Depok Terkini: 01/01/2010 - 02/01/2010

Rabu, 27 Januari 2010

Menteri Kelautan dan Perikanan Bakal Buat Pakan Ternak

DEPOK, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan dalam seratus hari kerjanya berjanji menurunkan harga pakan ternak, agar harga ikan tidak melambung terus menerus. Penekanan harga pakan dapat dilakukan dengan menciptakan pakan ternak lokal. Selama ini peternak masih banyak yang menggunakan pakan ternak impor.
Untuk menjalankan rencana tersebut, kata mantan Gubernur Gorontalo, Departemen Kelautan dan Perikanan yang dipimpinnya menyiapkan anggaran sebanyak Rp5 miliar untuk membuat pakan ternak lokal menggantikan pakan ternak impor. Menurutnya, harga pakan ternak saat ini terlalu tinggi yaitu mencapai 12 ribu per kilogram melebihi harga ikan. "Harga pakan dapat mencapai Rp2 ribu per kilogram, maka ikan lele dan ikan nila bisa dibawah Rp10 ribu per kilogram. Masyarakat kita bisa makan ikan lebih banyak," kata Fadel disela – sela acara kunjungan ke Budidaya Ikan Hias Milik DKP di Pancoran Mas Depok, Rabu (27/1).
Fadel mengatakan, pakan ternak yang nantinya akan dihasilkan akan diberi nama Serangga Bunga yang akan disebarkan dalam bentuk paket ke beberapa daerah. Bahannya, lanjut Fadel, terbuat dari bungkil kelapa sawit. "Kami akan minta kepada perusahaan - perusahaan yang produksi kelapa sawit agar CSR mereka produksi yang sama dengan kami," jelasnya. Dia mengatakan, Departemen Kelautan dan Perikanan bahkan akan mengekspor pakan ternak tersebut sesuai dengan permintaan dari luar negeri. Program tersebut dilakukan DKP untuk melanjutkan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Selain pakan ternak, kata Fadel, Departemen Kelautan dan Perikanan berusaha memperketat masuknya kapal – kapal asing. Caranya dengan berkoordinasi dengan negara lain untuk memonitor jadwal seluruh kapal yang masuk ke Indonesia. Fadel mengatakan, pihaknya juga membentuk tim untuk memantau kapal – kapal asing yang mencari akal untuk menggunakan modus baru di perairan Indonesia."Soal Illegal Fishing, saya sudah bicara di Batam panjang lebar, saat ini kapal – kapal kita amati, sekarang kita sudah punya agenda bantuan dari luar negeri untuk monitor seluruh kapal yang masuk kesini, kita perketat," katanya.
Modus yang seringkali digunakan, kata Fadel, kapal asing biasa berpura – pura menggunakan bendera Indonesia atau pun bendera negara lain dan memasuki wilayah perairan Indonesia . Baru – baru – ini, kata Fadel, pihaknya bahkan sudah menangkap lima kapal asing dari Thailand yang mencuri ikan di perairan Indonesia . "Mereka pakai bendera Malaysia masuk kesini, atau bendera kita, kita baru saja tangkap kemarin 5 kapal dari tailand," ucapnya.

Pemakzulan Bakal Tersumbat

DEPOK, Jalan Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century DPR untuk memakzulkan presiden bakal tersumbat perundang-undangan dan mekanisme pemakzulan itu sendiri. Apalagi Pansus Hak Angket belum dapat mengeluarkan rumusan final soal kasus tersebut. "Saya perkirakan rencana pemakzulan tidak akan berjalan. Lagian jalan hukum-nya masih panjang," kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago, Rabu (27/1).
Adrinof menambahkan, keterangan saksi satu dengan saksi lainnya berbeda-beda, sehingga panitia sulit membuat kesimpulan. Apalagi, kata dia, panitia yang hanya memiliki data sekelumit berniat melakukan mosi tak percaya terhadap presiden."Mosi tidak percaya pun akan sulit dijalankan," kata dia.
Mosi tak percaya dapat dijalankan jika tim ahli yang dimiliki pansus Century berhasil merumuskan kerugian negara yang ditimbulkan terkait masalah Century. "Kalau mereka tidak dapat merumuskan hal tersebut, tidak mungkin dapat dilakukan mosi tak pecaya," kata Andrinof.
Sementara, peneliti politik lainnya Muhammad Qodari meminta masyarakat mengawasi kegiatan yang dilakukan Pansus Century. Masyarakat juga harus turut aktif memantau dan mengikuti perkembangan kasus bank tersebut. Qodari mengatakan, peran serta masyarakat dalam turut mengawasi perjalanan pansus adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Misalnya, kata Qodari, bisa dengan memberikan masukan kepada pansus tentang solusi-solusi penyelesaiannya. Sekarang, lanjut Qodari, masyarakat tidak sulit untuk menilai gerak-gerik dan kebijakan pansus.
Lebih lanjut, direktur Indobarometer tersebut menjelaskan, untuk mengungkapkan 2 jalan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan skandal yang merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut. Pertama, dengan jalan politik, dan kedua, dengan jalan hukum. "Jalan untuk mengungkap itu ada dua jalan, yakni jalan politik dan jalan hukum" ujarnya.
Jika mengingat keberadaan pansus Century, maka jalan politik, menurut Qodari adalah suatu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Sebab, pansus Century merupakan lembaga politik, sehingga sangat pasti akan menghasilkan produk politik. Sedangkan jalan hukum menurutnya, adalah dengan menyerahkan kasus Century ke aparat hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan termasuk juga lembaga yang menangani masalah hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, Qodari berani menyebutkan hasil surveinya di Indobarometer, yang mengatakan, suara masyarakat saat ini masih sangat kuat untuk mengungkap skandal Bank Century.

UI Miliki 278 Guru Besar Tetap

DEPOK, Universitas Indonesia (UI) kembali kukuhkan dua guru besar tetap yakni Guru Besar Tetap Ilmu Psiologi, Hamid Muluk dan Guru Besar Tetap Ilmu Komunikasi, Ibnu Hamad. Saat ini total guru besar tetap yang dimiliki UI mencapai 278. Yang terdiri 222 pria dan 71 wanita. "Masih ada lagi lima guru besar yang siap untuk dikukuhkan," kata rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri, Rabu (27/1).
Dalam pidatonya, Ibnu Hamad menyampaikan bahwa proses komunikasi saat ini cenderung menciptakan makna tertentu dipikiran khalayak. Proses komunikasi tidak lagi hanya mengirimkan pesan semata, melainkan telah menanamkan makna tertentu. Komunikasi tidak lagi merepresentasikan realitas,melainkan mengkontruksikan realitas. Hal itu tidak saja dilakukan jurnalis akademisi tapi sastrawan dan siapa pun yang tersambung dengan teknologi komunikasi. Di tangan para provokator, wacana yang semula dimanfaatkan untuk mengkonstruksikan realitas, berubah fungsi untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh berupa gosip dan agitasi. Parahnya lagi jika itu dilakukan oleh pihak yang berwajib yang merekayasa berita acara pemeriksaan (BAP) dan itu dapat berpengaruh pada penegakan keadilan. "Saat ini isi dan hasil komunikasi sangat tergantung dengan cara komunikator mengkonstruksi membangun realitas yang akan disampaikan. Karena sangat tergantung dengan komunikator, konstruksi komunikasi tersebut, dapat berdampak positif untuk perubahan sosial dan sebaliknya malah untuk hegemoni dan pembunuhan karakter," kata Hamad.
Sedangkan Hamdi Muluk dalam pidato pengukuhannya berjudul Menghidupkan Kembali Publik,Hamdi menyampaikan bahwa kebangkitan publik tidak hanya dimaknai dengan mengeliatnya aktivitas sejumlah orang yang mulai berani menyuarakan opininya dengan terbuka, melainkan bagaimana sebuah kebijakan publik dirancang untuk mengartikulasikan secara maksimal semua kepentingan publik. Misalnya kasus penahanan pimpinan KPK Bibit-Chandra atau penggalangan dukungan koin Prita Mulyasari.

