PLN APJ Depok Tergetkan 21 Ribu Pelanggan LPB

DEPOK, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Jaringan ( APJ) Kota Depok menargetkan 21 ribu pengguna pemasangan listrik pra bayar (LPB) pada tahun 2010. Target tersebut merupakan target maksimal yang harus dipenuhi tahun ini. Untuk target se-Jawa Barat (Jabar) sendiri, tahun 2010 ini adalah sebanyak 300 ribu pelanggan. "21 ribu pelanggan listrik pra bayar itu hanya untuk Kota Depok," kata Asisten Manager dan Niaga PLN APJ Kota Depok, Nana Supriyatna, didampingi Humas PLN APJ Depok, Setyabudi di Sukmajaya, Depok, Jumat (26/3).
Menurut Nana, tahun ini PLN APJ Depok akan memperluas pemasangan listrik pra bayar di 11 kecamatan di Kota Depok. Jumlah pelanggan LPB PLN APJ di Kota Depok sejak dibukanya pendaftaran LPB pada April 2009 hingga 2010 mencapai angka 7300 pelanggan.Mayoritas pengguna PLB, kata dia, adalah rumah tangga, pelaku bisnis, dan sosial. "Dengan menggunakan listrik pra bayar, pelanggan dapat mengendalikan jumlah pemakaian listrik," terang Nana.
Saat ini, kata Nana, PLN tengah memiliki program untuk pendaftaran LPB tanpa biaya pendaftaran. Program tersebut berlaku hingga 31 Maret 2010. Artinya, kata dia, bagi pelanggan lama yang ingin mengganti meter listrik menjadi listrik pra bayar ( migrasi) tidak dikenakan biaya. Namun pelanggan yang ingin mengganti meter listriknya sekaligus melakukan permintaan perubahan daya dikenakan biaya sesuai dengan tarif dasar listrik. Misalkan, dari 450 watt menjadi 900 watt. Sedangkan biaya pendaftaran di luar promosi, terang Nana, pelanggan dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp400 ribu. Proses pendaftaran hingga pemasangan alat dirumah pelanggan memerlukan waktu 10 hari. "Pelanggan yang mendaftar akan mendapatkan peralatan listrik pra bayar berikut kartu kendalinya," terang nana sambil memperlihatkan kartu kendali berwarna hijau.
Humas PLN APJ Kota Depok, Setyabudi menambahkan, banyak kelebihan yang akan diperoleh pelanggan bila menggunakan listrik pra bayar diantaranya merubah budaya boros menjadi hemat, pelanggan dapat mengendalikan pemakaian listrik, aktivitas pelanggan tidak terganggu karena tidak akan didatangi petugas pencatat meter, pelanggan bisa membeli pulsa setrum (isi ulang listrik) di outlet terdekat atau melalui sms banking. "Kalau pulsa listrik akan habis alarm pada meter listrik pra bayar akan menyala atau berbunyi,"ungkap pria berjenggot putih itu.
Menurut Setyabudi layanan LPB merupakan bentuk peningkatan layanan untuk dapat mengendalikan pemakaian listrik. Inovasi ini merupakan wujud PLN dalam memberikan pelayanan terbaik serta menghilangkan terjadinya pungutan liar. "Kami imbau pelanggan tidak memberikan tips kepada petugas saat pemasangan," tandasnya.

Read More...

