DEPOK, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) untuk bekerja secara serius. Menyisir semua data pemilih di Kota Depok secara merata. Karena kesalahan dalam pendataan pemilih dapat memicu konflik besar dalam pemilukada Depok. "Saya berharap persoalan terkait data pemilih dapat diselesaikan secara tuntas. Munculnya data pemilih orang yang sudah mati dan penambahan data pemilih yang tidak wajar akan
berakibat matinya demokrasi," kata dia, Minggu (4/7).
Rintis Yanto mengatakan, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) kerap menjadi persoalan tersendiri. Alasannya data yang tak akurat itu memunculkan ghost voter (pemilih bayangan). Pasatinya kejadian itu tidak begitu saja. Tetapi ada tindakan sistemik yang dilakukan kelompok tertentu. Lebih lanjut Rintis mengungkapkan, munculnya ghost voter dilakukan untuk mememangkan kelompok partai tertentu. Hal tersebut dipastikan merugikan dan mengganggu demokrasi yang sehat. "Saya meminta KPU Depok membagikan DP4 itu pada partai politik. Semua parpol harus terlibat dalam pemutakhiran data. Tidak hanya petugas PPDP yang ada," kata Sekretaris PD.
Keterlibatan kader partai, kata dia, menjadikan proses penetapan data pemilih tetap (DPT) menjadi lebih transparan. Seluruh masyaraat dapat mengetahui persis nama-nama yang memiliki hak memilih. Hal itu terjadi dengan partisipasi kader partai. Selama ini, dia menilai KPU Depok masih bersikap tertutup terhadap data pemilih. Seharusnya DP4 itu sudah diterima seluruh partai politik
di Kota Depok. Agar proses penetapan DPS yang bakal dilakukan juga melibatkan kader partai. "Sekarang kalau kader partai terlibat, data DP4 saja tidak dikasih. KPU Depok harus berani menyerahkan data tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang turut hadir dalam acara tersebut mendukung transparansi DP4 itu. Alasannya, keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam partai politik dapat mempercepat proses penetapan DPT. Sekaligus menumbuhkan partisipasi public. "Iklim demokrasi itu dimulai dari data pemilih yang baik. Kalau data pemilih sudah tidak tepat, maka hasil Pilkada pun menjadi dipersoalkan," kata mantan Presiden Partai Keadilan itu.
Dengan keterlibatan kader, menurutnya tak hanya menjadi transparan. Tetapi DPT itu menjadi bernilai dan sangat kredibel. Apalagi kader partai pun banyak memiliki jaringan di semua lini. Sehingga tidak ada warga yang tak berkesempatan memilih di Pilkada.
berakibat matinya demokrasi," kata dia, Minggu (4/7).
Rintis Yanto mengatakan, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) kerap menjadi persoalan tersendiri. Alasannya data yang tak akurat itu memunculkan ghost voter (pemilih bayangan). Pasatinya kejadian itu tidak begitu saja. Tetapi ada tindakan sistemik yang dilakukan kelompok tertentu. Lebih lanjut Rintis mengungkapkan, munculnya ghost voter dilakukan untuk mememangkan kelompok partai tertentu. Hal tersebut dipastikan merugikan dan mengganggu demokrasi yang sehat. "Saya meminta KPU Depok membagikan DP4 itu pada partai politik. Semua parpol harus terlibat dalam pemutakhiran data. Tidak hanya petugas PPDP yang ada," kata Sekretaris PD.
Keterlibatan kader partai, kata dia, menjadikan proses penetapan data pemilih tetap (DPT) menjadi lebih transparan. Seluruh masyaraat dapat mengetahui persis nama-nama yang memiliki hak memilih. Hal itu terjadi dengan partisipasi kader partai. Selama ini, dia menilai KPU Depok masih bersikap tertutup terhadap data pemilih. Seharusnya DP4 itu sudah diterima seluruh partai politik
di Kota Depok. Agar proses penetapan DPS yang bakal dilakukan juga melibatkan kader partai. "Sekarang kalau kader partai terlibat, data DP4 saja tidak dikasih. KPU Depok harus berani menyerahkan data tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang turut hadir dalam acara tersebut mendukung transparansi DP4 itu. Alasannya, keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam partai politik dapat mempercepat proses penetapan DPT. Sekaligus menumbuhkan partisipasi public. "Iklim demokrasi itu dimulai dari data pemilih yang baik. Kalau data pemilih sudah tidak tepat, maka hasil Pilkada pun menjadi dipersoalkan," kata mantan Presiden Partai Keadilan itu.
Dengan keterlibatan kader, menurutnya tak hanya menjadi transparan. Tetapi DPT itu menjadi bernilai dan sangat kredibel. Apalagi kader partai pun banyak memiliki jaringan di semua lini. Sehingga tidak ada warga yang tak berkesempatan memilih di Pilkada.
0 komentar:
Posting Komentar