Dianiaya Ibunya Bocah Berkebutuhan Khusus Kabur ke Depok

DEPOK, Lantaran sering dianiaya ibunya, bocah berkebutuhan khusus bernama Aldiansyah (10) kabur dari Kediamannya di Jalan Pertani RT08/RW03, Kecamatan Kalibata, Jakarta Selatan, ke wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok.
Menurut orangtua Aldiansyah, Zulkipli(45) anak ketiganya itu kabur dari rumah karena sering dicubit dan ditampar ibunya bernama Asiah(35). "Berulangkali saya sudah sering bilang sama istri saya kalau ngajarin anak jangan kasar kendati anaknya sulit dibilangin," katanya, Rabu (27/1), saat mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos).
Sebelumnya, Aldiansyah ditemukan warga di sekitar Sukmajaya, Depok,10 hari yang lalu. Oleh warga, Aldi, di bawa ke Polsek Sukmajaya. Kemudian Polsek Sukmajaya menyerahkan Aldi ke Polres Metro Depok untuk ditangani Unit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kemudian oleh Polres Metro Depok,Aldi diserahkan ke Disnakersos Kota Depok. Aldi pun dirawat di Sekolah Luar Biasa (SLB) Nusantara, Beji, Depok.
Zulkipli mengatakan, Aldi kabur dari rumah pada Minggu (18/1) sore sekitar pukul 15.00 WIB. Aldi bisa kabur karena kakaknya ada di kamar tidur dan ibunya sedang mandi."Kalau gak pulang sehari itu biasa. Karena sudah berhari-hari tidak pulang saya pun menjadi khawatir. Beruntung dia ditampung oleh Disnakersos Kota Depok" kata dia.
Zulkipli sama sekali tak menyadari kalau anaknya memiliki tipial hiperaktif. Namun, dia, tahu jika Aldi mengalami kekurangan daya pikirnya setelah mengalami panas tinggi saat ia duduk di kelas satu SDN Duren Tiga. "Saya berniat membawanya ke pesantren. Biar dia bisa kembali normal," kata dia.
Suasana haru dan gembira terasa saat Aldiansyah bertemu dengan bapaknya. Aldi yang dibawa dari SLB Nusantara,Beji,Depok, langsung berlari dan menghampiri ayahnya yang berdiri di teras Kantor Disnakersos. Aldi berteriak-teriak memanggil bapaknya. "Bapak..bapak," katanya sambil memeluk tubuh ayahnya itu. Aldi pun menangis dan kemudian tertawa sambil mengambl tas kecil yang diselempangkan di pundak bapaknya.
Setelah bertemu, Aldi dan Zulkipli dibawa ke ruangan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Keseahteraan Sosial Disnakersos Kota Depok Saeful Bironi. Di ruangan tersebut Saeful Bironi menyerahkan Aldi secara resmi ke Zulkipli.
Pimpinan Yayasan SLB Nusantara Lin Ruslini menjelaskan bahwa Aldi menderita hiperaktif. Hal itu diketahui dari tingkah lakunya yang tidak fokus atau tidak konsentrasi. Oleh karena itu ia meminta kepada orangtua Aldi untuk tidak berlaku kasar terhadap Aldi. "Saya sarankan agar Aldi di sekolah kan ke SLB," katanya. Ia menabahkan, tidak menutup kemungkinan Aldi akan melarikan diri kembali. Sebab, Aldi sangat hiperaktif. "Saya sarankan Aldi dikasih gelang yang ada nama,alamat dan nomor telepon," ucapnya.

Selasa, 26 Januari 2010

Depok Layak Dipimpin Pasangan Tua-Muda

DEPOK, kolaborasi pasangan tua-muda dinilai sebagai sebuah solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan Depok ke depan. Penilaian tersebut diungkapkan bakal calon (balon) wakil wali kota asal Partai Amanat Nasional (PAN), Hasbullah Rahmat, saat ditemui di rumahnya, jalan Kencana 15, kelurahan Kalimulya, kecamatan Sukmajaya, Depok, Selasa (26/1) "Idealnya Depok ke depan dipegang oleh pasangan tua-muda. Pasangan ini nantinya dapat saling menutupi," kata Hasbullah.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN mengatakan, orang tua biasanya sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan, sedangkan yang muda memiliki semangat perjuangan menggelora. "Yang tua kaya pengalamannya, yang muda kaya semangatnya," ucapnya.
Ia menambahkan, idealitas pasangan tersebut juga dipengaruhi realitas konstalasi politik di kota Depok. Di mana, kata Hasbullah, realitas politik saat ini banyak menampilkan tokoh-tokoh senior atau tokoh tua yang secara pengalaman dianggap lebih layak untuk menjadi pemimpin Depok ke depan. Dia menyebutkan nama seperti Badrul Kamal (BK), Naming D Bothin, dan Yuyun Wirasaputra. "Ketiganya sudah seperti ayah saya sendiri," ujarnya.
Hasbullah berharap agar ketiga tokoh tersebut dalam pemilukada mendatang tidak maju semua. Pasalnya, menurutnya, jika maju semua akan terpolarisasi. Karenanya, ia berencana untuk mendudukkan ketiganya dalam satu meja untuk membicarakan bagaimana menghadapi Pilwali mendatang. Dalam pertemuan dengan beberapa wartawan tersebut, di samping Hasbullah memastikan keseriusannya untuk maju sebagai calon wakil walikota Depok dalam pemiwali. Ia juga berharap kepada semua pihak untuk fair dan calon satu dengan calon yang lainnya tidak saling menjatuhkan.
Sementara secara terpisah, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail enggan berbicara mengenai Pilwali mendatang. "Saya sekarang ini sedang fokus dan konsentrasi di bidang pemerintahan," tuturnya.

