DEPOK, Kebijakan overlapping antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki dampak serius terhadap perkembangan ekonomi daerah. Padahal, untuk meningkatkan investasi di daerah dibutuhkan inovasi dan keahlian membaca peluang ekonomi global. "Masalah overlapping antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus segera diselesaikan. Pemerintah daerah harus mengikuti arahan kebijakan yang diterapkan pusat untuk mendatangkan investor," kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Firmanzah, Kamis (4/11).
Firmanzah mengatakan, pemerintah daerah khusunya wali kota, bupati, dan anggota DPRD harus mengetahui bahwa kiblat perekonomian dunia sudah mulai bergeser ke negara-negara Asean yang berkembang, dan dapat menyangingi negara-negara belahan bumi bagian barat. "Alangkah baiknya jika wali kota, bupati, dan anggota DPRD mempelajari pola dan prilaku negara-negara Asean dalam menghadapi persaingan global. Membuat kebijakan-kebijakan inovatif," katanya.
Hanya saja, kata dia, untuk menciptakan kebijakan inovatif tersebut harus dilindungi payung hukum. Sehingga, para bupati dan wali kota tidak terjerat kasus hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Payung hukumnya harus jelas," kata Firmanzah.
Sementara itu Director of Ash Center for Democratic Governance and Innovation Havard Kennedy School Anthony James Saich berpendapat pemerintah daerah harus mampu meningkatkan dana investasi. APBN, menurutnya, juga terbatas dan tak dapat menjadi motor penggerak di daerah. "Tidak bisa mengurangi PNS, di Cina saja anggarannya 90 persen habis untuk gaji, mau tidak mau dana investasi harus ditambah, dengan tetap antara pemerintah pusat, daerah DPRD dan DPR berjalan bersamaan," katanya.
Anthony James Saich mengatakan, meningkatkan perekonomian di sebuah Negara berkembang akan sangat tergantung pada demografi, struktur populasi, ketersediaan pasar, dan tenaga kerja. "Banyak investor menanamkan investasi di Cina yang memiliki daya saing yang tinggi, terutama harus ditingkatkan daya saing di sektor riil," katanya.
Pelaku pasar dan pemerintah, kata Anthony, diminta untuk terus optimis dan memiliki kesempatan yang optimal. Anthony meminta seluruh kalangan untuk memanfaatkan kesempatan emas dan mengintegrasi potensi global serta nasional. "Kenapa di Cina bisa maju, karena semua produk mereka berstandard global, jadi tidak ada produk ekspor yang direject," katanya.
Kamis, 04 November 2010
Kasus Overlapping Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus Diselesaikan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar