Diperlukan Pengawasan Melekat

DEPOK, Untuk mengatasi permasalah pengemplangan pajak seperti yang dilakukan Gayus Tambunan diperlukan adanya pengawasan melekat di jajaran birokrat. Termasuk dalam jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sehingga tidak ada satupun pegawainya yang mengemplang pajak seperti yang dilakukan Gayus Tambunan. Dengan adanya pengawasan yang melekat maka setiap kegiatan di jajaran tersebut diketahui secara pasti dan rinci. "Dalam jajaran birokrat ada pengawasan melekat sehingga setiap atasan bertanggungjwab terhadap bawahannya masing-masing,” kata mantan Menteri Keuangan era orde baru, JB Soemarlin usai kuliah umum Otonomi Khusus Sebagai Wahana Pembangunan Papua: Masalah, Tantangan dan Prospek Masa Depan di Ruang Soeria Atmaja Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Depok, Senin (29/3).
Soemarlin mengatakan, setiap atasan lazimnya mengawasai bawahannya secara langsung. Sehingga, kata dia, apa pun yang dikerjakan bahwahan selalu diketahui atasan langsung. "Dalam kasus Gayus, siapa atasan yang bersangkutan? Seharusnya dia mengetahui apa yang dikerjakan Gayus," katanya.
Dalam system birokrat, kata Gayus terdapat system one step down. Artinya, setiap atasan dalam tiap bagian harus bertanggungjawan terhadap kinerja yang berada dalam kewenangannya. Misalkan saja, kata dia, seroang atasan seharusnya mengawasi satu atau dua level di bawahnya. Secara umum, dia harus mengetahui secara keseluruhan pekerjaan bawahannya. "Dengan system one step down atasan bertanggungjawab," ucapnya.
Menanggapi kasus yang menimpan Gayus, Soemarlin mengungkapkan, diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Apa yang dilakukan Gayus, lanjutnya, biasa terjadi karena longgarnya pengawasan yang dilakukan atasan Gayus. Atau, katanya, kemungkinan ada kevakuman pengendalian sehingga dengan leluasa Gayus melakukan perbuatan tersebut. "Faktor kelalaian bisa menjadi pemicunya. Seharusnya, yang tahu kerjaan dia ya atasannya secara langsung. Siapa atas dia?,"tanya Seomarlin berlulang-ulang.
Mengenai isu pemecatan Gayus, kata Soemarlin, pemecatan dapat dilakukan bila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan. Hal tersebut merujuk pada PP No 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawan Negeri Sipil (PNS).

Read More...

Pemkot Depok Belum Maksimal Atasi Masalah Sahttp://www.blogger.com/img/blank.gifmpah

DEPOK, Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menangani masalah persampahan patut dihargai dan acungkan jempol. Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang dilakukan Pemkot Depok merupakan salah satu solusi mengatasi menggunungnya sampah. "Walau pun upaya penanganan masalah persampahan belum maksimal, namun upaya pemkot membangun beberapa UPS patut dihargai," kata bakal calon Wali Kota Depok, Badrul Kamal (BK), Minggu (29/3).
Badrul mengingatkan permasalahan sampah bukan hanya terjadi di Kota Depok, melainkan terjadi diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Namun, kata dia, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan. Pasalnya, tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung, yang selama ini menjadi andalan Kota Depok, dalam kurun waktu tidak lama lagi tak dapat digunakan. "Kurun waktu yang sempit memaksa kita memiliki solusi-solusi cerdas dalam mengatasi persampahan. Sebetulnya dengan bantuan masyarakat masalah sampah dapat teratasi dengan mudah," katanya.
Mantan Wali Kota Depok itu mengatakan, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah organik dan non organik, dan mau saling mengingatkan satu sama lain dapat membantu Pemkot Depok mengatasi masalah sampah. "Depok ini bukan milik segelintir orang atau sekelompok orang. Depok milik bersama yang artinya dijaga secara bersama-sama. Saling mengingatkan, menjaga, dan mematuhi segala jenis aturan menjadikan Depok kota yang indah," kata Badrul.
Badrul menambahkan, mengapa dirinya menghargai upaya Pemkot Depok dalam mengatasi masalah sampah dengan mendirikan UPS. Hal itu, kata dia, karena pembanguan UPS merupakan sebuah upaya. Hanya saja, kata Badrul, untuk membuat sebuah sistem penentasan sampah dibutuhkan perencanaan matang. Ingat sebuah sistem terdiri dari in put dan out put. "Selama ini UPS sudah dapat mengubah sampah dari bentuk gelondongan menjadi cacahan. Belum sampai pada pengubahan sampah menjadi pupuk organik, serta bagaimana memasarkan pupuk tersebut," kata dia.
Menurutnya, pupuk hasil olahan UPS harus dapat dimanfaatkan petani di Kota Depok. Makanya, kata dia, Pemkot Depok atau Dinas Pertanian harus melakukan penelitan terhadap sampah yang dihasilkan setiap UPS. Misalnya saja, UPS Cimanggis yang lebih banyak menghasilkan sampah pasar cocoknya pupuk yang dihasilkan digunakan untuk tanaman jenis apa?. "Apakah tanaman hias, belimbing, atau untuk sawah. Penelitiah harus dilakukan sampai sedetial itu. Jangan sampai saat di tanya petani apakah pupuk ini cocok untuk jenis tanaman belimbing, yang ditanya ga tau," ucap Badrul.
Mengatasi masalah sampah tidak seperti membalikan telapak tangan. Kendati, Pemkot Depok memasang puluhan sepanduk diseluruh Kota Depok untuk mengajak masyarakat bersama-sama meraih piala Adipura. Namun, dari pantauan Jurnal Nasional, ajakan tersebut bak gayung tak bersambut. Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan. Gunungan sampah masih terlihat dekat stasiun Citayam, Jalan Meredeka, di bawah fly over Arif Rahman Hakim, dan sebagainya. Seorang pedagangang bernama Aji (34) mengatakan, warga biasa membuang sampah dekat pintu air ini. "Kalau kita tidak boleh buang sampah disini lalu dimana lagi kita bisa buang sampah," keluhnya.

