DEPOK, Puluhan aktivis yang terdiri dari ulama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemuda, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) meminta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengklarifikasi ucapan mantan tokoh penting Negara Islam Indonesia (NII) Imam Supriyanto. Apalagi Imam jelas-jelas mengatakan Nur Mahmudi bagian dari NII. “Kita minta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail angkat bicara soal keterlibatannya di NII. Kita tidak akan mentolerir sedikitpun keberadaan NII di Depok. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati,” tegas KH Damanhuri, salah seorang penggagas Aliansi Khusus Berangus Aliran Sesat NII, Selasa (10/5).
Damanhuri menolak Depok dijadikan basis massa NII. Ia beranggapan NII sudah sangat membahayakan Islam sebagai agama, dan Indonesia sebagai negara kesatuan. Dia berharap pemerintah pusat melakukan aksi konkrit untuk mencegah terjadinya penyusupan kader-kader NII kedalam struktur birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Sebelum hal itu terjadi, harus ada aksi konkrit untuk mencegah hal itu,” katanya.
Dia meyakini kader dan simpatisan NII di Kota Depok sudah mencapai ribuan orang. Baik itu dari kalangan masyarakat biasa, mahasiswa, maupun pelajar. Kemarin, Senin (9/5), ia kedatangan seorang mahasiwa di salah satu kampus di Depok, bernama Apri. “Apri itu datang ke saya sambil menangis tersedu-sedu karena sudah masuk menjadi bagian dari NII. Dia diajarkan melakukan penipuan. Ia juga sudah menguras uang milik orangtuanya sebanyak Rp7 juta. Dia minta saya mengembalikan dia ke dalam Islam sesungguhnya,” ujar Damanhuri.
Pernyataan senada juga dikatakan Ketua Aliansi Khusus Aliran Sesat NII, KH Abu Bakar Madris. Menurutnya, tindakan NII sudah menjurus pada penodaan nilai-nilai Islam. Mereka juga sudah berlaku makar terhadap negara kesatuan ini. “Kita tidak ingin membiarkan mereka tumbuh subur di Depok. Kita akan segera membumi hanguskan mereka sekarang juga,” tegasnya.
Abu Bakar meminta masyarakat tidak mudah terpancing dengan rayuan manis pengikut NII. Ia menyerukan agar masyarakat bahu membahu menghancurkan basis NII di Kota Depok. “Kita berharap Wali Kota Nur Mahmudi memberi tanggapan soal tudingan Imam. Jangan sampai kami memiliki pemikiran bahwa pernyataan Imam itu merupakan kebenaran yang tidak bisa dibantah,” ujarnya.
Koordinator aliansi Kasno membantah kalau aliansi yang dibentuk para aktivis se-Kota Depok hanyalah sebagai wadah untuk menjatuhkan Nur Mahmudi dari jabatannya sebagai wali kota. “Kami tidak berniat sedikitpun menjatuhkan Nur Mahmudi dari jabatannya. Kalau pun Nur Mahmudi terbukti sebagai petinggi NII, ya, dia harus menanggung segala resiko. Termasuk pencopotan jabatannya,” kata dia.
Kasno mengingatkan, dalam NKRI tidak ada ataupun tidak dibenarkan mendirikan negara dalam negara. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah secara tegas menyatakan bahwa negara kita adalah NKRI. “Jadi bukan NII,” tegasnya.
Dia meminta seluruh masyarakat Depok untuk merapatkan barisan membumi hangus keberadaan NII. Ia tidak peduli keberadaan NII sudah tergabung dalam partai ataupun belum. “Selama mereka terlibat NII harus kita bumi hanguskan. Jangan sampai kita kecolongan,” ujar Kasno.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, KH Dimiyati Badruzaman meminta warga meningkatkan kewaspadaan. Ia bahkan menuding NII sudah berseberangan dengan Islam. NII sudah berseberangan dengan Islam. Kami menghimbau agar masyarakat jangan ikut-ikutan paham yang berseberangan,” katanya.
Dimyati meminta pemerintah dan pihak Kepolisian agar bekerjasama dalam mengusut pengajian yang mencurigakan. Bila perlu menumpas sejak awal para pengikut NII, jika terbukti adanya pengajian yang mengajarkan paham yang sesat. “Hendaknya sejak awal ikut menumpas, jangan sampai membesar. Perlu juga mengusut pengajian yang dicurigai sesat,” terangnya.
Selasa, 10 Mei 2011
Wali Kota Depok Diminta Angkat Bicara Soal NII
Warga Cinere Tanam Pisang di Jalan Rusak
DEPOK, Kesal menunggu realisasi janji Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang tak kunjung terwujud. Warga Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) akhirnya meletakan pohon pisang, pohon talas, dan pot bunga ditengah jalan. Mereka meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera memperbaiki Jalan Raya Cinere. Sebab Jalan Raya Cinere merupakan salah satu jalur utama di Kota Depok. "Kami sudah habis kesabaran menghadapai janji wali kota yang tak kunjung teraliasasi. Penanaman pohon pisang, talas, dan bunga di tengah jalan sebagai bentuk perlawanan warga terhadap pemerintah daerah yang tak juga memiliki simpati pada masyarakat," tegas Robino, warga RT007/RW05, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Selasa (10/5).
Robino meminta Wali Kota Depok tidak lagi melakukan pembodohan terhadap masyarakat. Caranya dengan fokus melakukan pembangunan infrastruktur Jalan Raya Cinere dan jalan lainnya yang sudah rusak parah. Ia menyadari penanaman pohon atau peletakan pohon di tengah jalan berakibat pada kemacetan. "Saya mohon para pengguna jalan tidak kesal dengan aksi yang kita lakukan. Saya merasa yakin mereka mendukung seluruh aksi kita. Aksi ini dilakukan untuk menyadarkan pemerintah daerah," ujarnya.
Di tempat sama, Rosi mengaku kesal dengan janji-janji muluk pemerintah. DIa mengingatkan, Wali Kota Nur Mahmudi sudah mengumbarjanjinya sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu. Namun, sampai saat ini janji tersebut belum teralisasi. "Wali kota berjanji akan memperbaiki jalur ekonomo Cinere. Dia dengan bangga mengatakan Jalan Raya Cinere merupakan salah satu jantung ekonomi. Nyatanya dia sengaja menyengsarakan masyarakat," tuturnya.
Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (Bimasda) Yayan Aryanto, saat ditemui di kantor Kecamatan Cinere mengatakan, tahun ini PemKot Depok telah menyiapkan anggaran Rp3 miliar untuk pembangunan Jalan Raya Cinere. "Yang jelas, jalan-jalan yang rusak pada bulan Juni tahun ini, sudah mulai kami kerjakan. Selesai proses lelang langsung kita kerjakan. Kita tidak bisa seenaknya saja. Harus tetap patuh pada aturan main," ujarnya.
Sementara itu warga Cinere memansang delapan titik pohon pisang, dan pohon talas dimulai dari depan Cinere Square hingga Mall Cinere. Warga memasang pohon tersebut pada Selasa (10/5) dinihari. Warga mengungkapkan kekesalnya setelah pemkot Depok tidak juga memperbaiki jalan yang sudah sering masuk dalam usulan Musrembang tersebut.
Minggu, 08 Mei 2011
Densus Tangkap Tiga Teroris di Depok
DEPOK, Densus 88 menangkap tiga pelaku yang diduga sebagai teroris ditiga titik berbeda. Tepatnya pada dua kecamatan berbeda yakni: Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong. Tiga pelaku ditangkap kisaran jam 18.00 sampai 21.00 WIB.
Pertama Densus menangkap Eko Ibrahim di Jalan Waru Jaya, RT006/RW022, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya. Kedua, Ferdyansyah Jalan Kemang Dua (Studia Alam) RT004/RW010 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya pada Sabtu malam sekitar pukul 22.00 WIB. Ketiga, Zulkifli Lubir alias Jaisyulhaq di Jalan Mandor Samin RT 004/RW04, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 WIB.
Menurut istri Eko, Fatmawati alias Ipit, suaminya bukan teroris. Ia hanya penjual soft gun. Bukan senjata betulan. “Suami saya bukan teroris. Palisi hanya membawa pistol mainan dari dalam rumahnya,” katanya.
Ipit mengaku pada saat suaminya ditangkap Densus, ia tengah meniduri anak ketiganya yang masih bayi. Namun, anak keduanya yang tengah asik nonton televisi teriak. “Mamah..mamah papah di bawa orang. Anak saya itu menyaksikan secara langsung papahnya di bawa. Dia sampai sekarang masih terauma,” katanya.
Ipit menjelaskan, pada saat dibawa pihak Densus, suaminya menggunakan yukensi dan celana pendek. Sama sekali belum ganti pakaian. “Densus juga menggeledah rumah saya, membawa kaset VCD, dan membawa barang-barang lainnya,” ujar Ipit kalem.
Saksi mata pihak Densus, Ketua RT006/RW022, Endang Suhendar mengatakan, ia dan sekretarisnya diminta pihak kepolisian menjadi saksi penggeledahan rumah Ipit. “Saya dijemput tiga orang polisi yang mengaku dari Polda Jawa Barat. Mereka minta saya menjadi saksi penggeledahan. Namun, tidak perlu diketahui orang banyak,” katanya.
Endang mengatakan, dari kediaman Eko Ibrahim, polisi menyita empat senjata laras panjang jenis M16. Selain itu juga menyita 69 buah peluru yang biasa dikenakan dipinggang, dan juga 249 peluru dalam dus, dan 27 peluru jenis lainnya yang masih aktif. Juga turut disita dua buah telepon genggam. “Ibu Ipik ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi. Bahkan ibu Ipik menunjukan dimana telak penyimpanan senjata,” katanya.
Menurut Endang jumlah polisi pada saat itu lebih dari 20 orang. Seluruhnya menggunakan pakaian preman. Ia mengatakan Ibrahim sudah tinggal didaerah tersebut sekitar 4 tahun lamanya, dalam keseharianya pria tersebut dikenal tertutup dan tidak bergaul dengan warga sekitarnya. “Keluarga Ibrahim dan Ipik sangat tertutup. Tidak pernah mengikuti kegiatan lingkungan. Walaupun sudah empat tahun mereka tinggal di lingkungan ini,” katanya.
Sementara itu dilokasi Jalan Kemang Dua (Studia Alam) RR004/RW010 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya tempat tersangka teroris Ferdiansyah tinggal Densus hanya menyita hardisk, buku-buku yang berisi tafsir Al-quran, dan koper jinjing. ”Suami saya ngga pernah kemana-mana dan ngga pernah ikut pengajian ekslusif,” terang isteri Ferdiasyah, Asma Nadia, ketika ditemui dikediamannya.
Menurut pengakuan Nadia, ia bersama suaminya ditangkap Densus pada Sabtu sekitar pukul 18.00 WIB dan dibawa ke Mako Brimob kemudian rumahnya digeladah pukul 22.00 WIB.
Ketua RT setempat, Ahmad Fauzi mengatakan dirinya tidak menyaksikan langsung penggeladahan oleh Densus jadi tidak tau apa-apa. “Saya lagi keluar rumah, ketika diberi tahu ternyata penggeladahan telah usai.”
Fauzi mengatakan Ferdiansyah telah tinggal ditempatnya selama satu tahun, dan pembawaan kesehariannya memang tertutup. “Dia tidak pernah bergaul dan sangat tertutup,” katanya.
Ditempat ketiga di Jalan Mandor Samin RT 04 RW 04 Kelurahan Kalibaru, Cilodong, Densus menyita sebuah pistol dan satu kotak peluru. Ketua RT setempat, Andi Mawardi mengatakan, pada Minggu dinihari ia diminta polisi untuk menjadi saksi pengeledahan rumah tersebut.“Petugas menemukan pistol jenis FN dan peluru di plafon bagian belakang rumah, dibungkus plastik, selain itu satu buah CPU komputer juga disita. Mereka juga sudah terlebih dahulu mengamankan pemiliknya,” ujar Mawardi.
