapat muncul nama pemilih hak suara yang memiliki data di bank. Hanya saja, tambah dia harus dipertegas data tersebut. Karena tak menutup kemungkinan pemilik hak suara memiliki lebih dari satu kartu ATM. Data itu yang harus dijaga. "Sebagai orang yang pernah belajar IT di luar negeri, metode ini sudah biasa. Jadi rasanya memungkinkan. Tinggal mau apa tidak menggunakan teknologi itu," lanjutnya.
Secara terpisah, Anggota KPUD kota Depok Impi Khani Baijuri berulang-ulang mengatakan kesanggupan KPUD kota Depok melaksanakan pilkada Kota Depok dengan sistem e-voting. Hanya saja ada sejumlah persiapan dan perubahan yang diharuskan baik oleh pemerintah dan KPUD. "Saya sudah berulang-ulang menyatakan kesanggupan, hanya saja pemkot harus juga mengajukan perubahan anggaran," katanya.
Read More...
Kecuali, kata Prihandoko, teknologi e-voting di Pilkada Depok dapat menggunakan sarana mesin anjungan tunai mandiri (ATM) sebagai medium transaksi. Artinya, warga diperbolehkan menggunakan mesin ATM sebagai sarana untuk memilih. "Kartu ATM sekarang ini bukan hanya akses perbankan. Untuk bayar listrik dan lainnya sudah bisa. Itu berarti teknologinya juga bisa diguankan untuk pemungutan suara," katanya.
Pria yang menyandang gelar magister teknologi informasi itu mengatakan, system ATM yang ada sangat terjaga dan aman. Jumlah ATM pun sangat banyak. Di Kota Depok sudah tersebara merata. Masyarakat pun sudah biasa menggunakan ATM. Dengan memanfaatkan system ATM, tambah Prihandoko, masyarakat akan dipermudah. Meski harus diatur lagi beberapa persoalan lainnya. Sehingga KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat memastikan hasilnya. "Prinsip e-voting itu adalah memudahkan pemilih untuk menyampaikan hak pilihnya. Nah, system yang ada di ATM itu bisa dimanfaatkan. Karena teknologinya tidak jauh berbeda," kata Prihandoko.
Prihandoko lebih lanjut mengatakan, pemanfaatan data perbankan sebagai pemilik hak suara dapat diseleksi. Dengan merujuk pada data pemilih resmi dari KPU Kota Depok. Sehingga dapat muncul nama pemilih hak suara yang memiliki data di bank. Hanya saja, tambah dia harus dipertegas data tersebut. Karena tak menutup kemungkinan pemilik hak suara memiliki lebih dari satu kartu ATM. Data itu yang harus dijaga. "Sebagai orang yang pernah belajar IT di luar negeri, metode ini sudah biasa. Jadi rasanya memungkinkan. Tinggal mau apa tidak menggunakan teknologi itu," lanjutnya.
Secara terpisah, Anggota KPUD kota Depok Impi Khani Baijuri berulang-ulang mengatakan kesanggupan KPUD kota Depok melaksanakan pilkada Kota Depok dengan sistem e-voting. Hanya saja ada sejumlah persiapan dan perubahan yang diharuskan baik oleh pemerintah dan KPUD. "Saya sudah berulang-ulang menyatakan kesanggupan, hanya saja pemkot harus juga mengajukan perubahan anggaran," katanya.
Delapan Minggu Lagi, Bayi Tanpa Anus di Operasi
DEPOK, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail kunjungi ruang Muhammad Firdaus, bayi yang terlahir tanpa anus, di Rumah Sakit (RS) Bunda. Dengan didampingi Kabag Humas dan Protokol Hani Hamidah, dan Kepala Dinas Kesehatan, Hardiono, wali kota langsung mendatangi ruang intensif bayi. Ia melihat kondisi Firdaus mulai membaik karena telah dilakukan operasi pembuatan anus.
Menurut dr Desiana, saat di bawa ke RS Bunda, kondisi Firdaus cukup kritis, ia mengalami sesak nafas, perut kembung, dan kulit bayi berwarna kuning. "Operasi yang dilakukan hanya bersifat sementara sebagai tahapan pertolongan pertama, agar Firdaus dapat membuang kotorannya melalui perut yang dilubangi supaya tidak kembung lagi. Operasi lanjutan dengan membuat sel dubur biasanya akan dilakukan 8 minggu setelah operasi pertama atau tergantung dari kondisi bayi," terangnya kepada wali kota, Kamis (8/4).