Read More...

Birokrat Pemkot Depok Diminta Netral

DEPOK, Ada indikasi himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi soal netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tidak digubris para birokrat di Kota Depok. Bahkan, sejumlah birokrat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai secara sadar melakukan politik praktis. "Indikasi tersebut sudah dapat dilihat beberapa bulan belakangan ini. Banyak pejabat yang terang-terangan memiliki kecenderungan politik terhadap calon wali kota," kata Ketua DPD PAN Kota Depok, Hasbullah Rahmat, Minggu (28/3).
Menurut Hasbullah, tindakan birokrat yang tidak netral sangat tidak pantas dan melanggar etika. Apalagi jika kecenderungan politik itu mulai terlihat dalam kebijakan-kebijakan. Sehingga berdampak pada pelayanan masyarakat. Ia meminta, pejabat atau birokrat memiliki ketegasan dalam menyikapi persoalan ini. "Tidak boleh ada pejabat yang terlibat secara langsung atau tidak. Ini ukuran netralitas," katanya.
Hasbullah mengaku telah memiliki daftar nama pejabat yang tak mampu menjaga netralitasnya. Pejabat tersebut telah melakukan manuver politik cukup fatal. Apalagi, kata dia, pejabat tersebut saat ini menempati posisi strategis. Untuk menghindari ketidak netralan PNS, ia meminta para pejabat yang saat ini mulai terjebak politik praktis dapat kembali pada aturan main. Artinya, tidak lagi berdekatan dengan para calon wali kota. Apalagi, kata dia, sampai memberikan dukungan-dukungan tertentu. "Saya bakal beberkan nama-nama pejabat yang tidak netral dan bermain politik praktis kalau tidak segera memperbaiki diri," ujarnya.
Secara eksplisit, dia menyebutkan pejabat nakal itu dari golongan eselon II. Pejabat tersebut menempati posisi yang sempat strategis. Beberapa tindakannya cukup terlihat kentara dan diketahui semua pihak."Saya tidak berkenan menyebutkan namanya. Yang jelas ada yang punya kecenderungan politik itu," ujarnya.
Hasbullah mengakui bahwa sikap netralitas sulit sekali diterapkan pejabat. Terlebih jika kandidat yang ikut turun pilkada berasal dari lingkungannya. Tentu sangat berat bagi pejabat itu memilah-milah perannya. Meski demikian, dia meminta netralitas itu tetap dijunjung tinggi. Pejabat yang netral terlihat dari konsentrasi kerjanya. Dengan tidak mempersoalkan siapa calon pimpinannya pasca pilkada nanti.
Ketua DPD Partai Golkar, Babai Suhaemi menegaskan peluang terjebaknya pejabat dalam politik praktis memang sangat terbuka. Apalagi bagi pejabat yang berharap kenaikan jabatan. Itu pasti tak mungkin dilewatkan. Dia mengaku memang ada pejabat yang memiliki kecenderungan politik itu. Dengan bersikap lebih dekat pada calon wali kota tertentu. "Saya lihat dan tahu. Nanti bias kita laporkan. Yang penting sekarang kita peringatkan saja," ucapnya.