Puluhan Rumah Tak Layak Huni Direnovasi

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok lakukan renovasi puluhan rumah tak layak huni di empat kelurahan yakni Kelurahan Jati Jajar, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Tugu, dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Dana renovasi sendiri berasal dari APBD Pemkot depok dan Departemen Pekerjaan Umum melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Terpadu dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. "Ini sebagai bentuk kepedulian Pemkot Depok untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat Kota Depok. Dananya sharing antara Pemkot Depok dengan Departemen Pekerjaan Umum," kata Wali Kota Nur Mahmudi Ismail saat acara penyerahan bantuan alat-alat kesehatan, rumah tidak layak huni, dan betonisasi jalan lingkungan di Kampung Tugu RT006/07, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Selasa (26/1).
Menurut Nur Mahmudi, Pemkot Depok dalam waktu dekan ini berencana merenovasi ratusan rumah tak layak huni lainnya yang masih ada di Depok. "Ratusan rumah itu tersebar di seluruh kecamatan di Kota Depok," katanya.
Ketua P2KP Advance Kota Depok Karyono mengatakan, dana yang dikucurkan untuk merenovasi puluhan rumah tersebut berupakan bonus dari P2KP terhadap kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang sehat. P2KP melakukan penilaian terhadap BKM yang mampu mengembalikan dana bergulir di bidang ekonomi melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. "Mereka yang dinilai layak lah yang mendapatkan bonus," tuturnya.
Dari 63 BKM yang ada di Kota Depok hanya empat BKM dinilai sehat. Keempat BKM sehat tersebut mendapatkan bonus berupa renovasi rumah, betonisasi jalan lingkungan atau sesuai dengan program yang direncanakan BKM itu sendiri. "Program ini sesuai dengan program jangka menengah program penanggulangan kemiskinan," kata Karyono.
BKM dapat dikatakan sehat, lanjut Karyono, selain mampu mengembalikan dana bergulir dari program PNPM, BKM tersebut juga jelas keberadaannya. Kemudian juga BKM tersebut rutin menjalankan rapat. Rapat yang dihadiri pengurus, masyarakat, tokoh masyarakat, LPM dan lurah itu minimal dua kali dilakukan dalam sebulan. "Intinya program ini untuk mendorong masyarakat bermitra dengan Pemkot Depok dan Departemen Pekerjaan Umum. Karena itu pemberian bonus itu untuk merangsang BKM berkinerja sehat," kata dia.
Disekolahkan
Sementara itu, saat Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengunjungi rumah Ismail (50) warga Kampung Tugu RT05/03, Tugu, Cimanggis, Depok yang rumahnya di renovasi. Ismail yang dulunya marbot di salah satu masjid kampung, kini kondisinya lumpuh akibat kecelakaan yang dialaminya. Sementara cucunya, Nur Azizah terpakasa meninggalkan bangku sekolah lantaran tak memiliki biaya. Ia belum sempat lulus dari Sekolah Dasar lantaran kedua orang tuanya tak sanggup lagi membiayai. Dalam kesempatan tersebut wali kota sempat melakukan dialog dengan Nur Azizah. Seolah tak menyia-nyiakan pertemuan itu, dengan polosnya Nur Azizah menyatakan keinginannya kepada orang nomor satu di Depok tersebut agar dapat melanjutkan sekolah. Mendengar permintaan itu, Wali kota langsung menugaskan camat dan lurah untuk memfasilitasi keinginan Nur Azizah itu. "Keinginan dia (Nur Azizah) untuk sekolah lagi sangat tinggi, saya minta pak Camat dan pak Lurah untuk membantu memfasilitasi anak ini agar dapat melanjutkan sekolahnya," tegas wali kota.
Selain itu, melihat kondisi rumah Isma'il, mantan Presiden Partai Keadilan ini juga berpesan kepada camat dan lurah serta para tetangga yang hadir pada kesempatan tersebut, agar secara gotong royong dan penuh kebersamaan dapat membantu pelaksanaan perbaikan rumahnya agar dapat terselesaikan dengan baik dan cepat.

Pansus Tak Akan Bermuara Pemakzulan

DEPOK, Hak angket kasus Century diyakini tidak bermuara pada pemakzulan (impeachment) terhadap pimpinan negara. Pansus DPRRI akan menjadikan proses investigasi dan introgasi melalui hak angket hanya untuk kepentingan politik mereka. Sebab, keputusan untuk melakukan impeachment dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna DPR yang sebagian besar dikuasai partai politik (Parpol) koalisi pro pemerintah. "Apapun hasilnya, pansus ini tidak akan berakibat impeachment. Karena secara hukum proses tersebut harus diputuskan dalam paripurna. Secara politik DPR dikuasai 4 partai-parati koalisi seperti Partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN," kata pengamat politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Maswandi Rauf, Selasa (26/1).
Kepala Departemen Politik UI FISIP UI itu mengatakan, pemakzulan tidak dapat dilakukan karena sistem konstitusi di Indonesia hanya memungkinkan presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan jika terbukti melanggar hukum berat atau sudah tidak mampu menjalankan tugas. Ditambah lagi, dalam sistem pemerintahan presidensil, DPR tidak bisa mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintahan. "Dalam sistem presidensil tidak dikenal mosi tidak percaya. DPR hanya dapat mengimpeach(ment) saja," ujarnya.
Dijelaskannya, penyelesaian kasus Bail Out Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, seharusnya dilakukan dalam ranah hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Maswandi, harus didukung penuh untuk mengungkap kasus tersebut. "Yang paling penting KPK. Keputusan pansus tidak akan jadi langkah awal untuk impeachment presiden atau wapres," kata dia.
Sebaliknya, jika dari hasil penyelidikan KPK dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum dalam kasus tersebut, peluang untuk memakzulkan pemerintah masih mungkin dilakukan. Dalam kasus tersebut, Presiden dan wakil presiden, dapat dimakzulkan secara berbeda. "Budiono dapat diimpeach secara berbeda. Kalau Budiono terbukti salah. Karena meskipun satu pasang, tanggung jawabnya berbeda," ujarnya.
Pendapat senada juga diutarakan pengamat tata negara Refly Harun. Menurutnya, jika hasil pemeriksaan Pansus menemukan ada pelanggaran dalam kasus Century, temuan tersebut tidak bisa serta merta memakzulkan presiden dan wapres. Hasil pansus tersebut harus diajukan dalam rapat paripurna DPR. "Paripurna DPR lah yang memutuskan apakah ada pelanggaran atau tidak. Jika diterima diajukan proses lagi, untuk hak menyatakan pendapat, bahwa mereka bersalah, ini harus disetujui oleh 3/4 anggota Dewan. Setelah itu, DPR mengajukan hak inisiatif untuk mengadakan rapat paripurna MPR," tuturnya.
Setelah proses politik tersebut, usulan pemakzulan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memproses pemakzulan tersebut maksimal selama 90 hari. Putusan MK tersebut kemudian diajukan kembali ke MPR yang akan bersidang untuk memproses pemakzulan. Rafly mengungkapkan, dalam kasus bank Century ini, Boediono dapat lebih mudah dimakzulkan. Pasalnya, dalam pemeriksaan pansus, terbukti Boediono telah melakukan kebohongan public dengan mengatakan tidak mengetahui bagaimana proses Bailout tersebut terjadi. Sementara dalam pemeriksaan berikutnya, terbukti sebaliknya. "Dalam pasal 7a dan 7b Undang Undang Dasar, ada beberapa alasan pemakzulan, antaralain karena melakukan pelanggaran hukum, seperti tindak pidana, korupsi dan perbuatan tercela. Dan memang lebih mudah," ucapnya.
Mantan tim sekoci SBY-JK, Srijanto Tjokrosudarmo mengatakan, bahwa Pansus Century dalam meminta keterangan kepada pejabat negara sudah kelewatan. "Pansus Century sudah kebablasan," katanya.
Menurut dia, DPR bukan lah lembaga peradilan dan seharusnya hanya meminta keterangan saja, dan tidak memaksakan kehendak. "Dalam memminta keterangan pun jangan sampai ada pemaksaan kehendak.
Srijanto melihat dalam kasus Century tidak ada kerugian negara dalam pengucuran dana talangan kepada Bank Century. "Itu bukan uang negara, LPS mendapatkan uang dari anggotanya," kata dia.

