Konfrensi Internasional Komisi HAM Islam Bahas Facebook

DEPOK, Konfrensi Internasional untuk Jaringan Keadilan Universal yang dilangsungkan di Hotel Makara Universitas Indonesia (UI) pada Sabtu (20/2) dan Minggu (21/2) soroti pengaruh buruk situs jejaring sosial. Pengaruh buruk situs jejaring sosial seperti Facebook dan yahoo tidak hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara muslim lainnya.Terutama negara muslim yang tergabung dalam Komisi Hak Azasi Islam atau Islamic Human Rights Commision.
Para delegasi yang mewakili 15 negara itu mengakui pengaruh facebook harus terus diwaspadai. Dampaknya sangat terasa pada generasi muslim di negara masing-masing. Hingga butuh model situs jejaraing yang lebih islami. "Facebook dan yahoo perlu diperhatikan pengaruhnya. Tak dipungkiri kalau pengaruh tersebut terjadi diseluruh anggota kami," kata Massoud Shadjareh, delegasi asal United Kingdom dalam Konfrensi Internasional untuk Jaringan Keadilan Univesal, Minggu (21/2).
Selain membahas pengaruh situs jejaring sosial, pertemuan tahunan Komisi HAM Islam ini juga membahas beberapa agenda lainnya. Antara lain perkembangan Islam di negara anggota, tingkat kesejahteraan umat Islam sampai pada pengaruh kebijakan negara terhadap Islam.
Materi yang juga hangat dibicarakan para peserta adalah konflik Palestina dan Israel. Beberapa pendapat bermuculan dalam mengurai persoalan tersebut. Namun lebih menekankan pada upaya mengembankgna jaringan Islam lebih kuat sebagai bagian penyelesaiannya.
Heru Susteyo, delelgasi asal Indonesia mengakui pembahasan tentang Palestina dan Israel sangat tajam. Beragam pendapat dilontarkan peserta untuk mencari solusi. Konfik dua negara itu telah menimbulkan pelanggaran HAM sangat berat. "Pertemuan ini memang membahas berbagai agenda. Intinya lebih dahulu mendengarkan perkembangan Islam di negara anggota," kata Heru disela acara.
Lebih lanjut dikatakan Heru, perlu diingat hasil konfrensi tidak selalu berbentuk kesepakatan. Karena pada prinsipnya persoalan setiap Negara tentang Islam berbeda-beda. Artinya langkah terbaik adalah mengembangkan terus jaringan ini.Tujuannya, sambung dia, jaringan dapat lebih memperkuat dan meningkatkan peran negara Islam. Sekaligus melindungi umat-umat Islam yang dibeberapa negara mendapat tekanan politik dan sosial.
Berkaitan isu facebook, Heru menambahkan kedepannya diharapkan ada model situs jejaraing sosial yang lebih islami. Situs itu dapat mengontrol pengaruh buruk dari facebook yang saat ini kian terasa. "Beroperasinya pun harus dinegara Islam. Agar secara kontent situs lebih didominasi budaya dan karater islam Negara setempat," kata dia.
Rencananya, lanjut dia, kegiatan komisi HAM Islam ini bakal ditingkatkan. Menjadi organisasi internasional yang lebih kuat. Agar segala keputusan dalam lembaga ini menjadi bernilai berpengaruh secara luas. Adapun negara peserta konfrensi internasional adalah Malaysia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Iran, Nigeria, Kmaboja, Srilangka, Turki, Libanon, Inggris, Tahiland, India dan sejumlah organisais perwakilan Indonesia.

Read More...