Read More...

Febrian Kehilangan Masa Bermain Lantaran Tumor

DEPOK, Febrian (4) terpaksa kehilangan masa bermainnya lantaran penyakit tumor yang diderita. Bocah malang ini mengidap tumor ganas di mata kirinya hingga tak dapat melihat lantaran kelopak matanya tertutup. Tumor ganas yang menggerogoti Febrian membuatnya tidak dapat membuka matanya. Ironisnya, kedua orangtua Febrian tidak dapat membawanya ke rumah sakit akibat tersendat biaya. Febrian menderita tumor ganas sejak dirinya berumur tiga tahun. Benjolan besar di kelopak mata kirinya terus membesar dari waktu ke waktu. Hingga kini, Febrian hampir tidak dapat membuka matanya. Kedua orang tuanya, Budi Triharyadi dan Rohati (26) hanya bisa pasrah menerima keadaan. Di rumah kecil di Jalan Dempo Rt 003 RW 010, Sukmajaya, Depok, Febrian sehari-hari diurus oleh Rohati, ibunya. Akibat desakan ekonomi, keluarga kecil ini pun tak sanggup membayar kontrakan sehingga terpaksa hidup menumpang di rumah Ruspandi, nenek Febrian.
Rohati mengungkapkan, dirinya pernah membawa anak pertamanya berobat alternatif hingga ke Karanganyar, Jawa Tengah. Jalan tersebut dilakukan Rohati dan suaminya lantaran tak sanggup membiayai operasi Febrian sebesar Rp 4 juta. “Waktu saya diberitahu dokter saat itu biayanya Rp 4 juta,” kata Rohati di rumahnya kemarin. Rohati mengetahui anaknya menderita tumor ganas dari hasil diagnose dokter spesialis mata dari sebuah klinik di sekitar rumahnya. Febrian sempat dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. “Dari dokter RSCM juga bilang kalau anak saya memang harus dioperasi. Tapi saya nggak punnya uang sebesar itu,” ucapnya.
Dia pun memutuskan untuk membawa anaknya menjalani pengobatan alternatif. Namun sayang, Rohati kembali tersandung biaya. Baru tiga bulan berjalan, dirinya terpaksa harus menghentikan pengobatan. “Suami saya Cuma kuli bangunan. Saya juga numpang di rumah orang tua,” tandasnya. Untuk itu dia sangat berharap ada yang mau peduli dan membantu meringankan beban anaknya. Saat ini, dia dan suaminya sedang berusaha meminta Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) ke Dinas Kesehatan Kota Depok guna keperluan pengobatan anaknya. “Sementara ini saya hanya kasih obat penurun panas atau pusing kalau Febrian sedang kambuh,” imbuh Rohati.

Read More...

