Pemerintah Kurang Perhatian Terhadap Masyarakat Perbatasan

DEPOK, Direktorat Jenderal (Dirjen) Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Andi Hadi mengakui perhatian pemerintah terhadap masyarakat perbatasan masih kurang. Masalah ini sudah bukan menjadi rahasia. Melainkan telah banyak diketahui publik. “Banyak warga yang tinggal diperbatasan kesejahteraannya masih dibawah standard,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi yang yang diselenggarakan, PB HMI, di Graha Insan Cita, Depok, Selasa (10/11).

Menurut Andi, masyarakat diperbatasan masih membutuhkan sarana dan fasilitas. Dia mengatakan, sangat ironi jika masyarakat perbatasan di Indonesia disandingkan dengan masyarakat perbatasan di luar negeri. “Di luar negeri, warga perbatasannya sangat makmur. Sementara di Indonesia masih di bawah standar,” katanya lagi.
Ironisnya lagi, kata Andi, warga diperbatasan Malaysia, tepatnya di Kalimantan lebih banyak menyaksikan siaran televisi Malaysia ketimbang siaran Indonesia. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus menempuh jarak jauh. “Kenyataan seperti ini harus segera diubah,” katanya.
Selain bicara soal kesejahteraan masyarakat, Andi juga mengupas soal baiknya penjagaan diperbatasan. TNI sebagai garda terdepan keamanan bangsa sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Hanya saja, kata dia, lebih baik pemerintah melakukan perbaikan sarana dan prasarana. “Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dalam mewujudkan kesejahteraan diperbatasan,” katanya.
Pernyataan senada juga dilontarkan Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Politik Luar Negeri, Kementerian Luar Neger, Siswono Pramono. Menurutnya, penyebab semua itu adalah kareana wilayah NKRI yang cukup luas. “Letak geografis yang langsung berbatasan dengan negara tetangga baik laut dan darat, menjadi tantangan buat kita. Mulai dari penyediaan infrastruktur, termasuk penyediaan sarana transportasi bagi masyarakat perbatasan,” katanya.
Siswono mengatakan, masyarakat perbatasan tidak dapat menolak globalisasi. Makanya, salah satu program yang bisa dilakukan pemerintah ialah dengan menanamkan jiwa interpreneurship kepada seluruh penduduk perbatasan. Ia menambahkan, peran serta pemerintah dalam membangun dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sangat dibutuhkan untuk kemajuan masyarakat. “Yang penting, kita dapat memetik keuntungan dari globalisasi,” katanya.