Balon Wali Kota Gerah Dituding Kemplang Pajak

DEPOK, Bakal calon (Balon) Wali Kota Depok gerah dengan tudingan melakukan pengemplangan pajak. Tudingan tersebut terkait pemasangan spanduk balon di beberapa ruas jalan di Kota Depok. Mereka justru menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak proaktif. Terutama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sama sekali tidak memiliki inisiatif mensoasialisasikan aturan tentang pemasangan baliho di pinggir -pinggir jalan. "Seharusnya BPPT proaktif memberikan teguran," kata Rudi Samin, salah satu Balon Wali Kota Depok yang akan berangkat dari jalur independen, Minggu (21/2).
Yang terjadi saat ini, terang Rudi, pihak pemkot seolah tidak tahu menahu masalah pemasangan baliho di Depok. Bahkan, dirinya mengaku sudah pernah menyampaikan informasi tentang rencana pemasangan baliho tentang iklan dirinya. Namun, kata Rudi, pihak pemkot hanya mengiyakan saja, dan tidak berusaha menjelaskan aturan pemasangan baliho. "Saya pribadi sudah bilang ke Bu Nila, di badan perizinan," ucapnya.
Kendati demikian, dirinya akan siap mengikuti aturan pemerintah jika perlu membayar tarif pajak pemasangan baliho tersebut. Namun, dia meminta agar semua baliho dikenakan biaya yang sama. "Kalau aturannya jelas, saya ikut," katanya. Dia pun berharap apabila nantinya betul-betul diminta tarif pajak, hendaknya, uang dari penarikan pajak tersebut betul-betul digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi saja. "Uangnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi," kata Rudi.
Senada dengan Rudi adalah pengakuan dari Nursi Arsirawati, Balon Wali Kota Depok lainnya. Ia menegaskan dirinya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Asalkan kebijakan tersebut dilakukan secara adil. "Apa pun kebijakan pemerintah kita support, asalkan tidak pilih kasih," kata Nursi.
Ia menambahkan, pemasangan baliho itu merupakan media sosialisasi pencalonan dirinya. Lagi pula, menurutnya, dalam Perda No.2 tidak ada peraturannya parpol harus bayar pajak, apalagi saat ini adalah masa-masa sosialisasi. "Dalam perda tidak ada aturan parpol bayar pajak," terangnya. Meskipun demikian, ia siap menerima semua konsekuensi seperti penurunan asalkan sesuai prosedur dan diperlakukan semua calon. Mengenai pemampangan foto incumbent yang terdapat logo pemda, ia tidak berani berkomentar banyak. "Kalau itu incumbent lebih paham dari kita," tandasnya.

Read More...