Setelah mendengar penjelasan dokter secara panjang lebar, wali kota pun mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang dengan sigap mengatasi masalah Firdaus. Kesigapan Dinkes terlihat saat melakukan berkolaborasi dengan layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) Dompet Dhuafa. "Saya mewakili keluarga besar pemkot turut prihatin atas kejadian ini, semoga kedua orangtua Firdaus diberi kesabaran dan kemudahan dalam menghadapinya. Pemkot dan LKC Dompet Dhuafa akan bersama-sama membiayai perawatan Firdaus hingga sembuh, dan memiliki anus. Kami berharap Rumah Sakit Bunda juga akan menyediakan obat-obatan yang berkualistas dan memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan prinsip pelayanan kesehatan," kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi juga berpesan kepada orangtua Firdaus, Suharto, untuk tetap memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan putra petamanya itu dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dalam kesempatan itu juga wali kota juga menyerahkan bantuan sebesar Rp1 juta sebagai bentuk keprihatinan dan atas kesabarannya menghadapi cobaan ini. "Ini merupakan cobaan, saya berharap kedua orangtua Firdaus bersabar," katanya.
Desiana mengatakan, langkah pertama yang dilakukan untuk menyelamatkan Firdaus ialah melakukan kolostomi atau operasi membuatkan saluran dari perut dan usus untuk membuang feses atau kotoran. "Tadinya perut Firdaus kembung, sekrang perutnya sudah kempes," ceritanya.
Sampai saat ini Firdaus masih berada di dalam incubator. Di tubuh bayi kelahiran 2 April 2010 ini masih terpasang alat pengukur denyut jantung, alat bantu pernafasan, dan juga alat untuk mengukur kadar oksigen. Selain itu, setiap harinya petugas di ruang icu bayi rutin melakukan pemantauan klinis.
Adapun untuk biaya perawatan dan pengobatan secara keseluruhan, pihak rumah sakit mengaku tidak mampu memprediksi biaya perawatannya. Tetapi, Ghufron (37), tetangga Suharto yang sering menemani Suharto menjenguk anaknya mengatakan bahwa biaya perawatan di icu bayi mencapai lebih dari satu juta rupiah setiap harinya. "Kalau melihat kondisi Suharto dan istrinya bingung juga biayanya dari mana," katanya.
Read More...
Menurut dr Desiana, saat di bawa ke RS Bunda, kondisi Firdaus cukup kritis, ia mengalami sesak nafas, perut kembung, dan kulit bayi berwarna kuning. "Operasi yang dilakukan hanya bersifat sementara sebagai tahapan pertolongan pertama, agar Firdaus dapat membuang kotorannya melalui perut yang dilubangi supaya tidak kembung lagi. Operasi lanjutan dengan membuat sel dubur biasanya akan dilakukan 8 minggu setelah operasi pertama atau tergantung dari kondisi bayi," terangnya kepada wali kota, Kamis (8/4).
Setelah mendengar penjelasan dokter secara panjang lebar, wali kota pun mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang dengan sigap mengatasi masalah Firdaus. Kesigapan Dinkes terlihat saat melakukan berkolaborasi dengan layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) Dompet Dhuafa. "Saya mewakili keluarga besar pemkot turut prihatin atas kejadian ini, semoga kedua orangtua Firdaus diberi kesabaran dan kemudahan dalam menghadapinya. Pemkot dan LKC Dompet Dhuafa akan bersama-sama membiayai perawatan Firdaus hingga sembuh, dan memiliki anus. Kami berharap Rumah Sakit Bunda juga akan menyediakan obat-obatan yang berkualistas dan memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan prinsip pelayanan kesehatan," kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi juga berpesan kepada orangtua Firdaus, Suharto, untuk tetap memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan putra petamanya itu dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dalam kesempatan itu juga wali kota juga menyerahkan bantuan sebesar Rp1 juta sebagai bentuk keprihatinan dan atas kesabarannya menghadapi cobaan ini. "Ini merupakan cobaan, saya berharap kedua orangtua Firdaus bersabar," katanya.
Desiana mengatakan, langkah pertama yang dilakukan untuk menyelamatkan Firdaus ialah melakukan kolostomi atau operasi membuatkan saluran dari perut dan usus untuk membuang feses atau kotoran. "Tadinya perut Firdaus kembung, sekrang perutnya sudah kempes," ceritanya.
Sampai saat ini Firdaus masih berada di dalam incubator. Di tubuh bayi kelahiran 2 April 2010 ini masih terpasang alat pengukur denyut jantung, alat bantu pernafasan, dan juga alat untuk mengukur kadar oksigen. Selain itu, setiap harinya petugas di ruang icu bayi rutin melakukan pemantauan klinis.
Adapun untuk biaya perawatan dan pengobatan secara keseluruhan, pihak rumah sakit mengaku tidak mampu memprediksi biaya perawatannya. Tetapi, Ghufron (37), tetangga Suharto yang sering menemani Suharto menjenguk anaknya mengatakan bahwa biaya perawatan di icu bayi mencapai lebih dari satu juta rupiah setiap harinya. "Kalau melihat kondisi Suharto dan istrinya bingung juga biayanya dari mana," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)