Minggu, 24 Januari 2010

PD Depok Primadona Balon Wali Kota

DEPOK, Partai Demokrat (PD) sebagai partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2009 lalu di Kota Depok menjadi primadona para kandidat bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali kota untuk terjun dalam pesta Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Depok 2010 mendatang.Para kandidat dari pelbagai elemen masyarakat, Minggu (24/1), berbondong-bondong mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD), di Jalan Tole Iskandar untuk melamar menjadi balon wali kota dan wakil wali kota.Dari 15 calon yang telah mengambil folmulir pendaftaran, yakni Abdul Halim, Hasbullah Rahmat, Haryanto Cipto, Romanul Hidayat, Badrul Kamal, Agung Witjaksono, Supriyanto, Kemo Santoso, Pradi Supriatna, Alan Manzuri, DR Suyanto, Yuyun Wirasaputra, Mansurya, Biem Traini Binjamin, dan Gregorius, empat diantaranya telah mengembalikan folmulir balon wali kota yakni Ketua DPC PD Agung Witjaksono, Mansyuriah (mantan anggota DPRD Depok 1999), mantan Wali Kota Depok Badrul Kamal, dan Supriyanto (pengusaha). Sekretaris DPC PD, Rintis Yanto mengatakan para kandidat yang telah mengembalikan formulir akan diseleksi oleh panitia. Untuk tahap pertama, panitia akan melakukan seleksi administrasi dan seleksi lapangan. Yang dimaksud seleksi lapangan ialah tim akan melihat secara langsung basis dukungan yang diajukan para kandidat dalam seleksi administrasi. Ia mencontohkan jika satu calon mengaku direkomendasi Nahdlatul Ulama (NU) maka panitia akan menanyakan langsung ke organisasi keagamaan terbesar itu. "Tapi jika ada satu kandidat disokong oleh dua elemen masyarakat yang sama, maka kita nyatakan itu tidak sah," kata dia.Rintis mengatakan, kendati demikian keputusan tertinggi ada di tim 9. "Hasil ini semua akan kita serahkan ke DPP," ucapnya.Sementara Badrul Kamal mengatakan bahwa kedatangannya ke DPC PD adalah untuk melamar menjadi balon wali kota. Ia memiliki keinginan membuat koalis besar yang mendukungnya untuk maju menjadi balon wali kota. Saat ini, kata dia, ia telah diusung PDIP, Gerindra, PKB, dan PDS. "Mudah-mudahan saya mendapat dukungan dari PD, Golkar, dan PAN bahkan kalau perlu PKS," katanya.Badurul mengatakan keikut sertaanya dalam panggung politik lantaran banyak masyarakat Depok datang ke kediamannya dan meminta dirinya untuk maju kembali memimpin Depok. "Ini adalah permintaan masyarakat," katanya.Secara terpisah, organisasi pendukung Wali Kota Nur Mahmudi Ismail atau Nur Mahmudi Fans Club (NFC) dan Forum Komunikasi Keluarga Betawi (FORKABI) Kota Depok mulai bahu membahu menggalakan kegiatan kemasyarakatan dengan menggelar satunan bagi 100 anak yatim di RW16, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya. "Kegiatan ini murni untuk membantu yatim piatu dalam melanjutkan pendidikan," kata Koordinator NFC Fauzan.

Kamis, 21 Januari 2010

Disnakersos Depok Berencana Data Anak Jalanan Korban Kekarasan

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana mendata anak jalanan diseluruh Kota Depok. Pendataan dilakukan untuk mengetahui dan mengantisipasi terulangnya lagi kasus pembunuhan anak jalanan diikuti sodomi, sebagaimana dilakukan Baekuni alias Babe, di Jakarta beberapa waktu lalu. Kegiatan pendataan nantinya akan dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, dan Polres Metro Depok.
Kepala Bidang Sosial Disnakersos Kota Depok Tinte Roosmiati mengatakan, proses pendataan yang dilakukan petugas nantinya tidak hanya mencatat data diri anak jalanan, melainkan juga mengorek keterangan selengkap-lengkapnya dari para anak jalanan tersebut. "Apakah mereka pernah mengalami kekarasan atau tidak," katanya, Kamis (21/1).
Untuk mendapatkan data akurat dari anak jalanan, Dinakersos menerjunkan dua orang petugas dari dinas dan enam petugas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Sebelum melakukan tugas lapangan, para petugas telah mendapat pelatihan dari Departemen Sosial. Tugas utama mereka adalah melakukan pendekatan secara personal guna mendapatkan keterangan dari para anak jalanan. "Dengan begitu mereka mendapatkan keterangan apakah mereka pernah dapat kekerasan atau tidak. Itu nggak gampang. Jadi kita gunakan pendekatan khusus," kata Tinte.
Dalam melaksanakan tugas, petugas diinstruksikan untuk tidak menggunakan pakaian dinas. Para petugas juga akan dibekali dengan beberapa lembar kuosieoner yang isinya berupa bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin diterima oleh anak-anak jalanan. Selain itu, petugas dari Dinas Kesehatan juga akan memeriksa kondisi bagian intim anak-anak tersebut. meski demikian, Tinte menolak kalau kegiatan tersebut dinyatakan sebagai razia dubur. "Saya kira tidak tepat kalau kegiatan tersebut dinamakan razia dubur," tegasnya.
Jika nantinya ditemukan beberapa anak pernah mengalami kekerasan seksual, seperti sodomi maka dinas akan menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Mereka yang nantinya akan mencari dan memproses pelaku sodomi. Sedangkan untuk anak-anak jalanan korban kekerasan seksual, dinas berupaya memberikan terapi pemulihan mental. Pemulihan mental ini penting mengingat penyakit kelainan seksual bersifat menular. "Tidak menutup kemungkinan anak-anak yang mengalami korban kekerasan seksual nantinya juga akan melakukan perbuatan yang sama ke orang lain," ucap Tinte. Hal tersebut berkaca dari kasus Babe yang menjadi paedofil dan necrofil karena di masa lalunya juga pernah menerima perlakuan serupa.
Anak-anak jalanan yang terjaring dalam pendataan ini akan dikembalikan ke keluarganya. Akan tetapi bagi mereka yang tidak memiliki keluarga akan dibawa ke Rumah Sosial Perlindungan Anak Bambu Apus, Jakarta Timur.