Depok Berencana Buang Sampah ke TPA Kabupaten Bogor

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana membuang sampah ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Tahun 2012 mendatang. Sebab, TPA Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Tahun 2011 diperkirakan sudah tidak mampu lagi menampung sampah warga Depok. Program tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) antar daerah itu melibatkan tiga daerah yakni Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemkot Bogor dan Pemkot Depok. "TPST rencananya berada di Kabupaten Bogor. Lahanya sangat luas yang melibatkan tiga pemerintah daerah," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Sri Utomo, Minggu (14/2) siang.
Menurut Sri Utomo, program TPST hanya diperuntukan bagi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Nota kesepakatan kerjasamanya pun sudah ditandatangani dengan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Konsep TPST, tambah Sri Utomo, lebih modern dan baik. Karena sampah yang dikelola dilokasi tersebut nantinya tidak lagi tersisa. Semuanya dapat dimanfaatkan dan tanpa dampak lingkungan.Menurut Sri Utomo, program TPST antar daerah ini masih terus digodok terutama terkait investasi daerah yang ikut dalam program itu. Sekaligus mengatur nilai pendapatan yang didapat dari sampah bagi daerah yang terlibat. "Prinsipnya kita membayar teeping fee sampah. Tapi dapat keuntungan dari pengelolaan itu dan diharapkan tahun 2012 sudah siap," kata dia.
Sedangkan untuk investasinya, kata dia, belum ada keputusan. "Beberapa waktu lalu ada usulan agar investasi itu juga melibatkan pemerintah Provinsi Jabar. Karena memang mekanismenya nanti pun melibatkan pemerintah propinsi," tambahnya.
Sampai saat ini, tiga pemeritnah daerah yang terlibat optimis dan serius dengan TPST antardaerah ini. Karena nilai manfaatnya sangat banyak. Mekanisme kontrolnya pun jadi lebih baik. Sehingga masalah sampah di tiga daerah itu nanti tidak ada lagi.Lahan TPA Cipayung, tambah Sri Utomo, saat ini tersisa tinggal satu hektare lebih. Lahan seluas itu, kata dia, tak cukup menampung volume sampah sebesar 3.400 meter kubik per hari. Namun dengan pembangunan unit pengelolaan sampah (UPS) yang sudah beroperasi di Kota Depok, diharapkan dapat mengurangi beban TPA Cipayung.
Sementara itu, pembangunan puluhan UPS di Kota Depok yang sudah menelan biaya pembangunan puluhan miliar rupiah, hingga kini belum semua beroperasi secara optimal. Pasalnya, UPS sedianya berfungsi untuk mengelola sampah menjadi pupuk kompos berubah menjadi tempat pembuangan sampah.Sebagai contoh pembangunan UPS 1 di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, hingga kini belum melakukan kegiatan pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos. Bahkan fungsinya berubah menjadi tempat pembuangan sampah dari berbagai lokasi permukiman.Sudah sejak seminggu terakhir ini, tumpukan sampah yang dibuang kedalam UPS Jalan Merdeka meluber hingga keluar pintu. Akibatnya, bau aroma yang tak sedap sampai mengganggu ketenangan warga setempat. "Kami sudah tidak tahan lagi mencium bau busuk yang berasal dari tumpukan sampah itu," ujar Ardiansyah (45), warga lingkungan Kelurahan Abadijaya.
Menanggapi sejumlah UPS di Kota Depok yang belum beroperasi, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Andyarini mengatakan, perlu optimalisasi kesungguhan dan kebersamaan seluruh unsur terkait baik warga dan pihak DKP. "Kenapa pembangunan UPS yang sudah menelan biaya besar, tidak dapat dioperasikan untuk mengelola sampah menjadi pupuk kompos. Pihak DKP harus lebih optimal turun ke bawah untuk mencari solusinya," kata Andyarini.

Read More...

Pemkot Depok Diminta Perhatikkan Daerah Perbatasan

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta perhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan. Misalnya, antara Depok dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi. Pasalnya, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan masih seringkali dikeluhkan warga. "Dewan seringkali menerima keluhan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Terutama terkait pembangunan infrastruktur," kata Hj Enthy Sukarti, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Minggu ( 14/2).
Menurut Enthy, secara geografis Kota Depok berbatasan langsung dengan wilayah lain yakni: sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tanggerang dan Provinsi DKI Jakarta. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Bogor. "Di wilayah perbatasan pembangunan sama sekali belum merata. Kita berharap pemerataan pembangunan segera terrealisasi," katanya.
Kendati begitu penduduk Kota Depok dapat dikatakan bersifat hetrogen, dan sebagain besar masyarakatnya merupakan masyarakat urban yang bekerja di wilayah lain. Namun, bukan berarti wilayah perbatasan di anak tirikan. "Sebagai pemilik wilayah, Pemkot Depok harus dapat bersikap adil. Warga perbatasan merupakan warga Depok juga," katanya.
Enthy mengatakan, topografi bagian utara Kota Depok berbentuk dataran rendah, bagian selatan berbentuk daerah perbukitan bergelombang dengan ketinggian 40 meter sampai 140 meter dari permukaan laut. Sedangkan aliran sungai yang melintas di Kota Depok adalah Sungai Ciliwung dan Cisadane. "Dengan topografi seperti Itu, sebaiknya pembangunan dilakukan dengan mengikuti kontur tanah. Sehingga pembangunan jalan tidak cepat rusak," ucapnya.
Pernyataan Enthy diamini anggota Komisi C, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Sutopo. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan agak sedikit tertinggal di bandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Kota Depok. Ia mencontohkan, jalan menuju perkampungan warga Tionghoa di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, dibeberapa bagian hancur. Padahal jalan itu merupakan jalan utama. "Pembangunan harus dilakukan secara merata. Pembangunan jangan dilakukan terpusat di kota," ucapnya.
Ia berharap, masukkan yang diberikannya tidak disikapi secara reaktif melainkan disikapi secara positif. Caranya, Pemkot Depok melalui dinas terkait mendata kebutuhan pembangunan warga di perbatasan. "Jangan asal membangun, yang di bangun harus lah yang prioritas," ucapnya.
Salah seorang warga asal Tanggerang, Noviantoro, yang bekerja di Kota Depok mengaku bahwa selama melintas di perbatasan Tanggerang-Depok, ia kerap menemukan jalan berlubang dan hancur. "Saya sih berharap ada koordinasi antara dua pemerintah lokal tersebut, dalam hal ini Pemkot Tanggerang dan Pemkot Depok," katanya.
Ia menambahkan, kurang etis rasanya kalau pembangunan wilayah perbatasan hanya diserahkan ke satu pemerintah kota. Padahal,tanggungjawab seharusnya diserahkan kedua pemerintahan itu. "Jangan saling lempar tanggungjawab.," pintanya.