DPRD Minta Pemkot Bongkar Pabrik Plastik Matrindo

DEPOK, DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera membongkar bangunan pabrik plastik milik PT Matrindo yang tidak memiliki izin lingkungan. Pabrik yang berlokasi di RT 01/02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, tersebut telah terbukti melakukan pencemaran udara dan biota air Situ Cilodong juga menyalahi tata ruang wilayah dan melanggar garis sepadan situ (GSS). "Pabrik plastik PT Matrindo tidak memiliki izin lingkungan dan pihak pabrik hanya memiliki izin lingkungan pembangunan gudang dan bukan pabrik. Oleh karena itu, melalui Pemkot Depok diminta secara tegas agar segera membongkar bangunan pabrik," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus ST, Kamis (25/3).
Menurut Edi Sitorus, beberapa waktu lalu anggota Komisi C telah berkunjung ke lokasi pabrik ternyata instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pabrik tidak dikelola dengan baik. Sehingga berdampak pada pencemaran ke dalam air Situ Cilodong. Dikatakannya, kawasan Situ Cilodong tidak diperbolehkan berdiri pabrik yang menghasilkan limbah, karena kawasan tersebut adalah daerah permukiman penduduk. Apalagi, katanya, keberadaan pabrik sudah melakukan pencemaran udara dan air Situ Cilodong. "Kami tidak main-main, tolong himbauan ini ditanggapi serius," ujarnya.
Selain itu, kata Edi, keluhan puluhan warga sudah berlangsung selama tiga tahun lebih. Ternyata, tidak pernah mendapat tanggapan dari pemilik pabrik. Bahkan, akibat udara tercemar bau busuk itu, membuat sejumlah anak-anak warga setempat sering mengalami sesak nafas. "Harus segera di bongkar sebelum makan korban," katanya.
Ny Yani, 49, mengatakan dirinya telah berulang-ulang komplain namun tidak pernah ditanggapi. "Udara di sini sudah tidak bersih lagi, bau busuk mulai terasa bila menjelang pagi. Pihak pengelola pabrik sering membuang limbahnya pada tengah malam. Kami sudah beberapa kali menyampaikan keluhan ini kepada pemilik pabrik, namun tidak ada tanggapan," katanya.
Pengamatan Jurnal Nasional, limbah pabrik plastik yang memproduksi plastik keresek dan peralatan keperluan rumah tangga itu, mengeluarkan aroma bau busuk sangat menyengat. Air limbah dibuang ke kali dan masuk ke Situ Cilodong. Selain limbah cair, juga limbah lainnya seperti daun, kertas dan potongan-potongan plastik yang tak dapat diolah juga dibuang ke areal situ. Akibatnya, banyak jenis ikan yang ada di dalam situ mati karena limbah pabrik.
Sementara itu, Camat Cilodong Edy Juhendi yang dihubungi mengatakan, dia sudah beberapa kali memanggil pihak pengelola pabrik untuk konfirmasi terkait dengan keluhan warga, namun sekali pun tidak pernah memenuhi panggilan camat. "Saya suda capek menulis surat panggilan kepada pengelola pabrik, tapi tak sekali pun mereka mau datang," ujarnya kesal.

Read More...