Tujuh Bocah Diduga Jadi Korban Pencabulan

DEPOK, Tujuh anak di bawah umur di Kampung Sugutamu, RW002 dan RW022, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, diduga menjadi korban pencabulan Sugiono (65) di halaman rumahnya. Ketujuh bocah yang menjadi korban pencabulan merupakan tetangga Sugiono. Yakni Fit (10), Sal (9), Ad (9), Nur (8), Dit (7), Fik (8) dan Rah (8).
Peristiwa pencabulan tersebut terkuak setelah Ketua RT 10 M Yunus dan Ketua RT02 Ninar Mugi melaporkan peristiwa yang menimpa ketujuh buah warganya itu ke Polsek Sukmajaya, dan langsung dilimpahkan ke Polres Metro Depok. Menurut Yunus, aksi amoral tersangka diketahui setelah salah satu korban, Ad, mengaduk kepada kedua orangtuanya telah dicabuli Mbah Sugiono. Peristiwa itu sendiri terjadi sejak setahun lalu. "Ad mengaku bahwa dirinya dicabuli Mbah Gino," kata Yunus, Kamis (21/1).
Sugiono--pria yang biasa disapa anak-anak dengan sebutan Mbah Gino itu, sehari-harinya mengaku sebagai mantan anggota TNI rupanya tidak hanya menjadikan Ad sebagai obyek pelampiasan nafsunya. Ia juga diketahui melakukan perbuatan bejat kepada enam anak lainnya. Untuk memuluskan nafsu setannya, tersangka kerap kali mengiming-imingi korbannya dengan uang Rp1000. Agar mendapatkan uang tersebut para korban harus mau bermain di depan rumahnya. Setelah korban mendekat, tersangka lalu memainkan alat kelamin korban. "Mbah Gino selalu membujuk anak-anak yang bermain engkle, siapa yang dapat bintang paling banyak dikasih uang seribu. Syaratnya harus mau dipangku dan bisa dipegang – pegang," kata Yunus.
Pernyataan Yunus dikuatkan Sal, bocah yang menjadi salah satu korban Mbah Gino. Dia mengaku telah menjadi korban tersangka. Akibat perlakuan korban, kemaluannya selalu sakit saat buang air kecil. “Waktu itu, aku sedang main (engkle) sama teman teman, terus dipanggil sama Mbah Gino. Terus dia mainin (kemaluan) aku. Karena takut aku kabur," kata Sal.
Pengakuan senada juga diucapkan, Nur korban lainnya. Bahkan menurut dia, tersangka tak hanya mencabulinya, namun sempat hendak memerkosanya. "Waktu itu, aku lagi main, terus si Mbah marah-marah dan menarik aku ke dalam ruamahnya, terus aku dipegang – pegang, dan ditindihin," kata dia.
Saat diintrogasi petugas, pada Rabu (20/1) malam, Mbah Gino mengaku sebagai mantan anggota TNI dari Yon Kavaleri I/ Kostrad dengan pangkat terakhir Kopral Kepala (Kopka) bersikukuh membantah tuduhan telah melakukan pencabulan terhadap tujuh bocah. Dia mengaku hanya memukul pantat para korban lantaran geram. “Kalau main di depan rumah selalu berisik, jadi saya pukul saja pantatnya," ucap Sugino saat diintrogasi petugas di ruang Sentra pelayanan kepolisian (SPK) Polres Depok mengenakan kaos hijau bermotif loreng.
Sementara Kapolres Metro Depok Kombes Pol Saidal Mursalin mengatakan saat ini masih menyelidiki kasus tersebut, sembari menunggu hasil visum para korban. Namun dia memastikan, tersangka bukanlah mantan anggota TNI. "Dia orang sipil, bukan mantan anggota TNI," tegasnya.

Rabu, 20 Januari 2010

Badrul Kamal Kembali Ramaikan Pilkada

DEPOK, Mantan Wali Kota Depok priode 1999-2004, Badrul Kamal memastikan dirinya bakal ikut meramaikan perburuan kursi orang nomor satu di Kota Depok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Badarul yakin pencalonan dirinya sebagai calon Wali Kota Depok akan didukung seluruh partai politik di Kota Depok. "Saya akan mendatangi seluruh partai, kalau perlu melamar mencadi calon wali kota," kata Badrul usai menghadiri undangan pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kota Depok di Jalan Margonda, Rabu (20/1).

Badrul mengatakan, kekalahannya dalam Pilkada tahun 2004 lalu sebaiknya dijadikan pengalaman berharga. Artinya, partai politik harus mampu menyingkirkan ego komunitas, kelompok, dan ego pribadi untuk mencapai tujuan lebih besar. "Pengalaman seperti ini jangan terulang kembali. Untuk itu kita harus megorbankan ego eksistensi untuk mencapau tujuan bersama," ujarnya mengingatkan.

Sayangnya, Badrul enggan menjelaskan siapa calon wali kota yang akan mendampinginya. Namun, dia menyebutkan beberapa kriteria calon pasangannya nanti. "Calon wakil wali kota harus memiliki komitmen untuk membangun Depok dan memiliki jaringan yang luas. Mengenai siapa dia, saya belum bisa menjawab," kilahnya.

Ketua DPC PDIP Depok, Hendrik Tangke Allo menjelaskan, mengapa DPC PDIP mengusung Badrul Kamal sebagai calon wali kota Depok. Menurut Hendrik, Barul memiliki sejarah sangat baik dalam membangun Depok. Selain itu, Badrul mendapat dukungan penuh dari kader dan simpatisan PDIP serta masyarakat secara keseluruhan. "Kami bersepakat mengusung Badrul Kamal. Dalam dua hari ke depan DPC akan mengajukan surat rekomendasi itu ke DPP. Keputusan ada di DPP tapi atas rekomendasi DPC," ucap Hendrik.

Mengenai calon wakil wali kota, terang Handrik, PDIP Depok telah mengantongi tiga nama kadernya yang memang layak mendampingi Badrul Kamal yakni Siswanto, Mat Arif dan Ali Fahmi. Namun, tidak menutup kemungkinan nama lain di luar kader PDIP akan disandingkan dengan Badrul seperti Hasbullah, Supriyanto, Abdul Halim serta Wakil Wali Kota Depok saat ini Yuyun Wirasaputra. Namun, Yuyun kata Hendrik, belum secara resmi melamar. "Siapapun kandidatnya yang penting memiliki rasa nasionalisme dan berprinsip ekonomi kerakyatan," tandasnya. Dia berharap ada suatu koalisi besar nantinya untuk mendukung Badrul Kamal. Hingga kini, sudah ada koalisi 45+. "Koalisi 45+ yaitu PDIP, PKB, Gerindra plus PDS," harapnya.

Disdik Depok Berlakukan Jam Tambahan Menjelang UN

DEPOK, Menjelang detik-detik pelaksanaan ujian nasional (UN). Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok berencana memberlakukan jam tambahan wajib bagi para peserta UN di seluruh sekolah di Kota Depok. Materi tambahan tersebut berupa bimbingan iman dan takwa (Imtak). Dengan tujuan memberikan sokongan mental bagi seluruh peserta. "Tujuan dilaksanakannya Imtak oleh Disdik agar para peserta UN memiliki mental kuat. Tidak lekas cemas, stress, dan gampang panik dalam menghadapi soal-soal ujian," kata Wakil Ketua Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Sri Rahayu Purwatiningsih, Rabu (20/1).
Sri Rahayu mengatakan, materi tambahan yang nantinya akan diberikan sekolah kepada para muridnya tidak hanya dalam bentuk materi agama semata, melainkan materi terkait psikologi, dan motivasi. Hal itu, kata dia, sebetulnya tidak hanya dibutuhkan para peserta didik saat mengikuti UN, melainkan juga dibutuhkan pasca UN itu sendiri. "Peserta UN harus dipersiapkan mentalnya sebelum dan sesudah UN," katanya.
Istri Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Tifatul Sembiring itu menuturkan, pemberlakukan jam tambahan bagi peserta UN merupakan usulan Komisi D kepada Disdik. Ternyata, kata Sri Rahayu, usulan tersebut ditanggapi positif oleh Plt Kepala Disdik Asep Sunarya. Dengan memberlakukan jam tambahan dalam waktu dekat ini. Sedangkan waktu penentuan pelaksanaan teknis Imtak itu sendiri, katanya, diberikan kewenangan sepenuhnya kepada sekolah. "Paling lama materi diberikan sekitar 1-2 jam. Itu pun diberikan sebelum pelajaran utama dilaksanakan," kata Sri Rahayu.
Sri Rahayu malanjutkan, mengenai siapa orang yang akan menjadi pemberi materi Imtak tersebut,ia menyarankan sebaiknya materi tersebut diberikan oleh guru agama dan guru BK. "Tidak perlu melibatkan orang dari luar. Materinya lebih menekankan pada kesiapan murid secara mental," ucapnya.
Pernyataan Sri Rahayu diamini anggota Komisi D lainnya, yakni Nur Komasiyah. Menurutnya, dengan diberlakukan jam tambahan maka dapat membantu peserta UN dalam mengatasi masalah psikologis atau masalah kejiwaan peserta UN itu sendiri. Dalam menghadapi soal ujian, kata dia, sebetulnya yang muncul bukan hanya kesulitan dalam mengatasi soal ujian tersebut, melainkan mengatasi beban secara spsikologis yang muncul pada saat itu."Dengan mengikuti Imtak, kita berharap peserta UN dapat mengatasi masalah kejiwaan saat menghadapi soal mau pun menerima segala hasil ujian tersebut. Kita tidak ingin mendengar kabar bahwa ada pelajar stress atau sampai bunuh diri," katanya.
Nur berharap, materi imtak ini dapat terus dikembangkan dimasa mendatang. "Tidak hanya mereka yang akan menghadapi UN saja yang mendapat materi Imtak. Pelajar ditingkat bawahnya pun perlu mendapatkan materi tersebut," kata dia.
Pelaksanaan UN untuk SMA/SMK di Depok sebanyak 12.752 peserta. UN sendiri akan berlangsung pada 22-24 Maret. Jumlah sekolah SMA di Kota Depok sebanyak 50 dan SMK sebanyak 71 sekolah. Dengan jumlah peserta sebanyak 4786 pelajar SMA dan 7966 pelajar SMK.