Hasbullah Kembali Pimpin DPD PAN Depok
DEPOK, Suksesi politik ditubuh Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Depok berjalan dengan mulus. Tanpa sedikitpun halangan berarti. Dua kandidat yang sempat bertarung sengit yakni: Hasbullah Rahmat dan Kaharudin Bando (Aco) menunjukan kedewasaan berpolitik. Aco membuat geberakan politik manis. Ia mengundurkan diri dari pencalonan karena menganggap dirinya belum layak. Sehingga praktis kandidat tunggal yang terjadi.
Hasbullah Rahmat pun digadang langsung sebagai ketau DPD PAN Kota Depok periode 2011-2016. ”Dengan mundurnya kandidat, Kaharudin Bando, maka tidak ada pilihan lain. Hasbullah Rahmat dapat dinyatakan sebagai ketua DPD PAN,” tegas ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Heru Suyanto dalam Musyawarah Daerah (Musda) PAN ke-3 Kota Depok, Sabtu (7/5).
Diterangkan Heru mundurnya kandidat yang sempat maju itu tak berarti proses pemilihan ini batal. Karena dalam AD/ART partai pun memungkinkan terpilihan kandidat melalui proses aklamasi. Yakni dinyatakannya terpilih melalui kesepakatan forum.
Lebih lanjut, Heru menambahkan terpilihnya Hasbullah itu menujukan pula dukungan penuh dari para kader partai. Tidak ada yang menolak. Bahkan seluruh suara yang turut dalam pemilihan itu menyatakan penuh dukungannya. ”Pemilihan ini sah. Tidak ada yang berbenturan dengan aturan partai. Hasbullah Rahmat berhak menjadi ketua DPD PAN periode berikutnya,” katanya.
Aksi mundurnya, Aco itu pun cukup mendapat perhatian kader PAN lain. Dengan memberikan aplause yang cukup terhadap sikap tersebut. Bahkan beberap kader mengelukan nama kader muda PAN ini. Dalam kesempatan itu, Aco menyatakan mundurnya sebagai kandidatb lebih didasari pada kepentingan partai. Apalagi prestasi yang dicapai PAN selama ini cukup baik. Itu mengindikasikan program kepengurusan partai sebelumnya harus terus didukung. Kaharudin pun menyatakan tetap memberikan dukungan penuh bagi ketua DPD PAN Kota Depok terpilih. Sekaligus berupaya mendukung seluruh program yang bakal dilakukan kepengurusan DPD PAN periode mendatang.
Dia mengakui rival politiknya Hasbullah Rahmat yang juga calon incumbent itu cukup popular. Prestasinya pun diakui banyak kader PAN. Sehingga pantas untuk menduduki kembali jabatan politik itu. ”Saya sudah cukup bangga bisa menjadi rival politik dari Bang Hasbullah. Ini pengalaman menarik bagi saya,” ujarnya.
Selasa, 03 Mei 2011
Jangan Klaim Menang Secara Aklamasi
DEPOK, Wakil Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok, Urip Santoso menegaskan tidak ada satu pun pihak tim sukses calon ketua atau pun calon ketua itu sendiri yang bisa mengklaim akan menanang secara aklamasi dalam Musda, 7 Mei 2011 di Hotel Bumiwiyata. “Yang bisa memutuskan itu semua hanya Dewan Pimpinan Pusat PAN. Saya saja sebagai SC tidak bisa mengklaim hal itu,” katanya, Selasa (3/5).
Urip mengingatkan, secara administratif dua pasangan dinyatakan lolos, yakni: Hasbullah Rahmat dan Kaharudin Bado (Aco). Dua nama ini, kata dia, sudah dikirim ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Barat (Jabar). “Tunggu saja hasilnya,” kata dia.
Urip tidak sepakat kalau Aco dinyatakan tidak lolos persyaratan secara administratif. Lantaran, kata dia, tidak lolos peraturan organisasi (PO) pasal 27. Namun, Urip mengingatkan, kemungkinan besar saingan Aco lupa kalau dalam Po terdapat pasal peralihan. Dimana DPP PAN memiliki kewenangan khusus mengenai calon ketua DPD PAN. “Kalau DPP menganggap Aco memiliki kualitas dan kemampuan untuk memimpin PAN maka keputusan tersebut tidak dapat dibantah. Maka dua calon tersebut dapat bersaing di Musda,” katanya.
Urip meyakini DPP PAN dapat melihat potensi yang dimiliki Aco sebagai calon ketua DPD PAN. Sosok Aco tidak hanya memiliki kualitas intelektual, melainkan memiliki kemampuan membesarkan partai. “DPP akan memilih orang yang secara intelektual mupuni, keuangan mapan, memiliki kemauan membesarkan partai, serta memiliki kemampuan loby. Semua itu ada pada sosok Aco,” ujarnya.
Ia menyarankan semua pihak untuk menyerahkan seluruh keputusan kepada DPP PAN. Tidak ada spekulasi terhadap permasalahan ini. “Saya saja tidak tahu keputusan apa yang akan dikeluarkan DPP PAN. Makanya saya sarankan semua pihak untuk menunggu. Jangan pernah mengira-ngira hal-hal yang sama sekali kita tidak ketahui,” kata Urip.
Secara terpisah, Ketua Sistem Manajemen Partai Politik (Simpatik) yang tidak diakui DPD PAN, TB Toto Sugiarto berencana mendatangi kantor DPP PAN untuk menyampaikan aspirasi kader dan simpatisan Kota Depok. “Kita akan ke DPP PAN untuk menyampaikan aspirasi kader dan simpatisan. Mereka meminta dilakukan penyaringan ulang,” katanya.
Toto melihat penyaringan calon ketua tidak dilakukan secara profesional. Dimana kata dia, para calon pemilik uang saja yang diperkenankan mengikuti pencalonan. Sedangkan kader lain yang lebih mumpuni dari Ketua DPD sekarang tidak dapat ikut dalam pertandingan lantaran tidak memiliki uang. “Banyak kader dan simpatisan yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki uang. Mereka tidak dapat mengikuti pertandingan ini,” tegasnya.