Read More...

Pemkot Depok Lamban Atasi Korban Bajir

DEPOK, Puluhan korban banjir di RT005/RW014, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, keluhkan lambannya pendistribusian bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Padahal, para korban banjir sangat membutuhkan bantuan logistik seperti tenda, selimut, makanan, dan obat-obatan serta susu.
Menurut Ketua RT005/014, Muhammad Hadi, meluapnya air Kali Ciliwung membuat puluhan rumah yang lokasinya tidak jauh dari bantaran kali tersebut terendam air. Bahkan, derasnya air Kali Ciliwung juga meluluh lantahkan beberapa bangunan rumah yang terbuat dari kayu. "Sekarang ini warga membutuhkan bantuan makanan, ob at-obatan, dan susu. Sampai saat ini belum ada lembaga pemerintah daerah yang mengirimkan kebutuhan warga itu," katanya, Minggu (14/2).
Menurutnya, kebutuhan bantuan susu sangat prioritas. Sebab, di kampungnya itu cukup banyak anak dan balita.Tercatat sebanyak 13 orang berusia anak-anak, satu orang balita, dan satu orang jompo. Tiga kelompok usia tersebut sangat rentan penyakit. "Pemkot harus bergerak cepat, jangan menunggu adanya korban. Apa lagi kondisi cuaca masih berpotensi hujan," kata Hadi.
Hadi menambahkan, selain susu, warga juga membutuhkan obat-obatan. Curah hujan yang cukup tinggi dapat menurunkan daya tahan tubuh, terutama anak dan balita. "Kita khawatir anak-anak terserang penyakit," ucapnya.
Di lokasi bencana, kata dia, memang ada petugas. Tapi para petugas tersebut lebih berfungsi sebagai pemberi bantuan fisik. Sedangkan langkah-langkah mengurangi penderitaan para korban tidak dilakukan. Lebih lanjut, dikatakannya, saat ini sudah ada satu tenda pengungsian di lokasi. Hanya saja, tenda tidak mampu menampung seluruh korban banjir, karena tendanya berukuran kecil."Maksud saya begini. Warga sudah lelah mengangkut barang, membersihkan rumah. Kenapa petugas tidak menyiapkan makanan dan minuman. Biar warga tidak lagi mikirkan kebutuhan fisiknya," harap Hadi.
Hadi mengatakan, meningkatnya jumlah korban, maka sudah saatnya pemkot menyediakan dapur umum. Seluruh warga terpaksa mengungsi di rumah tetangga yang kediamannya tidak terkena banjir. Sedangkan barang-barang warga ditempatkan pada satu lokasi khusus. Agar seluruh barang bias terkontrol baik.Sementara itu di lokasi banjir kiriman terdapat satu rumah nyaris longsor. Tanah di belakang rumah yang letaknya sekitar enam meter dari sungai tersebut amblas tersapu air. Rumah milik Karyo tersebut memang cukup memprihatinkan. Arus sungai menggerus secara pelan bagian tanah rumanya. Sehingga bagi belakang rumah yang berbahan non bambu itu sudah termakan air sungai.
Sementara itu sekitar pukul 15:00 WIB, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok datang meninjau lokasi. Untuk menangani bencana ini, Disnakersos telah menyiapkan beberapa buah tenda dan sembako. "Kalau mereka butuh, kami siap," ujar salah seorang petugas Disnakersos, Amiruddin.
Secara terpisah, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga, Kota Depok, mengerahkan satuan tugas (satgas) penanggulangan banjir dengan kekuatan sebanyak 140 orang. Satgas tersebut bertugas mengantisipasi derah-daerah permukiman dataran rendah dan dibagian pintu-pintu air yang ada di Kota Depok. "Saat ini kami sudah mengerahkan semua satgas di lapangan dengan dibantu para petugas dari kelurahan dan kecamatan," ujar Kepala Bidang SDA Kota Depok Wijayanto.
Wijayanto mengatakan, Satgas bertugas di daerah permukiman yang sering mengalami banjir antara lain kawasan Kampung Sawah, Kampung Lio, Kampung Kapuk, Kebon Duren Kali Mulya, Krukut, Cimanggis, Lembah Hijau, dan Mekar Sari.Menurut Wijayanto, pada musim penghujan tahun lalu, sumber air bah berasal dari Kali Ciliwung yang melintasi Kota Depok. Untuk itu, diimbau agar warga tetap waspada terhadap musibah banjir, karena hujan dengan intensitas kecil sampai besar kemungkinan masih akan terjadi. "Jangan pernah lengah," ucapnya.