Depag Pantau Pengajian Sesat

DEPOK, Kantor Departemen Agama Kota Depok akan terus memantau gerak-gerik kelompok pengajian sesat. Apalagi, kelompok pengajian yang tidak menyandang nama itu memerintahkan anggotanya mencari asmaul husna yang ke-100, dan tidak menjadikan Al Quran sebagai kitab suci. Sekalipun, saat ini ketua kelompok pengajian tersebut, ustad Hanafi, sudah mau bersepakat dengan warga. "Sementara ini kasus tersebut telah kita anggap selesai, karena Hanafi mau mengikuti kesepakatan yang ada. Tapi, kita tetap pantau gerak-gerik mereka," kata kepala Kantor Departemen Agama Kota Depok H Nur Muhammad, Kamis (25/3).
Nur Muhammad mengatakan, berdasarkan pertemuan yang diadakan antara warga, pemimpin pengajian, MUI KUA, tokoh masyarakat, pihak kecamatan, dan kelurahan disepakati bahwa aliran tersebut tidak memperbolehkan baiat seseorang dalam mengikuti pengajian. Lebih lanjut dikatakan, dengan penggunaan baiat tidak serta merta seseorang menjadi anggota dari jamaah. Untuk pembayaran mahar, kata Nur Muhammad, warga juga meminta untuk ditiadakan."Untuk bayar mahar, seharusnya ya seperti infak yang tidak ada patokan harus 50 ribu," kata dia.
Ia mengatakan, bahwa dirinya sering menghadiri acara pengajian di kampungnya, baik tingkat RW atau RT. Dipengajian tersebut ada infak dan sodaqoh. Namun, ia tidak diharuskan membayar dengan kadar jumlah tertentu. Infak dan sadaqoh hanya berdasarkan kemampuan. "Yang diperbolehkan ya sesuai kemampuan orangnya, jumlahnya pun variatif. Tidak dipaksakan," kata Nur Muhammad.
Ia menambahkan, dalam kesepakatan tersebut, warga meminta untuk meniadakan ajaran mencari asmaul husna yang ke-100. Dirinya sangat mendukung kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut, karena merupakan jalan yang terbaik. "Kalau ajarannya sendiri ya tidak benar, tapi bukan berarti sesat. Kita kan minta untuk kembali ke ajaran yang benar," katanya.
Untuk sementara, sambungnya, pengajian tersebut sudah tidak ada masalah. Pasalnya, pimpinan pengajian mau mengikuti kesepakatan antara warga dan MUI. Selanjutnya, pihaknya akan terus melakukan pemantauan aktifitas pengajian tersebut. Pengawas, penyuluh Agama, akan ditempatkannya untuk mengawasi terus kegiatan mereka. "Kalau mereka melanggar kesepakatan ya kita tindak," ucapnya.
Nur Muhammad mengatakan, dalam melakukan pemantauan dirinya akan bekerja sama dengan semua pihak. Bahkan, lanjutnya, pihaknya sudah membuat laporan ke kejaksaan. Menurutnya, jika sudah ditangani kejaksaan maka pembinaan akan lebih intensif. Karenanya, didalamnya bukan hanya dari hukum, MUI, BIN, Kesbanglinmas, dst. "Kalau komunikasi dengan masyarakat baik, tidak mungkin terjadi protes dari warga," tandasnya.

Read More...

Rencana Kemendagri Membuat Mekanisme Tata Cara Pemberian Reward dan Punishmen Disambut Baik

DEPOK, Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun mekanisme tata cara pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishmen) bagi bupati dan wali kota disambut baik bakal calon (balon) Wali Kota Depok Pradi Supriatna. Apalagi, penyusunan peraturan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan dan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Pasal 4 poin c PP 19 Tahun 2010 menyatakan gubernur sebagai wakil pemerintah berwenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran sumpah/janji. "Saya kira peraturan tersebut nantinya akan memperjelas fungsi dan kerja wali kota. Yang perlu dipahami disini ialah pemerintah khususnya Mendagri ingin mengingatkan wali kota bahwa dirinya merupakan wakil pemerintah," kata Pradi Supriatna, Kamis (25/3).
Pradi mengatakan, penghargaan dan sanksi merupakan sebuah keharusan untuk menjaga nilai keseimbangan birokratisasi di Indonesia. Dengan adanya reward dan punishmen setiap wali kota tidak akan melenceng terlalu jauh dalam mengeluarkan kebijakan untuk daerahnya. Artinya, setiap kebijakan pusat harus mampu diselaraskan dan diimplementasikan dalam kebijakan lokal. "Selama ini saya masih melihat banyak kebijakan yang tidak selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat," kata dia.
Menurut Pradi, keselarasan pemerintah pusat dan daerah patut mendapat dukungan penuh dari setiap wali kota. "Keseimbangan menjadi faktor penentu kemajuan sebuah wilayah," katanya.
Pradi mengatakan, bila dirinya dipercaya menjadi pemimpin di Kota Depok, maka ia akan mencotoh gaya kepemimpinan Wali Kota Solo Joko Widodo. Menurutnya, gaya kepempiminan yang komunikatif dibutuhkan untuk menata Depok ke depan. "Saya takjub melihat gaya kepepimpinan Mas Joko. Waktu memindahkan PKL untuk direlokasi saja tanpa ada perlawanan dan konflik sedikit pun. Yang dikedepankannya ialah sosialisasi, komunikasi langsung dengan PKL, dan langsung mengajak PKL melihat lokasi relokasi tersebut," katanya.
Begitu pula, kata dia, dalam melaksanakan pembangunan komunikasi menjadi kata penting. Sebab, dengan komunikasi semua orang dapat informasi penting. "Kalau dalam pembangunan kita banyak kekurangan ya kita perbanyak komunikasi dengan Bapenas," ucapnya.
Hal senada juga diutarakan, Nursi Arsirawati (Uci). Menurut bakal calon Wakil Wali Kota Depok, pemberian sanksi dan penghargaan kepada wali kota merupakan tindakan yang patut diacungkan jempol. Pasalnya, dengan begitu wali kota dan muspida tidak akan membuat program yang melenceng dari program pusat. "Dengan mengikuti kebijakan pusat kita bakal dapat menyerap pundi pembangunan," katanya.
Uci mengatakan, sudah berulang kali dirinya mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk lebih berorientasi kepada kebijakan pusat. Sehingga, pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Depok dapat terlaksanan dengan cepat. "Sudah saatnya kita juga harus memiliki wali kota yang mempunyai visi ke depan. Mas Agung salah satunya," kata dia.

