Ummat Islam Mulai Terpecah

DEPOK, Pertikaian antarummat Islam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Depok semakin meruncing. Bahkan, telah mendekati pada dukungan buta. Beberapa waktu lalu perbedaan pandangan terjadi ditubuh Nahdlatul Ulama (NU). Polemik juga terjadi antara dua organisasi Islam lainnya yakni Ikhwanul Muslimin dan Salafunalshalihien Ahlussunnah Wal Jama’ah (Barda Salama).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Barisan Pemuda Salafunashalihien Ahlussunnah Wal Jama’ah (Barda Salama) Syarif Hidayatullah menuding pernyataan Presiden Ikhwanul Muslimin Habib Husein Alhabsy soal mengharamkan memilih salah satu calon walikota Depok sangat provokatif dan sudah masuk dalam koridor black campaign (kampanye hitam). Pernyataan tersebut sangat tidak layak dikeluarkan oleh seorang tokoh agama. "Seorang tokoh agama itu wajib mengeluarkan pernyataan yang mengayomi umat, memberikan pencerahan dan menyejukkan. Bukan memprovokasi umat yang berpotensi pada perpecahan umat," katanya, Kamis (15/10).

Menurut Syarif, dalam ajang pilkada seharusnya tokoh agama netral. Peran ulama justru memberikan hawa sejuk bagi masyarakat. Memperbanyak himbauan kepada masyarakat agar mau menyukseskan pilkada dengan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Tujuannya, agar muncul pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat. "Kalau mengeluarkan statemen itu jangan asal goblek," kata dia.


Syarif menilai, apa yang dilakukan Habib Husein Alhabsy tidak lebih dari jualan kecap dan tidak elegant. Bahkan pernyataannya itu tidak menunjukkan dirinya sebagai tokoh agama atau tokoh organisasi keagamaan. Padahal seorang tokoh agama harus mencerminkan diri sebagai figur yang patut disuri tauladani. "Kalau ungkapan itu berbau fitnah sangat berbahaya. Artinya dia memberikan contoh kepada umat bahwa fitnah itu dihalalkan agama. Apa memang begitu," tannyanya.

Ia menuturkan, Habib Husein Alhabsy seringkali mengeluarkan statemen yang mencampur adukkan urusan agama dengan politik. Seringkali melemparkan isu-isu yang berpotensi memecahbelah umat. Bahkan tidak jarang, statemennya mengandung kebohongan. Misalnya, ketika menjelang Sidang Paripurna 30 April 2001 lalu, Husain Al-Habsy menyatakan akan menyiapkan 150 ribu pasukan Ikhwanul Muslimin untuk menghadapi pendukung Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Nyatanya bohong belaka. Orang-orang yang keluar itu bukan pasukan dia dan jumlahnya jauh lebih kecil. Pasukan itu direkrut oleh dua jenderal yang berkongsi dengannya," kata Syarif.

Bahkan, Syarif menjelaskan, Habib Husein yang pernah melanjutkan sekolah di Iran itu dikeluarkan dari perkumpulan para habaib se-Indonesia. Dan ketika didiskusikan soal kiprah Habib Husein Alhabsy kepada para habaib dan ulama. Beberapa habaib mengaku malu dengan sepak terjang Habib Husein Alhabsy tersebut yang seringkali mengeluarkan opini di mass media dengan menjadikan agama sebagai komoditi kepetingan politiknya secara pribadi.

Syarif juga mengimbau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu) wajib untuk melakukan investigasi atas statement yang berpotensi mengundang konflik horizontal itu. "Sebagai bentuk tanggung jawab, silahkan Panwaslu bersikap dan pihak berwajib melakukan investigasi. Siapa yang berada di belakang Habib Husein Alhabsy dengan statemen black campaignnya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Ikhwanul Muslimin Habib Husein Alhabsy melarang umat muslim Depok memilih pasangan Badrul Kamal-Agus Suprianto (BK-Pri).