PKS Tuding Ketua KPUD Depok Orang Dekat Badrul Kamal

DEPOK, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok, Mutaqin Safi'i menuding Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok Muhammad Hasan sebagai orang dekat calon wali kota Badrul Kamal sehingga tidak mungkin KPU memenangkan pasangan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad. "Ketua KPU merupakan orang Badrul," katanya, Rabu (20/10).

Menurut Mutaqin, pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) telah berakhir. Biarkan KPU menyelesaikan perhitungannya. Ia mengingatkan, sebaiknya calon yang bersaing dalam pilkada harus siap kalah dan siap menang. Jangan menuduh sembarangan apalagi sampai menuduh KPU melakukan kecurangan dengan berkolaborasi bersama PKS. "Calon yang melemparkan tuduhan itu sudah tidak punya urat malu. KPUD tidak mungkin memihak Nur Mahmudi, karena anggota KPUD adalah orang-orang dekat Bardul Kamal. Kalaupun ada kecurangan oleh KPUD kemungkinan besar untuk membantu Badrul Kamal, bukan membantu Nur Mahmudi," kata Mutaqin.

Mutaqin mengatakan, sejak awal KPU telah diisi orang-orang dekat Badrul. Udi bin H Muslih dan Yoyo Effendi, orang yang tidak layak menjadi anggota KPUD bisa dipaksa menjadi anggota KPUD lewat loby KPU Provinsi. "Itu untuk kepentingan siapa? Hasan mantan tim sukses Bardrul Kamal yang menjadi tersangka saksi palsu untuk membantu BK, justru menjadi ketua KPUD. Dengan mengusai KPUD, anggota PPK dan PPS bisa dibersihkan dari orang-orang yang diduga punya keberpihakan kepada PKS. Di Cinere KPUD hanya memilih empat orang anggota PPK karena orang kelima dan seterusnya dikhawatirkan dari PKS. Sehingga anggota kelima diambil dari stok kecamatan lain," katanya berapi-api.

Belum lagi, kata anggota DPRD yang telah menjabat selama dua priode itu, terkait pemilihan sekretaris KPUD. Nama-nama PNS yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok selalu ditolak anggota KPUD. Sampai akhirnya, kata dia, KPU memilih sendiri siapa yang diminta menjadi sektraris KPUD. "Ini menunjukkan yang ada di KPU bukanlah orang Nur Mahmudi. Hasan dan Badrul diduga sering melakukan pertemuan diam-diam," katanya.

Secara terpisah, anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Isdayanti mentertawakan tudingan Mutaqin. Menurutnya, KPU justru merupakan pihak penyelenggara pilkada yang netral. Tidak benar kalau dikatakan KPU dekat dengan Badrul. "Justru KPU harusnya dekat dengan para calon wali kota. Dan, yang memiliki kans untuk lebih dekat ya Pak Nur," katanya.

Isdayanti meminta Mutaqin tidak memperkeruh dan memprovokasi suasana yang tengah memanas. Sebaiknya, pihak PKS juga dapat menjaga agar Depok lebih kondusif. "Jangan bangga kalau sekarang Nur Mahmudi unggul, toh yang menang dalam pilkada golput. Jadi para calon tidak ada yang menang. Kenapa golput banyak karena KPU kurang melakukan sosialisasi," katanya.

Sementara itu Ketua KPU Muhammad Hasan membantah tudingan Mutaqin. "Saya bukan orang dekat Badrul dan bukan orang dekat Nur Mahmudi," katanya.

Hasan mengatakan, sebagai penyelanggara pemilihan umum, ia telah bekerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan ataupun kecurangan dalam penyelenggaran pilkada. "Pilkada telah berjalan dengan baik. Tunggu saja hasilnya. Jangan kami terus dipojokan apalagi dengan mengatakan saya sebagai orang Badrul," katanya kesal.

Ia meminta politisi PKS tidak asal berbicara, sehingga tidak turut memanas-manasi situasi yang sekarang ini lagi memanas. "Tolong jangan sembarangan berbicara," kata Hasan.