Read More...

Dana Perbaikan Stadion Merpati Depok Diduga Menguap

DEPOK, Dana perbaikan stadion Merpati Depok sebesar Rp13 miliar diduga menguap. Pasalnya, mega proyek perbaikan stadion Merpati Depok yang menjadi basecamp Persikad banyak sekali kejanggalannya. Kejanggalan tersebut diantaranya terlihat pada proyek pemasangan lampu stadion, perbaikan tribun, perbaikan balai KONI, perbaikan gedung KONI, dan perbaikan rumput lapangan sepakbola. Padahal, dana sebanyak Rp13 miliar diambil dari pelbagai sumber yakni APBD 2009, bantuan provinsi, dan sumbangan Menpora. "Banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada proyek pembangunan stadion Merpati," kata Ketua seksi pertandingan PSSI Kota Depok, Bachtiar Butarbutar, Rabu (24/3).
Bachtiar mencontohkan, perbaikan rumput stadion Merpati merupakan sumbangan Menpora sebesar Rp1 miliar. Namun kenyataanya, kata dia, rumput di stadion sama sekali tidak layak digunakan. Sepengetahuanya, kata Bachtiar, anggaran perbaikan rumput stadion sudah dikucurkan tahun 2009. Ditambahkan Bachtiar, pengerjaan proyek lainnya pun pantas dikritisi. Sebagian tribun ternyata belum tuntas. Bahkan, nilai pembangunannya tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan. Sebagai contoh, dia menyebutkan proyek tribun utara yang anggaranan dikucurkan dua tahap. Totalnya sebesar Rp4 miliar, tapi kondisinya seperti tribun seharga Rp3,2 miliar. Berarti ada dana sebesar Rp 800 juta yang tidak terserap. Belum lagi lampu stadion yang nilainya Rp.2 miliar, tapi hanya digunakan sebesar Rp1,8 miliar. "Tribun timur dan tribun selatan harusnya sudah dibangun tahun ini, ternyata tidak ada. Silahkan cek saja langsung ke lapangan," kata penggemar sepak bola ini.
Kondisi tersebut, tambah dia tak hanya terjadi di stadion Merpati. Pengerjaan proyek lainnya pun bernasib sama. Perbaikan gedung KONI senilai Rp1 miliar yang baru dikerjakan dua bulan belakangan, sudah bocor dan tak layak digunakan. Padahal, sambung Bachtiar, gedung tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai ekgiatan olah raga indoor. Diantaranya badminton dan lainnya. "Terpaksa hanya digunakan untuk bela diri saja. Karena tak sesuai kondisinya," kata dia.
Pengurus KONI Kota Depok, Bambang mengatakan, gedung KONI yang berada tepat di depan kantor KONI itu tak berfungsi saat hujan. Alasannya atap gedung itu bocor cukup parah. "Kalau hujan deras air mengocor layaknya gedung tanpa atap. Air langsung menerobos masuk ke lapangan. Padahal, bangunan itu baru saja di renovasi," kata dia.
Anggota komisi C, DPRD Kota Depok, Musttaqin mengakui bahwa dirinya telah menerima laporan adanya kejanggalan pengerjaan proyek tersebut. Namun belum sempat melakukan pengecekan ke lokasi. Alasannya masih ada kegiatan lainnya. Meski demikian, Musttqin meminta kontraktor yang terlibat untuk bertanggung jawab. Terutama pada sejumlah kegiatan yang masih dalam masa perbaikan. Sedangkan proyek lainnya harus diteliti kembali. "Saya dengar memang gedung KONI itu bocor. Padahal baru dua bulan diperbaiki. Kontraktornya harus bertanggungjawab terhadap masalah ini," kata Wakil Ketua Fraksi PKS.