Read More...

DPRD : Pemkot Harus Tegas Tindak Pengusaha Nakal

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta berlaku tegas terhadap para pengusaha nakal yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar perizinan. Dengan mencabut izin yang mereka telah kantongi. "Apabila ada perusahaan terbukti tidak melaksanakan pembangunan sesuai site plan maka pemerintah daerah harus bertindak tegas dengan mencabut izin mereka," kata Ketua Komisi C, DPRD Kota Depok, Eddy Sitorus, Jumat (5/2).
Menurut dia, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran atau tidak, maka Pemkot Depok melalui BPPT melakukan control terhadap bangunan-bangunan baru, atau bangunan yang izinnya di keluarkan mereka. Pengawasan ketat diperlukan agar tidak ada sikap sepele dari para pengembang terhadap perizinan di Kota Depok. "Yang perlu di kontrol adalah kewajiban mereka, sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Kalau memang tidak sesuai ya di hentikan. Jangan takut," kata Eddy.
Eddy mengingatkan, pengembang memiliki kewajiban diantaranya adalah menyediakan lahan terbuka hijau, menyediakan lokasi pembuangan limbah, menyediakan jalur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, dan menyediakan segala kebutuhan untuk keselamatan penghuni. Biasanya, kata anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) itu, pengembang telah menuangkan hal tersebut ke dalam site plan atau blue print mereka. "Kalau salah satu kewajiban itu tidak terpenuhi ya sebaiknya izinya ditinjau ulang atau dicabut," ujarnya.
Dia bercerita beberapa waktu lalu komisinya melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Pasar Segar. Disana dewan mendapati bahwa pihak pengembang Pasar Segar belum menyediakan lokasi sumur resapan. Hal itu juga tidak terlihat dalam site plan. Namun, mereka menegaskan keseluruh anggota dewan yang hadir pada saat itu, bahwa mereka tengah menggambar ulang site plan sesuai peraturan perundang-undangan. "Yang menjadi masalah saat ini adalah dewan tidak dapat mengatakan itu salah atau benar. Yang dapat mengatakan itu semua ya dinas terkait. Lagian,pekerjaan tersebut tidak dapat dinilai kalau belum jadi. Yang kami minta saat ini adalah, BPPT melakukan kontrol terhadap pembangunan yang telah mereka beri izin. Jangan sampai terjadi akal-akalan," ucap Eddy.
Eddy menegaskan, bila terbukti adanya pelanggaran maka Pemkot Depok mencabut izin mereka. Hal itu tidak hanya berlaku terhadap pengembang dan pengelola Pasar Segar melainkan juga berlaku juga terhadap perusahaan lainnya yang melanggar peraturan. "Yang namanya peraturan ya harus ditegakkan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sariyo Sabani menyetujui pendapat Ketua Komisi C, Eddy Sitorus. Menurutnya, kontrol terhadap izin yang telah di keluarkan BPPT oleh dinas terkait sangat lemah. Pasalnya, di lapangan masih banyak di temukan bangun yang di bangun menyalahi perizinan baik itu IPR atau IMB. Bahkan, ada juga bangunan di bangun tanpa izin. "Kami masih sering menemukan bangunan yang di bangun tanpa izin," katanya.
Sariyo meminta dinas terkait perizinan tidak mengendapkan izin-izin yang nominal pendapatanya kecil. Sehingga, kata dia, banyak pengusaha kelas menengah menyepelekan pengurusan perizinan. "Jangan juga membeda-bedakan pelayanan perizinan," ucapnya.
Sariyo mengatakan sebagai lembaga penegak perda, Satpol PP kerepotan mengatasi ulah pengembang yang menganggap sepele masalah izin. Mereka wajib mentaati seluruh aturan main di Kota Depok. "Tidak boleh mereka secara sengaja membangun tanpa izin. Dalam membangun pun harus sesuai site plan atau izin yang diajukan," katanya.
Dia menambahkan, jika masih banyak bangunan yang di bangun tidak sesuai site plan yang diajukan, maka Dinas Satpol PP akan menindak.