Kembalikan Apotek Kefungsi Seharusnya

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta mengembalikan fungsi apotek seperti seharusnya. Tujuan utama dirikan apotek adalah sebagai bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat atau profesi. Intinya adalah membantu memudahkan masyarakat. "Apotek bukan hanya untuk mengejar bisnis atau untuk meraup keuntungan. Saya berharap dengan kembalinya apotek sebagai tempat pelayanan masyarakat maka yang dijual di dalamnya adalah obat-obat generik," katanya Direktur Utama Kimia Farma M Syamsul Arifin, kemarin.
Syamsul menegaskan, bahwa saat ini banyak apotek yang didirikan hanya sekadar untuk mengejar keuntungan belaka. Namun, ia tidak dapat menapikkan bahwa tanpa adanya unsur bisnis apotek tidak akan berjalan. Hanya saja, ia berharap dalam pelayanan lebih membantu masyarakat. Seperti memberikan resep obat, kalau konsumen tidak mampu membayar dapat dicarikan obat yang lebih murah harganya. "Jangan diberikan resep yang seharusnya hanya untuk satu hari, malah diberikan satu bulan. Ini bahaya," tuturnya.
Dikatakannya lebih lanjut, pelayanan kepada klien harus mendetail agar lebih mercerdaskan dan mengetahui manfaatnya. Dari sudut pandang tersebut, dirinya meyakini perbedaan antara toko obat dan apotek. Untuk mensukseskan harapan tersebut, kimia farma menerapkan standar pada 400 apoteknya miliknya yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya ialah manajemen mengharuskan adanya obat generik dan akan memberikan pusat informasi bagi masyarakat dalam pelayanan.
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dra. Sri Indrawati, Apt, M. Kes, menyambut baik usaha kimia farma. Menurutnya, obat generik yang beredar di masyarakat cukup aman dan hasilnya juga lebih baik. "Sudah seharusnya masyarakat memakai obat generik, karena lebih murah dan berkhasiat," kata dia.
Indrawati meyakinkan, bahwa dalam obat generik memiliki kualitas terjamin dan terjangkau. Maka, pemerintah telah meluncurkan Obat Generik Berlogo (OGB). Kebijakan tersebut, imbuhnya, berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI NO. HK.02.02/MENKES/098/I/2010. Untuk itu, pihaknya mendorong penggunaan obat geberik di pelbagai rumah sakit apakah itu milik swasta mau pun pemerintah. Ditanya lebih lanjut mengenai serbuan obat-obatan dari cina yang memasuki pasar indonesia, Pemerintah tidak bisa menangkalnya. Menurutnya, di era CAFTA tidak bisa melaklukan pelarangan masuknya barang. Hanya saja, pihaknya tetap memiliki standar kontrol dengan melihat regristasi. Terlebih lagi, pihaknya mengharuskan adanya label yang dibuat harus berbahasa Indonesia. Untuk peredarannya, dirinya bersama dengan pihak terkait tetap melakukan evaluasi. "Kita memang tidak bisa membendung obat luar yang masuk ke Indonesia. Cuma, bisa mengontrol pada registrasi dan pengindonesiaan label. Lagian, obat yang beredar kebanyakan built up dari luar," kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail juga menyambut baik usaha pemakain obat Generik. Ia mengatakan, sampai saat ini sudah ada 4 apotek milik kimia farma yang berada di kota belimbing tersebut. Wali kota berkata selama dirinya memimpin Depok telah berdiri ada 60 balai pengobatan. Lebih lanjut ia menjelaskan, 2 puskesmas yang dan RSUD yang sudah mendapatkan ISO. " Kita berencana membangun RS yang besar agar bisa jadi rujukan warga di tingkat nasional maupun internasional. Dalam waktu dekat UI akan bangun itu semua, rencananya sih 2012 terealisasi," kata dia.

Read More...

235 Siswa di Kota Depok Ikuti Ujian Susulan

DEPOK, Peserta ujian nasional (UN) susulan di Kota Depok mencapai angka 235 siswa. Terbagi atas 146 orang siswa SMK, 89 siswa SMA. Sedangkan untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) dipastikan tidak ada satu pun siswa mengikuti ujian susulan. Menurut panitia UN Kota Depok, Otong Hariyanto, pelaksanaan UN susulan hanya diberikan kepada peserta yang tidak dapat mengikuti UN utama. Dengan pelbagai alasan diantaranya ialah sakit atau berhalangan tertentu. "Catatan kehadiran memperlihatkan bahwa sebanyak 235 pelajar tidak mengikuti UN utama. Alasannya sangat bervariatif, kebanyakan sakit," kata Otong Hariyanto di kantor Dinas PEndidikan Kota Depok, Jum’at (26/3).
Otong mengatakan, setiap siswa harus mampu memaksimalkan kesempatan UN susulan untuk meraih nilai dioptimal. Dengan mengikuti semua jadwal UN yang telah ada. Agarmemiliki kesempatan mendapatkan nilai kelulusan. Otong menegaskan bagi peserta yang tidak ikut UN utama dan susulan
sangat tidak mungkin lulus. Karena peserta yang tak mengikuti UN sudah pasti tidak memiliki nilai. Sehingga tidak cukup alasan untuk
memberikan kelulusan. "Kalau peserta ikut, maka dapat dilihat nilainya. Kalau memang diatas standar maka lulus. Kalau tidak, masih ada kesempatan lainnya," terang dia.
Lebih lanjut Otong menambahkan, pelaksanaan UN susulan ini tidak ada perbedaan dengan UN utama. Secara kualitatif dan kuantitatif soal UN susulan dijamin sama. Dengan mata pelajaran yang juga sama sesuai jenjang pendidikannya. Konsep pengamanan soalnya pun, tambah dia tidak ada perbedaan. Distribusi soal tetap dikawal polisi dan tim independen. Jadi kerahasiaan soalnya dijamin panitia. "Jangan berpikir soal UN susulan leibh mudah. Sama saja, kalau bisa jawab soal UN utama, ya..berarti bisa juga jawab soal UN susulan," katanya.
Terkait jadwal UN susulan, Otong menyebutkan pelaksanaan UN susulan berlangsung 29 Maret – 1 April 2010. Lokasinya dilakukan secara
terpadu. Karena jumlah pesertanya tidaklah banyak. Otong meminta peserta UN susulan dapat lebih mempersiapkan diri. Agar dapat mengikuti UN susulan secara baik. Setidaknya dapat hadir secara langsung dalam UN susulan itu. "Kalau tidak hadir, maka tidak mungkin ada nilainya," pungkasnya.