Minggu, 17 Januari 2010

DBD Depok Belum Masuk Kategori KLB

DEPOK, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail menegaskan padatnya pasien penderita
demam berdarah dengue (DBD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok tidak dapat dijadikan indikator terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD di Kota Depok. "Kejadian ini bulum dapat dikategorikan KLB karena devinisi KLB ialah peningkatan jumlah pasien tahun ini dikomparasikan dengan jumlah pasien penderita DBD tahun lalu, di bulan yang sama," katanya, Minggu (17/1).
Menurutnya, asumsi bahwa peningkatan jumlah pasien DBD bukan KLB didapatnya setelah ia menggelar inspeksi mendadak ke RSUD, pada Sabtu (16/1) lalu. Dalam inspeksi mendadak itu, wali kota mengunjungi sepuluh ruangan yang didominasi penderita penyakit demam berdarah menjadi penyakit dominan. Nurmahmudi mengaku sempat mengunjungi pasien DBD di selasar – selasar rumah sakit akibat tidak mendapatkan kamar kosong. "Meski sudah banyak pasien di selasar tetap tidak dapat dijadikan indikator bahwa Depok menjadi KLB demam berdarah," kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi mengatakan, untuk menumpas nyamuk demam berdarah diperlukan partisipasi konkrit seluruh warga Depok yakni dengan terus melaksanakan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Ia membandingkan efektivitas menggunakan sistem PSN dari pada melakukan pengasapan atau fogging. Demam berdarah, kata Nurmahmudi, akan terus meningkat seiring musim hujan yang akan mencapai puncaknya pada bulan Juni mendatang. "Kalau di RSUD penuh pasien DBD itu terjadi karena RSUD baru beroperasi satu tahun. Wajar saja kalau kamar masih sedikit kapasitasnya. Untuk itu seluruh warga saya dihimbau bila merasa demam, panas, atau menunjukan gejala demam berdarah langsung ke dokter, dan tetap teruskan PSN," kata Menteri Kehutanan era Gus Dur.
Hingga saat ini, menurut data RSUD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok jumlah pasien DBD kurun waktu dua minggu di RSUD Kota Depok sebanyak 90 pasien. Sedangkan total pasien pada bulan Januari di seluruh Depok saat ini mencapai 104 pasien dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak satu orang.

Wanita Berjilbab Ditemukan Tewas Membusuk

DEPOK,Sebulan tak kelihatan batang hidungnya, Ratminiwati (46), warga Perumahan Sawangan Elok, Blok AU RT003/RW07, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, ditemukan telah membusuk di dalam rumahnya. Ati--sapaan Ratminiwati--diduga meninggal karena menderita maagh akut selama satu tahun lebih. Saat ditemukan adik kandung dan warga Perumahan Elok jasad Ati dalam posisi terlentang dan berada tidak jauh dari pintu masuk. ia pun masih mengenakan jilbab lengkap.
Menurut keterangan Ketua RT 003/RW07 Fakhrudin, selama sepuluh tahun Ati hidup seorang diri di Perumahan Sawangan Elok ini. Keluarga besarnya sendiri berada di wilayah Jakarta Timur atau tepatnya di Kampung Ambon. Ati sendiri, katanya, dikenal warga sebagai pribadi tertutup. Jarang sekali bersosialisasi dengan warga. "Menurut pengakuan pihak keluarga Ati, sudah lama menderita sakit maagh. Kita kaget waktu mendengar kabar, sudah satu bulan Ati gak kelihatan, biasanya warga melihat dia pulang kerja jam 20.00 atau jam 21.00 WIB," katanya, Minggu (17/1).
Ia mengatakan, Ati sehari-harinya bekerja sebagai konsultan interior di sebuah perusahaan swasta. Mungkin karena kesibukannya, Ati jarang ngobrol atau sekadar berbincang-bincang dengan warga. "Ya, kita paham lah. Orang pulang kerja cape," tutur Fakhrudin.
Fakhrudin mengatakan, sebelum ditemukannya jasad Ati, sudah banyak warga curiga dengan jarang terlihatnya Ati dalam kegiatan rapat RT. Beberapa kali, Ati ikut dalam kegiatan rapat tersebut. Tapi, dalam bulan ini, ia sama sekali tak menunjukan batang hidungnya. "Sebelum kami menemukan mayat Ati pukul 09.30 WIB tadi. Saya kemarin telah mendatangi rumah ini bersama dua orang petugas keamanan pada pukul 23.30 WIB. Itu pun setelah terjadi pembahasan soal Ati yang tak pernah terlihat lagi," ceritanya.
Karena penasaran, kata dia, ia dan dua orang petugas keamanan Waslam dan Nuri menyambangi kediaman Ati. Ketika pintu diketuk, ujarnya, dari dalam rumah terdengar sahutan salam seorang perempuan sebanyak dua kali. Namun, suara tersebut tersebut tidak membukakan pintu. "Untuk masuk ke rumah ATi kami loncat pagar, dan mengetuk rumah. Waktu diketuk dan kita ucap Assalamualaikum, dari dalam dijawab, Waalaikumsalam, sampai dua kali," katanya lirih.
Beruntung, kata Fakhurudin, pagi sekitar pukul 09.00 WIB adik kandung Ati, Sudiyono, datang ke rumah kakaknya lantaran sudah kehilangan kontak selama satu bulan. Dengan izin, Sudiyono, Fakhrudin pun menjebol rumah Ati. Itu pun, aku dia, setelah mereka berdua mencium bau menyengat tidak sedap keluar dari ventilasi rumah. "Ketika mencium bau tak sedap dari dalam rumah, adik Bu Ati pucat, ternyata benar Bu Ati sudah tewas telentang lengkap dengan jilbabnya melekat di kepalanya, lokasinya gak jauh dari pintu masuk," ujarnya.
Kapolsek Sawangan, AKP Icang Suhendar memastikan kematian Ratminiwati sama sekali tidak ada indikasi pembunuhan. Hal itu, kata Icang, dapat dipastikan dengan tidak ditemukannya tanda – tanda kekerasan pada tubuh Ratminiwati. "Korban ditemukan dalam keadaan bersih, rumah rapih, handphone ada di dalam rumah, pintu terkunci dari dalam, pagar juga terkunci. Mayatnya kering. Namun Kita masih tetap melakukan penyelidikan, belum tahu penyebabnya," katanya kapada wartawan.
Jenazah Ratminiwati ditemukan oleh adiknya, Sudiyono, sekira pukul 09.30 WIB. Jenazah kemudian selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekira pukul 14.00 WIB untuk diotopsi.

