Pelebaran Jalan Margonda Bukan Keberhasilan Nur Mahmudi

DEPOK, Calon Wali Kota Nur Mahmudi Ismail-Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK), dan Partai Pelopor diminta untuk tidak mengklaim pelebaran Jalan Margonda Raya sebagai program keberhasilan dirinya mengatasi kemacetan Margonda. Apalagi sampai memasukkan pelebaran jalan tersebut dalam pamplet (selebaran) visi, misi, program, dan keberhasilan. "Jangan ada kebohongan publik disana, pelebaran Jalan Margonda merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar)," kata anggota DPRD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Rahmin Siahaan, Rabu (5/10).

Rahmin mengatakan, pelebaran Jalan Margonda merupakan program dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (BM SDA) Provinsi Jabar. Hal itu dilakukan karena Jalan Margonda merupakan jalan protokol atau jalan provinsi. "Provinis yang memiliki gawe, bukan Nur Mahmudi. Aneh kalau mereka mengklaim pelebaran jalan tersebut sebagai sebuah keberhasilan," katanya.

Rahmin mengatakan, sebaiknya Wali Kota Nur Mahmudi yang sekarang mencalonkan diri menjadi wali kota kembali melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini. Pelebaran Jalan Margonda, kata dia, ternyata tidak dapat mengatasi masalah kemacetan yang selama ini menjadi pokok masalah yang dikeluhkan masyarakat. "Jangan hanya membanggakan dan mengklaim tapi tidak memberikan solusi berarti," katanya lagi.

Ia mengingatkan, pembangunan Jalan Margonda yang dilakukan pihak provinis subtansinya untuk mengatasi kemacetan. Tapi kemudian, Wali Kota Nur Mahmudi tidak dapat menjabarkan subtansi tersebut dalam realitas di lapangan. Seharusnya, kata dia, bila wali kota mengerti maksud dan tujuan pelebaran jalan tersebut. Wali kota tidak membiarkan jalan yang baru dilebarkan hanya berfungsi sebagai tempat parkir kendaraan roda dua maupun empat. "Kalau penyebab kemacetan dapat diatasi wali kota maka saya tidak akan protes terhadap klaim tersebut. Ini kan sama sekali tidak dilakukan. Pelebaran jalannya saja yang dibanggakan," kayanya.

Hal senada juga dilontarkan anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat (FPD) Sutopo. Menurutnya, tidak bijak kalau keberhasilan seseorang diklaim sebagai keberhasilan diri sendiri. Maksudnya, pelebaran Jalan Margonda merupakan inisiatif pemrov Jabar. "Kok sudah ada yang mengklaim. Kalau mau mengklaim ya santunan kematian yang masih menunggak, dan UPS yang mengalami penolakkan sana sini," kata dia.

Sutopo berharap pamlet yang memasukan pelebaran Jalan Margonda sebagai bentuk keberhasilan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail sebaiknya segera ditarik. Takutnya menjadi bahan tertawaan masyarakat yang mengetahui program tersebut. "Ini harapan kalau tidak dapat dipenuhi ya tidak apa-apa. Wong, namanya juga ingin mengingatkan," katanya.