Sebanyak 116 Jemaah Dipastikan Batal Berangkat Haji
DEPOK, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok Nur Muhammad menegaskan, telah menetapkan jumlah kuota haji tahun 2011 sebanyak 1765. Padahal, jumlah kuota tahun lalu mencapai 1872. Dipastikan 116 Jamaah haji tidak bisa berangkat ke tanah suci tahun ini. “Pengurangan jumlah kuota merupakan ketetapan dari propinsi Jawa Barat berdasarkan asas keadilan. Jumlah kuota haji Kota Depok tahun ini sebanyak 1756. Keputusan pengurangan hanya terjadi pada Jawa Barat, dan sebanyak tujuh kota dan kabupaten,” katanya, Selasa (3/5).
Menurut Nur, jumlah kuota haji tahun 2011 di provinsi Jawa Barat mencapai 36.636. Menurutnya, pengurangan kuota haji berdasarkan prinsip keadilan. Apalagi, kata dia, banyak warga dari luar daerah masuk dalam kuota Jabar. Dirinya mencontohkan, rumus asas keadilan berdasarkan jumlah penduduk muslim di Depok per jumlah pendaftar dan dibagi kuota provinsi. “Resiko penerapan asas keadilan ini, ada pengurangan kuota seperti Depok. Keputusan ini juga sudah dihadiri dari perwakilan kota atau kabupaten se-jabar. Padahal selama tiga tahun ini Jabar mendapatkan kuota paling banyak,” katanya.
Ia menambahkan, ketetapan tersebut masih tentatif karena pihaknya belum menerima SK dari Gubernur. Dengan regulasi pemerintah tersebut, dirinya, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja, dia memastikan, tidak adanya jual beli kuota haji. Apalagi, ia ingin menepis anggapan bahwa dengan memiliki banyak uang dapat berangkat haji kapan saja.
Mengenai pengurangan kuota, Nur sudah berkoordinasi dan mensosialisasikannya pada Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FKKBIH). Hanya saja, lanjutnya, sosialisasi pada masayarakat belum dilakukan. “Kita akan perketat persyaratan Jamaah yang akan berangkat pada tahun ini. Seperti dengan surat keterangan domisili dari lurah dan diketahui camat. Tujuannya, agar orang dari daerah luar Depok berangkat dari sini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh (KBIH), Kampung Lio, Kelurahan Depokjaya, Kecamatan Pancoranmas, Depok Habib Idrus Al-Gadri menyayangkan adanya pemotongan kuota. Seharusnya, informasi pemotongan kuota haji sudah dilakukan dari jauh hari. Dirinya meminta Kemenag Kota Depok agar bisa mempertahankan jumlah kuota seperti di tahun sebelumnya. Menurutnya, penambahan masih bisa dilakukan seperti: memindahkan kuota jamaah haji dari daerah lain yang belum melunasi pembayaran. “Saya menyayangkan adanya pemotongan ini, tentunya sebanyak 116 jamaah tidak bisa berangkat tahun ini. Saya sendiri belum memberikan informasi ke jamaah, karena tugas dari Kemenag. Dengan permasalahan ini, kayaknya pemerintah mencari-cari masalah saja,” kata dia.
Dalam Empat Bulan 26 Korban Berjatuhan
DEPOK, Dalam empat bulan ini Jalan Margonda sudah menelan 26 korban jiwa para pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka meninggal lantaran menyeberang jalan tidak di jembatan penyeberangan orang (JPO). Melainkan menerobos taman dan pagar besi pembatas. Hal itu dapat dipahami lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hingga kini tak jua menyediakan JPO bagi pejalan kaki. “Dalam empat bulan Jalan Margonda sudah menelan korban jiwa sebanyak 26 pejalan kaki,” kata Kanit Lakalantas Polresta Depok AKP Supriyono, Selasa (3/5).
Menurut Supariyono, kebanyakan dari mereka mengalami kecelakaan lantaran terpaksa menerobos pagar pembatas jalan. “Karena buru-buru, akhirnya para pengguna jalan tidak melihat kendaraan yang ngebut. Sehingga menyebabkan kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan terjadi antara para pejalan kaki dan pengendara motor,”katanya.
Akibat minimnya JPO, terang Suparyono, jumlah angka kecelakaan lalulintas (lakalantas) di sepanjang Jalan Margonda Raya dalam tiga bulan terus meningkat. Peningkatan korban lakalantas juga dipengaruhi minimnya rambu-rambu lalulintas. Dari data yang ada, angka lakalantas pada Januari 2011 terjadi 7 kejadian, Pebruari 5, Maret meningkat menjadi 12 kejadian. Sedangkan April 2 kejadian.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Didin Zainuddin mengatakan, pembangunan JPO dan halte bus direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2013. Tahun 2011 ini, Dishub baru melakukan tahap perencanaan dan tahun 2012 adalah pembebasan tanah untuk kaki JPO dan areal halte bus. “Perencanaan pembangunan JPO dan halte bus baru dapat dilaksanakan, karena pembangunan pelebaran sepanjang Jalan Margonda Raya baru selesai tahun 2010 lalu,” kilahnya.
Dikatakan, untuk mengurangi tingkat lakalantas di sepanjang Jalan Margonda Raya, tahun 2011 Dishub akan memasang rambu-rambu lalulintas di titik-titik rawan. Dibantu tenaga pengaturan lalulintas dari Dishub serta Polisi. Ia menambahkan, rencana pembangunan JPO dilakukan di lima titik padat penyeberang jalan yakni di Gang Kober, Universitas Gunadarma, depan Kantor Wali Kota, Terminal Depok, dan depan Halte Jalan Siliwangi.
Salah seorang mahasiswi Universitas Gunadarma, Yunita Rahmawai,20, mengaku kesal dengan ulah melihat ulah Pemkot Depok yang tidak segera menyediakan JPO bagi para pejalan kaki. “Sejak ada pelebaran Jalan Margonda Raya, JPO dan halte yang lama dibongkar. Saya pikir akan dibangun kembali, tapi sampai sekarang tidak dibangun,” katanya.Pemkot Depok, kata dia, diminta tidak menyalahkan warga yang memilih untuk menerobos taman yang telah ber pagar. “Mereka harus bertanggungjawab bila ada pejalan kaki yang mengalami kecelakaan,” katanya.