Melanggar Aturan Partai, DPD PAN Siap Pecat Anggotanya

DEPOK,Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok beri peringatan keras terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Acep Saepudin, lantaran nekad memproklamirkan dirinya sebagai calon wali kota Depok. Padahal, DPD PAN telah membuat keputusan nomor : PAN/10-22/A/K-S/01/XI/09 tentang penetapan Hasbullah Rahmad sebagai calon wali kota/wakil wali kota Depok priode 2010-2015. Diperkuat dengan Surat Keputusan DPD nomor: PAN/10-22/A/K-S/02/XI/09 tetang Tim Pemenangan calon wali kota/wakil wali kota. "Sesuai dengan aturan main partai maka DPD PAN melalui rapat maraton pada Jumat (15/1) membuat keputusan yang sekaligus sebagai peringatan keras kepada saudaraku Acep Saepudin untuk tidak melanggar aturan main partai. Bila peringatan tersebut tidak diindahkan maka ia akan diberhentikan dari partai," tegas Sekretaris DPD PAN Kota Depok, Heru Suyanto, Minggu (17/1).
Menurut Heru, pencalonan Hasbullah sebagai calon wali kota/wakil wali kota mewakili PAN merupakan keputusan partai, dan itu sudah final. Keputusan itu juga, kata Heru, sejalan dengan keputusan Ketua DPP PAN Hatta Radjasa. "Hatta menginginkan PAN masuk menjadi partai urutan 3 besar. Makanya, ia mendukung penuh kader PAN yang maju dalam pilkada," kata dia.
Ia mengingatkan Acep Saepudin untuk kembali ke jalan yang benar. Artinya, bila Acep mengakui kesalahanya dan tidak mengulang kembali perbuatannya maka ia akan kembali diterima menjadi bagian dari keluarga besar PAN. "Saat ini kita baru memberi dia surat peringatan tertulis. Itu pun sudah kita lihat dari bobot kesalahannya. Kalau tetap melanggar ya tidak menutup kemungkinan nasib Acep akan sama dengan Joko Edi Susilo yang dikeluarkan karena melanggar aturan main partai," kata Heru.
Ketua DPD PAN, Hasbullah Rahmat mengatakan, kendati ada kejadian seperti ini partainya tetap solid, dan siap memenangkan kader terbaiknya menjadi calon wali kota/wakil wali kota. "Internal PAN selalu solid. Ini merupakan kerja besar. Tidak boleh lagi ada resistensi dari simpatisan dan kader," katanya.
Mantan Anggota DPRD itu mengatakan, langkah Acep Saefudin mendeklarasikan diri sebagai wali kota telah melanggar fatsoen politik dalam tubuh PAN. Langkah tersebut, dinilai kader PAN sebagai sebuah langkah menyalahi rambu-rambu kepartaian. "Kita harus mengambil langkah memberi peringatan keras karena hal itu banyak dipertanyakan kader dan simpatisan PAN lainnya," kata dia.
Sementara Acep Saepudin meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya soal pencalonan dirinya sebagai wali kota. Ia menegaskan bahwa dirinya siap tunduk dan patuh, serta siap mengamankan keputusan partai dalam Pilkada mendatang. "Bila saya melanggar atau mengulangi perbuatan saya lagi maka saya bersedia dipecat. Saya pun akan membela mati-matian saudaraku Hasbullah menjadi wali kota/wakil wali kota dengan biaya saya sendiri," tandasnya.

DBD Depok Belum Masuk Kategori KLB

DEPOK, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail menegaskan padatnya pasien penderita
demam berdarah dengue (DBD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok tidak dapat dijadikan indikator terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD di Kota Depok. "Kejadian ini bulum dapat dikategorikan KLB karena devinisi KLB ialah peningkatan jumlah pasien tahun ini dikomparasikan dengan jumlah pasien penderita DBD tahun lalu, di bulan yang sama," katanya, Minggu (17/1).
Menurutnya, asumsi bahwa peningkatan jumlah pasien DBD bukan KLB didapatnya setelah ia menggelar inspeksi mendadak ke RSUD, pada Sabtu (16/1) lalu. Dalam inspeksi mendadak itu, wali kota mengunjungi sepuluh ruangan yang didominasi penderita penyakit demam berdarah menjadi penyakit dominan. Nurmahmudi mengaku sempat mengunjungi pasien DBD di selasar – selasar rumah sakit akibat tidak mendapatkan kamar kosong. "Meski sudah banyak pasien di selasar tetap tidak dapat dijadikan indikator bahwa Depok menjadi KLB demam berdarah," kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi mengatakan, untuk menumpas nyamuk demam berdarah diperlukan partisipasi konkrit seluruh warga Depok yakni dengan terus melaksanakan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Ia membandingkan efektivitas menggunakan sistem PSN dari pada melakukan pengasapan atau fogging. Demam berdarah, kata Nurmahmudi, akan terus meningkat seiring musim hujan yang akan mencapai puncaknya pada bulan Juni mendatang. "Kalau di RSUD penuh pasien DBD itu terjadi karena RSUD baru beroperasi satu tahun. Wajar saja kalau kamar masih sedikit kapasitasnya. Untuk itu seluruh warga saya dihimbau bila merasa demam, panas, atau menunjukan gejala demam berdarah langsung ke dokter, dan tetap teruskan PSN," kata Menteri Kehutanan era Gus Dur.
Hingga saat ini, menurut data RSUD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok jumlah pasien DBD kurun waktu dua minggu di RSUD Kota Depok sebanyak 90 pasien. Sedangkan total pasien pada bulan Januari di seluruh Depok saat ini mencapai 104 pasien dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak satu orang.

