DPT Depok Masih Bermasalah

DEPOK, Kendati Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Depok tinggal menyisahkan waktu 48 jam lagi namun masih banyak persoalan yang ditinggalkan. Dari mulai banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok, sampai dengan masih adanya nama ganda dan masih dicantumkannya orang yang telah meninggal. Uniknya, nama-nama aktivis pro demokrasi seperti Direktur Gerakan Membangun Masyarakat (Gemmad) Kota Depok Kasno, Direktur Eksekutif Forum Reserarch Economy Social & Humanity (Fresh) Murtada Sinuraya, mantan caleg DPRI dari PKB NuryamanBerry Hariyanto, 25 warganya di perumahan Bukit Rivaria RW 10, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan. "KPU harus bertanggungjawab atas kejadian ini," kata Murtada, Kamis (14/10).

Sementara itu, nama-nama orang meninggal dan masuk dalam DPT di perumahan Bukit Rivaria atas nama Ibu Karsam. Hal sama juga terdapat di TPS 89 RW27, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, atas nama almarhum Haris Hutahaean. Ia meninggal 4 tahun lalu. "Saya bingung kenapa almarhum Haris dapat masuk, padahal 4 tahun lalu sudah meninggal," kata Ketua KPPS, TPS 89 Robini Hutapea.

NuryamanBerry Hariyanto mengaku, ia dan 25 warganya di perumahan Bukit Rivaria tidak tercantum dalam DPT. Bahkan, terdapat satu warga atas nama bu Karsam telah meninggal justru masuk terdaftar. Untuk itu, bersama masyarakat meminta penjelasan dari panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). "Kita dari mulai pileg sampai pilpres ikut nyoblos. Tapi kenapa sekarang kok tidak masuk DPT. Kenapa bisa terjadi dan ada permainan apa dibalik ini semua," kata Bery.

Bery meminta KPU Depok memperbaiki DPT yang ada. "Jika belum ada usaha perbaikan, saya akan membuat aksi yang lebih. Bahkan, kita minta agar pelaksanaan pemungutan suara di TPS setempat minta dihentikan," katanya.

Ketua Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Depok Sutarno mengatakan, pihak panwaslu juga menemukan sejumlah warga di Kecamatan Cipayung masuk dalam DPT ganda. Mereka, tercantum di dua TPS yang berbeda. "KPU kan sudah memverifikasi dengan DPT Tools, harusnya sudah tidak ada lagi permasalahan pada DPT, bahkan soft copy DPT saja baru dikasih ke kami kemarin. Kita sengaja kritik kinerja KPU, kalau seperti ini bisa rawan gugatan," kata dia.

Anggota KPU Raden Salamun mengatakan, warga yang tidak tercantum dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS akan tetap dapat memilih hanya dengan mendapatkan formulir C6 tanpa kartu pemilih. Sedangkan DPT ganda, kata Salamun, adalah hal yang mudah dan hanya tinggal mencoret salah satu. "Kalau ganda tinggal dicoret, tidak usah dapat kartu pemilih, dan yang belum masuk dalam DPT paling hanya sedikit, rata – rata mereka sudah tercantum di DPS," katanya.