Menurut Rahmawati, seharusnya dalam pembangunan disertakan pula sarana kebutuhan umum. JPO dan halte bus sangat diperlukan di sepanjang Jalan Margonda Raya. Karena banyak orang yang menunggu bus cukup lama. “Warga sangat membutuhkan halte kalau lagi hujan atau panas untuk tempat berteduh,” ujarnya.
Panitia Ngubek Situ Tidak Ingin Menyalahkan Masyarakat
DEPOK, Ketua Panitia pesta rakyat ‘Ngubek Situ’ Apriyanto tidak menyangka sama sekali kalau acara yang digagasnya bersama Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Situ Citayam dan salah satu media lokal terbitan Depok, berakhir ricuh. Apalagi seluruh doorprize seperti: motor, mesin cuci, TV 21’, kipas angin, sepeda, kulkas, dan belasan helm menjadi sasaran amuk massa. Ditambah lagi panggung, kursi, dan sound system. Namun, ia tidak ingin melimpahkan kesalahan kepada masyarakat. Ia bisa memahami kekecewaan masyarakat pada saat itu. “Saya tidak ingin melimpahkan kesalahan kepada masyarakat. Mereka pada saat itu sangat kecewa. Bahkan, bebek air milik situ ikut jadi sasaran pembakaran,” katanya, Selasa (3/5).
Menurutnya, panitia sudah melakukan pembagian kerja secara profesional. Soal pengadaan ikan diserahkan kepada Ketua Pokja Situ Citayam, H Marhasan. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa ton ikan yang dimasukkan kedalam situ. “Saya sama sekali tidak tahu berapa jumlah ikan yang dicepelungkan ke dalam situ. Semuanya diserahkan ke H Marhasan. Saya hanya menargetkan satu ton ikan mas,” ujar Apriyanto yang akrab dipanggil Julu. Dalam laporannya kepada dirinya sebagai ketua panitia, kata Julu, Marhasan mengaku sudah memasukkan ikan emas ke dalam situ pada malam hari. Tepatnya pukul 02.00 WIB. Namun, ia tidak menyaksikan secara langsung berapa jumlah ikan emas yang diceburkan ke situ. “Yang bertanggungjawab soal jumlah ikan, ya, Nurhasan,” ujarnya.
Julu membantah pernyataan kalau panitia pesta rakyat “Ngubek Situ” didanai dari Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Ia juga menolak dikaitkan dengan tempatnya bernaung yakni Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni, dan Budaya (Disporsenibud). “Dananya murni dari seponsor dan masyarakat. Uang Rp20 ribu digunakan untuk membeli ikan. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Disporsenibud,” ujarnya.
Ia menuturkan, dalam pencarian dana, pihak panitia menyebarkan proposal kepada pihak swasta dan pihak pemerintah. Kegiatan itu juga dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Depok ke-12. “Saya sebagai pribadi meminta maaf kepada masyarakat bila sudah dianggap mengecewakan masyarakat,” tegas Julu. Julu mengaku sudah diperiksa polisi sejak pertamakali kerusuhan terjadi. Bahkan, keterangannya sudah masuk kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Sementara itu, Ketua Pokja Situ H Marhasan mengaku sudah melepas ikan mujaer kedalam situ dalam jumlah banyak. Ikan-ikan tersebut ditebarnya pada malam hari. “Tidak benar kalau ada yang bilang situ tidak ada ikannya. Saya sudah memerintahkan ikan di tebar pada malam hari,” katanya.
Ada kemungkinan, terang dia, ikan mujaer yang ditebar langsung menyebar ke seluruh penjuru situ. Sehingga pada saat masyarakat menangkapnya, ikan-ikan tersebut sembunyi. “Kita sudah menebar ikan. Jadi tidak ada kebohonan disana. Masyarakat kesal karena tidak mendapatkan ikan,” ujar Marhasan.
Namun, Marhasan bersedia meminta maaf kepada masyarakat bila acara tersebut dianggap kurang berjalan dengan baik, dan berlangsung secara tidak profesional. “Kami bersedia meminta maaf kepada warga yang merasa kecewa dengan perhelatan pesta rakyat kamarin,” katanya.
Secara terpisah, Anggota Komisi A, DPRD Kota Depok, Jeane Novlin Tedja meminta pihak panitia bertanggungjawab secara sosial dan hukum. Secara sosial, kata dia, pihak panitia harus miminta maaf secara terbuka kepada masyarakat karena sudah dibohongi. Sedangkan secara hukum, kata dia, semua proses penipuan tersebut harus diperiksa pihak kepolisian. “Hal itu dilakukan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dari masyarakat,” tegasnya.
Jeane meminta pihak Disporsenibud mengklarifikasi tudingan masyarakat terkait penyelenggaraan pesta rakyat “Ngubek Situ”. Mereka jangan lepas tangan. ”Apakah mereka ikut terlibat dalam acara tersebut atau tidak. Kalau pun tidak terlibat kenapa ada orang Disporsenibud didalamnya. Dan setiap iklan di media lokal selalu melampirkan logo pemerintahan,” katanya.
Kader Partai Demokrat (PD) Kota Depok itu mengingatkan, kebiasaan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengklaim keberhasilan pihak lain merupakan catatan buruk. Tidak heran kalau kemudian Kepala Disporsenibud seakan lepas tangan terhadap kericuhan pesta rakyat. Sekalipun terdapat simbol-simbol pemerintahan didalam acara tersebut. “Kalau memang tidak merasa terlibat dalam acara Ngubek Situ mengapa tidak dari awal mereka komplain. Mereka seakan membenarkan acara itu terjadi. Kalau berhasil tinggal diklaim,” katanya. Iskandar Hadji
Panitia Harus Bertanggungjawab
Ketua Komunitas Pemantau Peradilan Kota Depok, Yohanes Bunga meminta pihak kepolisian memeriksa seluruh panitia pesta rakyat “Ngubek Situ”. Pasalnya, mereka telah melakukan penipuan terhadap masyarakat. “Ikannya terbukti tidak ada. Sedangkan masyarakat dipungut biaya Rp20 juta,” katanya.