Read More...

DPRD Minta Pemkot Tidah Hanya Sibuk Ngurusi Belimbing

DEPOK, DPRD minta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak hanya fokus mengurusi belimbing sebagai ikon Kota Depok melainkan lebih fokus mengatasi masalah pasar tradisional. Sebab, pasar tradisional di Kota Depok hingga kini masih kurang terawat dan terlihat kumuh. Padahal, pasar tradisional sangat dibutuhkan masyarakat. “Jangan hanya belimbing saja yang diurus. Masyarakat tidak butuh belimbing yang dibutuhi masyarakat saat ini adalah bagaimana berbelanja di pasar tradisional dengan nyaman, aman, dan tertib," kata anggota Komisi C, Fraksi Gerindra-Bangsa, Slamet Riyadi, Rabu (24/3).
Menurut Slamet, kebutuhan pasar tradisional yang tertata rapih merupakan kebutuhan mutlak. Apalagi, kata dia, pasar tradisional di Kota Depok kebanyakan tidak tertata secara rapih. Bahkan, banyak diantara pasar tradisional yang masih terlihat kumuh. "Saya berharap pemkot mau lebih fokus membangun pasar ketimbang mengurusi masalah belimbing," katanya.
Anggota PKB itu mengatakan, pemkot terkesan kurang peduli pada perkembangan pasar tradisional. Wajar saja, lanjut dia, banyak warga lebih memilih datang ke pasar modern ketimbang pasar tradisional. "Jangan bilang kalau pasar kotor, tapi bagaimana mencari solusi agar pasar tersebut menjadi pasar tradisional yang bersih. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan pasar tradisional itu," ucap Slamet.
Paling tidak, kata Slamet, pasar tradisional ada diseluruh ke camatan di Kota Depok. Ia mencontohkan, sampai detik ini Kecamatan Sawangan belum memiliki pasar tradisional padahal sudah lama diusulkan untuk dibangun. "Lebih baik lagi jika pasar tradisional berada di seluruh kecamatan," katanya.
Angota komisi C lainnya, Roby Aswan menilai Pemkot Depok belum melakukan pengelolaan pasar tradisional secara professional. Ia menambahkan, pemkot menyadari bahwa aspek keamanan, kebersihan, ketertiban merupakan aspek nilai jual. Hanya saja, kata dia, hal tersebut belum direalisasikan kedalam pengelolaan manajemen pasar tradisional.
Pemkot Depok, kata Roby harus mengingat bahwa pasar tradisonal merupakan tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan sekaligus pemasukan bagi kas daerah. "Kalau hal tersebut diberdayakan secara baik maka yang akan mendapatkan keuntungan adalah warga dan pemerintah juga," kata anggota Fraksi Partai Demokrat.
Roby menambahkan, dari sisi retribusi pemkot sudah mendapatkan keuntungan sendiri. Ia menyebutkan, mulai dari parkir, bongkar muat barang, sewa kios dan lainnya. Secara umum lanjutnya, kegiatan tersebut dapat menambah pemasukan APBD. "Jangan juga pasar tradisional malah dibiarkan mati suri. Diurus tidak di pungut retribusi setiap hari," katanya.
Dikatakannya lebih lanjut, pasar modern merupakan ancaman bagi masyarakat. Pasalnya, letaknya yang strategis dan cenderung memiliki gaya tersendiri. Hal tersebut dapat mematikan pasar yang ada. "Jika ini tidak diantisipasi oleh pemerintah, akibatnya bisa membahayakan bagi ekonomi masyarakat kecil. Harusnya ada batasan yang jelas mengaturnya," kata dia.