Read More...

FBR dan FORKABI Bentrok Rebutan Lahan Parkir

DEPOK, Dua organisasi massa (Ormas) asal Betawi yakni Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Keluarga Betawi (FORKABI), pada Jumat (5/2) siang pukul 11.30 WIB, bentrok di bawah jembatan layang (Fly Over) Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, memperebutkan lahan parkir. Akibat peristiwa tersebut dua warga jadi korban. Yakni, H Said, tokoh masyarakat warga RT002/RW06 Kelurahan Beji Timur dan Syamsudin, anggota FORKABI mengalami luka bacok. Keduanya, di rawat di Rumah Sakit (RS) Graha Pemata Ibu (GPI) Depok.
Salah satu saksi mata, Andi (35) mengatakan, peristiwa tersebut berawal saat sejumlah anggota FBR tengah membersihkan lahan di bawah Fly Over yang akan mereka jadikan lahan parkir. Tiba-tiba sejumlah anggota FORKABI datang dan menghenghentikan kegiatan mereka. "Karena mereka melakukan kegiatan tersebut tanpa meminta izin dari RT/RW terlebih dahulu," kata Andi ditemui di TKP.
Andi mengatakan, awalnya hanya terjadi keributan mulut antar kedua anggota ormas tersebut. Namun, tak lama berselang, puluhan anggota FBR tidak terima kegiatan mereka dihentikan. Mereka kemudian datang menyerbu lokasi dan menyerang anggota FORKABI hingga mengakibatkan dua korban luka.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi anak betawi (Forkabi) kota Depok, Muhidin mengatakan, akibat peristiwa tersebut pihaknya berusaha mengumpulkan seluruh anggotanya dari setiap kecamatan. Dia mengaku hal itu dilakukan bukan untuk melakukan serangan balasan, namun untuk membuat suasana kembali kondusif. "Anggota kami dikeroyok, kita lagi mengumpulkan anggota," kata Muhidin.
Sementara, Koordinator Front Betawi Rembug (FBR) kota Depok, M Kanta mengatakan, peristiwa tersebut terjadi akibat anggotanya yang tengah bekerja di TKP diserang oleh anggota ormas lain. Dia mengklaim pengerjaan lahan tersebut dilakukan, karena pihaknya sudah mendapatkan izin untuk mengelola lahan tersebut sebagai lahan parkir."Anggota kami yang diserang duluan saat sedang bekerja," tegasnya.
Hingga sore kemarin, aparat kepolisian resort (Polres) metro Depok, yang dipimpin oleh kepala bagian oprasional (Kabag Ops) Polres Depok, Kompol Dramayadi masih mengamankan TKP yang sudah dipasangi garis polisi. Menurut Dramayadi, selain melakukan pengamanan, pihaknya terus mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. "Saat ini situasinya sudah kondusif, kita terus mengusahakan agar tidak ada serangan balasan, dan terjadi perdamaian," ujar Dramayadi.