Yohanes berharap tidak terjadi rekayasa terhadap kasus ini. Artinya, pihak kepolisian malah mencari kambing hitam dengan terfokus pada provokator. “Saya melihat peristiwa tersebut sebagai amok massa. Mereka sudah lelah, letih, kecewa karena ikan yang dijanjikan tak kunjung terlihat. Kemudian mereka melampiaskan kemarahan kepada panitia,” katanya.
Menurut Yohanes, pihak panitia harus juga menjelaskan kepada masyarakat prihal uang pungutan dari masyarakat. Dikemanakan saja, kata dia, uang tersebut. “Jangan-jangan disimpan untuk keuntungan panitia,” duganya.
Senin, 02 Mei 2011
Sebanyak 136 Anak Peserta Jamsostek Dapat Beasiswa
DEPOK, Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), PT Jamsostek memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek yang berprestasi. “Kita memberikan beasiswa bagi 136 anak berprestasi di Depok dari tingkat SD sampai perguruan tinggi,” kata Kepala Kantor Cabang PT Jamsostek Depok S Agung Dumadi, Senin (2/5).
Menurutnya, pemberian beasiswa dilakukan secara serempak di 121 kantor cabang PT Jamsostek Indonesia. Kegiatan pemberian beasiswa juga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). “Tahun ini ada 136 anak berprestasi di Depok yang menerima beasiswa dengan nilai keseluruhan Rp274.200.000. Tentunya, bagi penerimanya memiliki kreiteria tersendiri seperti orang tuanya memiliki kondite yang baik dalam bekerja,” terang Agung.
Agung mengatakan, beasiswa diberikan dengan tujuan membantu meringankan tenaga kerja dalam membiayai pendidikan anak-anak. Secara nasional, lanjutnya, pemberian beasiswa kepada 12.250 anak menghabiskan anggaran sebanyak Rp 29,4 miliar. Khusus untuk Depok, terang dia, terdapat peningkatan jumlah penerima beasiswa. “Tahun 2011 ini terdapat 136 anak berprestasi di Depok. Mereka menerima beasiswa dengan nilai keseluruhan Rp 274.200.000,” terangnya.
Menurut Agung, pihaknya menetapkan beberapa kriteria untuk para siswa penerima beasiswa. Penerima beasiswa bukan hanya siswa berprestasi melainkan ada kriteria lainnya. Salah satu cohtohnya: orang tua yang memiliki kondite yang baik dalam pekerjaan. Perusahan tempat orang tersebut bekerja baik dalam melakukan pelaporan. “Jadi kriterianya bukan hanya anak berpestasi,” ujarnya.
Dikatakannya, di Kota Depok masih banyak tenaga kerja belum peduli dan sadar akan pentingnya mengikuti asuransi untuk mendapatkan jaminan sosial. Terbukti, tahun 2011 ini tidak begitu banyak peningkatan jumlah tenaga kerja menjadi peserta Jamsostek. Ia mengatakan, dari 1044 perusahaan yang ada di Depok, yang menjadi peserta Jamsostek hanya 47 ribu karyawan. “Depok baru 30 persen tenaga kerja yang mengikuti program Jamsostek. Idealnya jumlah persentase seharusnya mencapai 50 persen,” terangnya.
Agung menilai Dinas Tenaga Kerja kurang tegas dalam menghimbau perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi anggota Jamsostek. Akibatnya, kepedulian tenaga kerja dalam mengikuti jamsostek masih kurang “Seharusnya dinas tenaga kerja memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut. Tujuannya, agar peserta Jamsostek agar mendapat jaminan sosial. Tentunya, akan memperoleh kemudahan akses kesehatan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah mengatakan, jumlah siswa yang perlu mendapatkan perhatian atau bantuan semakin meningkat. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah kuota penerima beasiswa. Dirinya juga mengakui bahwa 10 persen pelajar di Depok berasal dari keluarga miskin. Padahal, imbuhnya, pemberian beasiswa dari pemerintah sendiri belum cukup memenuhi jumlah tersebut. “Pemerintah baru memenuhi kuota lima persen dari jumlah keseluruhan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Ketua DPRD: Kepala Disporsenibud Diminta Tak Lepas Tangan
DEPOK, Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Rintis Yanto meminta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni, dan Budaya (Disporsenibud) Kota Depok Asep Roswanda tidak lepas tangan atas kerusuhan yang terjadi dalam acara “Ngubek Situ”. “Saya minta Kepala Disporsenibud tidak lepas tangan atas peristiwa memalukan itu. Dia harus bertanggungjawab dan berani menjelaskan secara detail kepada masyarakat kenapa peristiwa seperti itu terjadi,” tegasnya, Senin (2/5).
Untuk mengetahui kronologis peristiwa tersebut, terang Rintis, ia akan memanggil Asep Roswanda. Menurutnya, dewan memiliki segudang pertanyaan yang harus dijelaskan kepala dinas. “Saya melihat ada gelagat kepala dinas ingin lepas tangan. Dia tidak mau bertanggungjawab. Kalau kepala dinas mengaku tidak terlibat dalam acara tersebut, mengapa dalam setiap iklan terpampang nama dan logo Disporsenibud,” ujarnya.
Ia mengingatkan, Disporsenibud tidak diperkenankan memungut uang dari masyarakat sepeserpun bila acara tersebut mempergunakan uang Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBD). “Saya akan melakukan penelusuran. Bila memang acara tersebut menggunakan uang negara maka harus diproses secara hukum,” tegas Rintis.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Depok, Agung Witcaksono mengatakan, DPRD tidak pernah menganggarkan kegiatan untuk acara Ngubek Situ. “Kita akan mencari tahu, anggaran tersebut didapat dari mana?. Yang pasti kita tidak pernah menganggarkan kegiatan tersebut,” katanya.
Agung prihatin kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) kota berikon Belimbing Dewa ke-12 itu diwarnai tragedi pembakaran dan perusakan aset milik pemerintah. “Situ itu aset pemerintah. Seharusnya Dinas yang bersangkutan bisa menjaganya,” kata dia.