Read More...

Delapan Siswa Tuna Grahita Ikuti UN

DEPOK, Sebanyak delapan siswa tuna grahita atau retardasi mental (mental retardation) asal Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Asih terlihat antusias ikuti ujian nasional (UN) setingkat SMA. Kedelapan siswa tersebut terbagi kedalam dua kelas yakni tuna grahita ringan atau kelas C terdiri dari enam siswa, dan tuna grahita sedang atau kelas C1 terdiri atas dua siswa. "Sudah dua hari ini mereka mengikuti UN. Mereka tidak menganggap ujian sebagai sesuatu yang harus ditakuti," kata Kepala Sekolah SMA SLB C Dharma Asih, Nurdin di Jalan Bangau, Kecamatan Beji, Kota Depok, Rabu (23/3).
Menurut Nurdin, mata pelajaran yang diujikan kepada delapan siswa tersebut berbeda dengan soal yang diterima siswa di sekolah umum. Hal itu, kata dia, karena siswa tersebut memiliki kadar IQ berbeda dengan siswa lainnya. Untuk tuna grahita ringan tingkat IQ-nya hanya mencapai 50-75, sedangkan grahita sedang 50 ke bawah. "Karena mereka tuna grahita, jadi soalnya juga bukan dari provinsi yang buat. Tapi tingkat gugus atau kota Depok," katanya.
Ia menambahkan, ujian bagi siswa tuna grahita meliputi mata pelajaran tulis dan mata pelajaran kinerja. Mata pelajaran tulis yakni siswa diwajibkan memberikan jawaban singkat. Sedangkan, mata pelajaran kinerja mereka diperintahkan untuk menghitung sebuah objek secara langsung atau istilah lainya praktik. Jika pada soal UN terdapat sebanyak 50 soal, maka soal untuk siswa tuna grahita hanya sebanyak 20 soal. Jenis soal pun bukan pilihan ganda, tetapi jawaban singkat. Nurdin tidak menampik jika selama proses ujian, pihak guru ikut memberi petunjuk. Akan tetapi, petunjuk tersebut bukanlah dalam bentuk meberikan jawaban yang benar. Tetapi, guru membantu siswa untuk menulis jawaban secara benar. "Siswa kita walaupun dia tahu jawaban soalnya, tapi belum tentu dia bisa nulis jawaban itu secara benar. Jadi kita bantu cara menulis dengan ngasih petunjuk bagaimana menulis huruf tertentu," kata Nurdin.
Meski demikian, Dasih yakin para siswanya mampu melewati ujian dan mencapai nilai di atas standar kelulusan. Pada tahun lalu, dari 12 siswanya yang mengikuti ujian akhir, hanya dua yang tak lulus dan harus mengulang.
Rencananya untuk tanggal 29 Maret mendatng giliran siswa SMP yang menderita tuna rungau yang akan mengikuti ujian nasional. Untuk siswa SMP, soal yang diberikan akan sama dengan soal ujian sekolah umum. “Kalau SMP soalnya dari provinsi sama kaya ujian di sekolah umum,” katanya. Hal tersebut lantaran, para siswa tuna rungu hanya memiliki keterbatas pada kemampuan pendengaran. Tetapi, tingkat kecerdasan mereka normal atau sama dengan anak-anak pada umumnya.

Read More...