Read More...

UN Bukan Satu-Satunya Penentu Kelulusan

DEPOK, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Farah Mulyati minta semua siswa kelas tiga menguasai mata pelajaran yang akan diujikan dalam Ujian Nasional (UN). Namun perlu diketahui bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa. "Siswa memang harus menguasai mata pelajaran yang masuk dalam UN, seperti Matematika, Bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang diujikan lainnya. Tapi mereka juga harus menguasi pelajaran lainnya dan memiliki akhlak yang baik," kata Farah di kantornya Jumat(5/2).
Farah mengatakan, ada empat komponen yang menentukan kelulusan siswa, yakni mengikuti seluruh program pelajaran, dan lulus dalam mata pelajaran afektif (pendidikan moral) seperti pendidikan kewarganegaraan (PKN) dan mata pelajaran Agama. Selain itu, siswa lulus dalam mata pelajaran yang diujikan khusus oleh pihak sekolah dan terakhir lulus dalam ujian nasional. "Semua komponen tersebut harus dipenuhi semua. Jadi walaupun nilai UN-nya baik, tapi kalau nilai agamanya jelek tidak akan lulus juga. Tahun kemarin ada yang nilai UN-nya bagus tapi karena nilai agamanya jelek tidak lulus," kata mantan Sekretaris Dinas Kominfo kota Depok.
Farah mengatakan, penentuan lulus atau tidaknya siswa ditentukan langsung oleh dewan sekolah. Masing-masing melakukan penilaian berdasarkan keempat komponen tersebut. Pemerintah, kata dia, hanya berwenang menyelenggarakan UN yang hanya salah satu faktor penentu kelulusan. "Sekolah terlebih dahulu melakukan rapat, batas minimal yang telah ditentukan, kalau untuk UN batas minimal rata-rata nilai 5 untuk semua mata pelajaran yang diujikan," ucapnya.
Dalam menghadapi UN, Farah mengimbau para orang tua untuk berperan aktif untuk mendorong anaknya masing-masing untuk memersiapkan diri dengan lebih fokus belajar dan mengurangi bermain. Dari sisi sekolah sendiri, kata Farah sudah melakukan persiapan dengan melakukan penambahan jam pelajaran, setiap harinya. "Orang tua juga harus berperan untuk kelulusan anaknya," katanya.
Kepala bidang pendidikan menengah dan jurusan (Dikmenjur) Disdik Depok, Siti Khairiyah menambahkan, selain dengan meningkatkan belajar, setiap siswa harus menyiapkan mentalnya dalam menghadapi UN. Terkait hal itu, kata Siti, masing-masing sekolah mengadakan bimbingan tambahan untuk memotivasi peserta UN. "Jam Kegiatan motivasi tersebut ditentukan masing-masing sekolah," ucapnya.
Depok sendiri, jelas Siti, tingkat kelulusan pada Tahun 2009 lalu sudah cukup baik. Pada tahun lalu tingkat kelulusan siswa SMA sebesar 99,12 persen dari 4.804 peserta. Sementara untuk siswa SMK tingkat kelusannya sebesar 96 persen dari 7.800 peserta. Tahun ini, jumlah peserta UN tingkat SMA tercatat sebanyak 4.786 masing-masing 2.130 peserta jurusan IPA dan 2.656 siswa jurusan IPS yang tersebara di 50 SMA sekota Depok. Sedangkan untuk siswa SMK pesertanya berjumlah 7.805 orang yang tersebar di 70 SMK.
Ujian Nasional SMA dilangsungkan 22 hingga 26 maret mendatang. Sementara untuk SMK akan berlangsung 22 hingga 25 Maret. Bagi yang tidak dapat mengikuti dapat mengikuti ujian susulan diselenggrakan 29 maret hingga 1 april. Sementara bagi pelajar yang tidak lulus saat pengumuman kelulusan 26 april 2010 dapat mengikuti UN ulang yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 10 hingga 14 mei.

Read More...