Agung meminta peristiwa pembakaran motor merk Yamaha Mio, TV 21’, kulkas, mesin cuci, sepeda, dan helm, yang telah disiapkan panitia penyelenggara sebagai pengalaman pahit. Tidak hanya bagi penyelenggara melainkan kepada dinas-dinas lainnya, dan masyarakat. “Hati-hati menjalankan acara yang melibatkan orang banyak. Sekarang ini acara massal mudah disusupi. Kepolisian harus lebih meningkatkan kewaspadaan,” katanya.
Lebih jauh pria yang menjabat Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) itu mendukung langkah Ketua DPRD Rintis Yanto memanggil Kepala Disporsenibud, Asep Roswanda. Menurutnya, pemanggilan kepala dinas untuk mendengar penjelasan langsung dari pihak terkait. “Saya menyambut baik rencana Ketua DPRD memanggil kepala dinas,” katanya.
Pernyataan senada juga dilontarkan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) TB Acep Saepudin. Menurutnya, kepala dinas harus menjawab pertanyaan masyarakat mengenai jumlah ikan emas yang ditaruh kedalam situ. “Kalau memang belinya dua ton, kok ga ada waktu ditangkepin warga. Yang saya mau tanyakan kepada pihak panitia dan kepala dinas, dimana mereka beli ikan sebanyak itu,” katanya.
Acep berharap pihak kepolisian mencari tahu penyebab kemarahan warga. Sebab, itu merupakan titik pangkal terjadinya kerusuhan. “Kemarahan itu sepontan dilakukan warga karena mereka kecewa. Jangan masyarakat dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu kepala dinas dan pihak panitia tidak dikenai tanggungjawab,” katanya.
Menurut Acep, ada indikasi dinas terkait lepas tangan. Sehingga kesalahan dilimpahkan kepada Ketua Pokja Situ Citayam, Marhasan. Padahal, bila acara tersebut berlangsung dengan damai dan memperoleh keuntungan banyak maka dinas terkait akan mengklaim keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan mereka. “Polisi harus melihat permasalahan ini dengan jeli. Jangan sampai masyarakat yang sudah mengeluarkan uang Rp20 ribu malah menjadi korban kedua kalinya,” terang dia.
Terpisah, Kapolsek Pancoranmas Komisaris Polisi (Kompol) Ismail Usman mengaku telah memeriksa beberapa orang warga. Namun, yang sudah diproses lebih jauh baru Ketua Pokja Situ Citayam Marhasan. “Kita sudah memeriksa Marhasan. Akan tetapi belum menetapkan Marhasan menjadi tersangka,” katanya.
Kabag Humas Pemkot Depok, Hani Hamidah membantah tudingan kalau Kepala Disporsenibud Asep Roswanda bertanggungjawab terhadap acara Ngubek Situ. “Yang bertanggungjawab adalah Ketua Pokja Situ Citayam. Disporsenibud tidak ikut terlibat dalam acara itu. Disporsenibud hanya undangan,” bantahnya.
Samsat Cinere Berubah Menjadi Samsat Difinitive
DEPOK, Kepala Unit (Kanit) Samsat Cinere, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Doni Hermawan menegaskan mulai, Senin (2/5), Samsat Cinere dapat melayani proses pengurusan balik nama, pendaftaran kendaraan baru, mutasi keluar, mutasi masuk , dan pengurusan STNK hilang. Layanan penuh ini dilakukan karena Samsat Cinere telah berubah statusnya menjadi Samsat definitive. Tidak lagi menginduk ke Samsat Depok. “Mulai hari ini Samsat Cinere sudah melayani secara penuh,” katanya.
Dikatakannya, semua system untuk melakukan pelayanan secara maksimal telah dipenuhi. termasuk pengadaan workshop cetak tanda nomor kendaraan (TNKB), serta personil tambahan. Selama ini, kata Doni, Samsat Cinere hanya melayani proses perpanjangan STNK. Itu pun hanya sebatas perpanjangan STNK satu tahunan. Dengan wilayah layanan mencakup dua kecamatan yaitu: Sawangan dan Limo. Namun sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat, wilayah layanan Samsat Cinere berubah menjadi lima kecamatan, meliputi: Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Limo, Cinere dan Pancoranmas. Jadi, lanjut Doni, semua warga di lima kecamatan tersebut yang akan mengurus proses pengurusan BBN I, BBN II dan lainnya harus ke Samsat Cinere sesuai dengan wilayah layanannya. “Semua layanan tersebut sudah bisa dilayani di Samsat Cinere,” tegasnya.
Pamin STNK Samsat Cinere, Iptu Endang Setyowati menambahkan, selain sudah bisa melayani BBN I, Samsat Cinere juga melayani cetak TNKB, serta layanan rubah bentuk, dan ganti warna (Rubentina) kendaraan. Bahkan Samsat Cinere bisa melayani proses perpanjangan STNK satu tahunan bagi warga Banten dan DKI Jakarta melalui Loket Samsat Online tiga Provinsi. “Management Samsat Cinere siap melayani tampa ada complain,” ujar Endang.
Minggu, 01 Mei 2011
Posko Pengaduan Korban Jagonere Dibuka
DEPOK, Belum lagi diresmikan beroperasi, Posko Pengaduan Korban Pembebasan Tol Jagorawi-Cinere (Jagonere) di Jalan H. Yusuf,Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, mulai kebanjiran laporan. Para korban tol Jagonere itu membeberkan berbagai persoalan yang dialaminya. Mulai dari tranparansi harga tanah, kepastian pembayaran sampai adanya intimidasi.
Laporan warga itu, kata ketua Posko Korban Tol Jagonere, Odjak Sihombing sampai saat ini masih terus dipelajari. Karena Posko Pengaduan ini tidak berwenang menyelesaikan sengketa. Hanya sebatas melakukan mediasi terhadap sitausi yang dialami korban. ”Para korban sebenarnya mulai mengalami tekanan psikologis.Macam-macam persoalan yang dihadapi mereka. Semua berawal dari proyek pembebasan lahan tol ini,” ujar Odjak di Posko Pengaduan Korban Pembebasan Tol Jagonere, Depok, Minggu (1/5).