Minggu, 03 Januari 2010

HIPMI Ingatkan Masyarakat Pentingnya Pemilahan Sampah

DEPOK, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok, Roni Aidil mengingatkan masyarakat Depok tentang pentingnya memilah sampah organik dan non organik. Dengan memilah sampah organik dan non arganik berarti masyarakat telah berpartisipasi menyelamatkan lingkungan dari zat kimia. "Saya berharap masyarakat Depok memiliki kesadaran soal pemilahan sampah organik dan non organik. Dengan begitu Depok akan terbebas dari sampah. Masyarakat pun tidak akan membuang sampah sembarangan," katanya saat membuka acara bertajuk Go Green di Situ Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Minggu (4/1).
Menurut Aidil, kegiatan "Go Green" diadakan untuk menumbuhkan semangat masyarakat dalam menumbuh kembangkangkan cinta lingkungan asri. Makanya, kata dia, HIPMI dengan berbagai elemen masyarakat lainnya berupaya sekuat tenaga mengajak masyarakat untuk cinta terhadap alam. "Bahkan kita menyerahkan dua buah gerobak bertuliskan organik dan non organik kepada Pemkot Depok. Kami berharap gerobak ini dapat menstimulus masyarakan dalam melakukan pemilahan sampah," katanya.
Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang datang dalam acara tersebut mengatakan bahwa ia memiliki mimpi bahwa masyarakat Depok secara partisipatif melakukan urunan atau orang per orangan untuk membeli gerobak dan melakukan pemilahan sampah tanpa ada paksaan. "Kalau kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah, maka mimpi itu dengan sendirinya bakal terwujud," kata dia.
Ia membayangkan bagaimana bersih-nya Depok, jika masyarakat diseputaran unit pengelolaan sampah (UPS) melakukan hal tersebut. "Makanya pemkot terus berusaha mendidik dan membimbing masyarakat untuk selalu melakukan pemilahan," kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmdi menuturkan mengenai program pembinaan pemilahan sampah sejak dini. Hal tersebut, kata mantan Menteri Kehutanan era Gus Dur, dimulai dengan memasukkan pemilahan sampah ke dalam kurikulum pelajaran. "Tahun 2010 ini mudah-mudahan rencana tersebut dapat terwujud," ujarnya.
Makanya, kata Nur Mahmudi, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Pemkot, lanjutnya, tidak hanya bekerja sama dengan HIPMI melainkan juga bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dan sekolah-sekolah di Kota Depok. "Itu semua dilakukan untuk membina masyarakat," ucapnya.
Tanggapan berbeda datang dari ulama Kota Depok yakni Ustad Samadikun. Menurutnya, penanaman kesadaran masyarakat akan kebersihan tidak cukup dengan mengadakan kegiatan dari lokasi satu ke lokasi lain. Namun, perlu menggugah moral masyarakat dengan nilai agama. "Libatkan ulama. Suruh mereka berbicara pentingnya kebersihan. Cara ini sudah barang tentu lebih efektif," katanya.
Samadikun menuturkan, apa yang selama ini dilakukan wali kota baru bersifat duniawi, sehingga tidak menyentuh pada rohani masyarakat itu sendiri. "Kalau ulama turun tangan. Berbicara soal kebersihan dari sudut pandang agama maka saya yakin semua menjadi berkah," ujarnya. Iskandar Hadji

Depok Siapkan Perda Pengelolaan Sampah

DEPOK, Dalam rangka menangulagi permasalahan sampah di Kota Depok, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat ini tengah menyiapkan regulasi usulan peratuan daerah (perda) tentang pengolahan sampah. Hal itu dilakukan untuk memaksa masyarakat peduli terhadap kebersihan lingkungan. "Kita telah mengkaji pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Selama ini kita masih menggunakan perda ketertiban umum untuk menindak para pembuang sampah sembarangan. Itu pun tidak dapat dijalankan maksimal," kata Kepala Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Hani Hamidah, Minggu (4/1).
Menurut Hamidah, perda tersebut berisi larangan dan kewajiban pemkot dan warga Depok dalam mengelola sampah. Ia mencontohkan, bagi warga Depok yang secara sengaja membuang limbah di sungai akan dikenai sanksi pidana. "Sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran. Jadi tidak ada lagi istilah buang sampah sehelai dikenai hukuman yang sama dengan buang limbah se-drum," katanya.
wanita paruh baya ini melanjutkan, perda pengelolaan sampah saat ini masih digodok oleh tim dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Namun, kata dia, pastinya perda ini tidak akan berbenturan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2008. "Rancangan perda yang nantinya akan dijadikan perda merupakan turunan dari UU. Kami berharap perda ini dapat selalu mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan," kata Hani.
Hani meyakini dengan dibuatnya perda pengelolaan sampah, dapat menanggulangi permasalahan sampah. Saat ini, kata dia, Pemkot Depok telah membuat 20 unit pengelolaan sampah (UPS), tahun 2010 ini rencananya bakal ditabah 15 unit lagi. Yang menjadi masalah adalah, kata Hani, UPS tersebut hanya berguna untuk mengurangi volume sampah. Sedangkan, esensi dasar dari pengelolaan sampah tidak dipahami atau tidak disadari masyarakat. "Saya berharap perda yang nantinya lahir akan membentuk kesadaran masyarakat. Esensi sesungguhnya mengatasi persampahan ada pada diri kita sendiri. Pemkot hanya menyediakan fasilitas-nya," katanya.
Heni menambahkan, awalnya memang berat menjalankan penegakkan peraturan. Namun, setelah masyarakat terbiasa maka perda tersebut menjadi aturan baku yang membudaya. "Kalau tidak dipaksakan tidak pernah tercipta lingkungan bersih dan asri," ucapnya.
Pendapat berbeda diutarakan, Budi dari lembaga advokasi lingkungan hidup. Menurutnya, pemkot dimana pun itu selalu memiliki konsep bagus untuk menanggulangi permasalahan lingkungan, lebih spesifik lagi masalah persampahan. Hanya saja, kata dia, konsep tersebut selalu minim realisasi. "Konsep selalu tidak didukung dengan fakta di lapangan," katanya mengingatkan.
Budi menambahkan, untuk menjalankan peraturan Pemkot Depok harus melakukan sosialisasi dengan baik. Setelah itu dilakukan, kata dia, maka semua orang dikenai diksi hukum. Artinya, semua orang dianggap tahu bahwa membuang sampah sembarangan melanggar hukum. "Hukum tidak boleh lagi mentolerir orang yang menganggap dirinya tidak tahu atau tidak sengaja. Mereka semua harus dikenai hukum karena telah dianggap tahu," katanya. Iskandar Hadji

Santunan Kematian Bakal Dikelola Disnakersos

DEPOK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok berencana mengalihkan pengelolaan uang santunan kematian bagi warga Depok ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok. Sebab, selama ini pengelolaan uang santuanan kematian dikelola oleh pihak ketiga. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 25 terkait bantuan kepada masyarakat, seluruhnya harus melalui lembaga pemerintahan dalam hal ini Disnakersos. "Tidak benar kalau kami meniadakan santunan kematian, yang benar kami hanya membenarkan alur bantuan tersebut sesuai payung hukum," kata Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto, Minggu (4/1).

Rintis mengatakan, dalam peraturan tertulis bahwa bantuan kepada masyarakat tidak boleh lebih dari Rp50 juta. Santunan kematian, kata dia, lebih dari 50 juta rupiah. Makanya, penganggarannya masuk dalam belanja bantuan sosial. "Asuransi hanya dimungkinkan bagi kesehatan. Bukan santunan kematian di asuransikan. Santunan kematian tidak ada sama sekali yang kita potong," katanya.

Asumsi dasarnya, kata Rintis, tetap menggunakan hitungan yang sama, yakni 21 orang per hari x Rp2 juta x 4 bulan. Jumlahnya mencapai angka 4,8 miliar rupiah. "Sekali pun ditangani Disnakersos jumlahnya pun tetap sama," ujarnya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Depok itu mengingatkan, filosofi santunan kematian adalah meringankan beban masyarakat dalam mengurus kematian. Sebab, kata dia, biaya untuk mengubur zenajah mahal. "Yang dibantu sesungguhnya masyarakat tidak mampu alias miskin. Bukan malah seluruh masyarakat," kata Rintis.

Rintis mengingatkan, kriteria penerima santunan kematian yang diajukan wali kota tengah diajukan class actian oleh sebuah lembaga sosial di Jakarta. Menurut mereka, kata dia, tidak diperbolehkan penderita HIV Aids menerima santunan kematian merupakan bentuk diskriminasi. Mereka menjelaskan bagaimana bila seorang menderita aids sejak lahir. Karena perbuatan kedua orangtuanya. "Intinya kita tetap mengadakan satunan kematian bagi masyarakat miskin Depok. Hanya saja diperlukan perbaikan-perbaikan," tandasnya.

Langganan: Postingan (Atom)