Read More...

Susno Berencana Kembali Bongkar Markus

DEPOK, Setelah mengungkap adanya dugaan makelar kasus dalam kasus pengemplangan pajak senilai Rp25 miliar, Komjen Susno Duadji berencana kembali membuka kasus lain ke hadapan publik. Kasus yang nantinya akan dibeberkan kehadapan publik masih melibatkan para petinggi dijajaran kepolisian. "Saya memiliki info lain tentang markus," kata dia, dikediamannya Jalan Cibodas, Puri Cinere, Depok, Jumat (26/3) .
Menurut Susno, info lain yang akan dibeberkannya bukan merupakan kejutan, melainkan hasil kerja lain yang dilakukannya selama ini. "Insya Allah saya mau mengungkap kasus lain, bukan kejutan, tapi hasil kerja lainnya, dan kasus yang kali ini baru kasus pertama dan kecil," kata dia.
Hanya saja, ia meminta masyarakat untuk bersabar, yang pasti dalam waktu dekat ini dirinya akan menguak kembali adanya dugaan makelar kasus (markus) di internal polisi. "Mengenai siapa orangnya, apakah jabatannya jenderal, itu masalah lain. Yang kita mau buka adalah kasusnya," kata Susno.
Susno menambahkan, bahwa dirinya sama sekali tidak gentar dengan adanya tekanan dari institusi kepolisian, termasuk bila tekanan tersebut dilakukan Kapolri Jenderal Bambang Hendarsi Danuri. "Saya akan tunjukan kalau saya loyal dan berdidikasi tinggi," ucapnya.
Istri Susno Duadji, Nyonya Herawati kagum terhadap sikap suaminya. Ia menilai langkah yang dilakukan suaminya itu sebagai wujud cinta terhadap institusi kepolisian. "Kalau kulit suami saya diiris pasti isinua polri. Polri telah mendarah daging di tubuh suami saya. Kami ikhlas jabatan bapak (Susno) dicopot," kata dia.
Herawati membantah keras kalau tindakan yang dilakukan suaminya sebagai sebuah wujud dari balas dendam dan sakit hati. Sebab, suaminya melakukan hal tersebut murni untuk mengungkap sebuah kebenaran. "Apa yang dilakukan suaminya saat ini adalah untuk membersihkan polri. Bapak tuh orangnya tegar, loyal, dan jujur," ujarnya.
Sebelum suaminya mengambil tindakan membongkar markus, Herawati berulang-ulang telah mengingatan Susno untuk hati-hati mengambil keputusan. Namun, keputusan telah diambil, dirinya sama sekali tidak takut dan pasrah menerima segala macam cobaan. Apalagi, kata dia, rencananya bapak bakal menguak kembali markus. "Saya percaya dan pasrah kepada llah. Saya selalu bilang kepada suami hati – hati bicara, jangan emosi, pasti setiap lakukan tindakan sudah dia pikirkan dengan matang," ungkapnya.
Herawati kembali takjub saat ia mendengar kabar bahwa tindakan suaminya mendapat dukungan dari masyarakat melalui situs jejaring sosial Facebook. Dukungan tersebut merupakan jawaban paling obyektif dari masyarakat terhadap tindakan suaminya membuka markus. Meskidemikian, sebagai seorang istri Herawati, tetap memiliki ke khawatiran dengan resiko yang akan dihadapi suaminya, termasuk adanya pemanggilan dari Divisi Propam dalam siding kode etik kasus pencemaran nama baik. "Saya bersyukur dengan adanya dukungan itu. Anak saya selalu memantau Facebook, saya hanya terima laporan saja. Hal tersebut membuktikan bahwa suami saya tidak ingin jabatan dan popularitas, saya selalu dukung walaupun pasti ada rasa was – was namanya juga ibu rumah tangga," katanya.
Ia mengucapkan rasa terimakasi yang tak terhingga kepada masyarakat atas dukungannya kepada suaminya Susno Duadji. Sekalipun, suaminya beberapa waktu lalu sempat dihujat di berbagai media. "Kalau saat ini saya tidak down, justru saya merasa dapat dukungan masyarakat, saya percaya suami saya akan mengungkap kebenaran, kalau dulu lebih down lagi setiap hari pemberitaan tentang suami saya selalu miring," katanya.

Read More...