Odjak mempersilakan warga lainnya untuk mengadukan kesulitan mereka ke poskonya. Bila tidak sempat untuk datang ke poskonya, kata dia, warga dapat membuat pengaduan lewat surat elektronik ke kapok2011@gmail.com, atau http//lsmkapok.blogspot.com. “Biasa juga menghubungi 081511140003,” katanya.
Odjak mengatakan, semua itu dilakukan untuk membantu warga yang menjadi korban penggusuran, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Kita tidak ingin pemerintah Depok menyalahi aturan,” tandasnya.
Ngubek Situ Citayam Rusuh, Disporsenibud Bohongi Perserta
DEPOK, Kegiatan ‘Ngubek Situ Citayam’ yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni, dan Budaya (Disporsenibud) Kota Depok untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) kota berikon Belimbing Dewa ke-12 itu berubah menjadi amuk massa. Motor Yamaha Mio, TV 21’, kulkas, mesin cuci, sepeda, dan helm, yang telah disiapkan panitia sebagai doorprize diceburkan massa ke dalam situ. Tenda panitia pun turut dirobohkan dan dibakar. Bahkan, sepeda air berbentuk bebek-bebekan milik Kelompok Kerja (Pokja) Situ Citayam turut dirusak. “Dinas Pariwisata sudah membohongi kita. Katanya mereka menebar ikan baru dalam jumlah banyak. Nyatanya ikan yang ada di dalam situ, dan ditangkapi warga merupakan ikan lama,” kata Yahya, 34, Minggu (1/5).
Yahya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) mengembalikan uang pendaftaran kepada seluruh peserta sebesar Rp20 ribu. Sebab, acara tidak berlangsung seperti janji panitia penyelenggara. “Sebanyak 5000 warga terdaftar mengikuti kegiatan ini. Semuanya dipungut biaya Rp20 ribu. Keuntungan mereka sangat berlipat-lipat. Pemkot jangan hanya mau mencari untung,” ujarnya sambil menendang tenda panitia yang telah roboh.
Yahya mengaku rela menggadaikan handphone milik adiknya untuk mendaftar. Ia berharap mendapatkan ikan mas dan mujair dalam jumlah banyak. Sehingga ikan tersebut bisa dimakan dan dijual. “Kenyataanya sungguh tidak masuk diakal. Tidak ada satupun ikan emas di dalam situ,” katanya sambil menahan tangis.
Pernyataan senada juga diutarakan, Nurlela, 40. Menurutnya, panitia terlampau mencari keuntungan sehingga melupakan kewajibannya manaruh ikan. Padahal, janjinya melempar ikan kedalam situ sebanyak 2 ton. Bahkan, kata dia, ada rumor kalau panitia hanya menebar ikan ke dalam situ sebanyak 2 kwintal. “Saya sangat kecewa, panitia sudah membohongi warga. Ikan yang dijanjikan panitia ternyata tidak ada. Saya sudah beli tiket banyak dan membayar mahal, tapi apa yang saya dapat. Bayangkan saja, kalau Rp 20 ribu di kalikan 5000 orang pastinya banyak,” katanya.
Nurlela meminta panitia bertanggungjawab dan mau mengembalikan uang warga. Ia sama sekali tidak habis pikir, kenapa panitia memungut uang dari warga. Padahal, HUT Depok sudah didanai melalui APBD. Ia juga mengaku sedih melihat banyak warga datang jauh-jauh, namun tidak satupun ikan didapat. “Ngapain kita bayar mahal-mahal, kalau ternyata ikannya tidak ada. Ini namanya pembohongan, katanya pesta rakyat memperingati HUT kota Depok. Tapi, masa warga ditipu,” katanya kesal.
Hingar bingar ‘Ngubek Situ Citayam’ rupanya tidak hanya bergaung diseputaran Depok. Gaung pesta rakyat itu juga terdengar hingga Tanggerang Selatan (Tangsel) dan Kota Bekasi. Asep, 37, warga Kota Tangsel, mengaku kecewa berat menyaksikan prilaku panitia yang memungut biaya pesta rakyat. “Saya sudah beberapa kali datang ke acara ngubek situ di Depok ini. Tidak ada satupun dipungut biaya. Baru kali ini acara ngubek situ dipungut biaya. Malangnya sudah dipungut biaya, panitia seperti menghilang,” ujarnya.
Asep dapat memaklumi kalau pemugutuan uang administrasi Rp20 ribu disertai dengan banyaknya ikan yang disediakan. Nyatanya, kata dia, peserta hanya dapat kaos dan ikan mujaer kecil. “Ingat, uang Rp20 ribu bagi warga itu sangat besar jumlahnya. Uang itu dapat digunakan untuk membeli ikan sebanyak tiga kilo gram. Saya berani bayar hanya karena ingin ikut memeriahkan HUT Depok,” katanya.
Kapolresta Kota Depok Komisaris Besar (Kombes) Fery Abraham mengaku langsung datang ke lokasi begitu mendengar ada amuk massa di acara pesta rakyat. Ia masih mencari pemicu kemarahan masyarakat. Namun, ada indikasi pemicu kemarahan adalah karena panitia memungut bayaran sebesar Rp 20 ribu. Sayangnya ikan yang dicempelungkan ke situ tidak sebanding dengan massa yang datang. “Pihaknya masih melakukan penyelidikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Yang ngamuk ini masyarakat awam, kekecewaannya spontan dan tak ada provokasi. Akibatnya perahu piknik dibakar massa, panggung isinya hadiah ikut terbakar TV motor dan kulkas, habis semua. Kami amankan TKP dan panggil panitia. Kalau terbukti ada unsur penipuan akan kita proses hukum,” ujarnya.
Kericuhan baru mulai mereda pada saat beberapa personil polisi memadamkan kobaran api. Kapolres meminta kepada warga untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara, panitia penyelenggara saat dihubungi masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pancoran Mas. Sebelumnya, acara dibuka secara simbolik oleh Walikota Depok Nur Mahmudi ismail dengan melepaskan beberapa ikan ke dalam Situ Citayam.